Jika kita berharap pada pemimpin yang memiliki rekam jejak tercela, maka bukan tak mungkin suatu saat dia akan mengkhianati amanah rakyat untuk memuaskan hasrat pribadi dan golongannya.
Lalu bagaimana dengan title bersih yang disimbolkan melalui rekomendasi BPK berkenaan dengan pelaporan keuangan daerah, akrab kita sebut sebagai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)???
BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sendiri menolak jika opini WTP yang diberikan terhadap satu daerah tidak berkorelasi atau berhubungan langsung dengan tindak pidana korupsi di daerah tersebut. Berikut link lengkap penjelasan BPK terhadap WTP dan indikasi korupsi di daerah. Bahkan justru tak jarang daerah yang mendapat predikat WTP, kepala daerah atau penyelenggara pemerintahannya terlibat korupsi, bisa saya berikan contoh, sebut saja Gatot Pujo Nugroho (Gubernur Sumut), Nur Alam (Gubernur Sulawesi Tenggara) dan Yan Anton Ferdian, Bupati Banyuasin yang mendapat predikat WTP 3 kali berturut-turut.
Oleh sebab itulah bagi saya predikat WTP tidak terlalu penting. Bagi saya lebih urgent membahas masalah serapan anggaran bagi satu daerah. Mengapa?? Karena penyerapan anggaran satu daerah bisa dikatakan sebagai indikator prestasi daerah tersebut dalam melakukan pembangunan untuk kepentingan masyarakat.
Penyerapan anggaran inilah yang disoroti salah satu media nasional dalam menuliskan beritanya mengenai Kabupaten Bekasi. Berikut saya ambil kutipannya. “Selama menjabat bupati, Neneng belum dapat menyelesaikan sejumlah masalah yang kini masih membekap Bekasi. Dalam laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Bekasi untuk APBD 2015, misalnya, DPRD Kabupaten Bekasi mencatat adanya 174 permasalahan yang berbuah rekomendasi. Salah satu yang disorot adalah rendahnya penyerapan anggaran karena terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) hingga Rp 860 miliar dari total APBD Rp 4,5 triliun. Sebagai gambaran, Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi hanya mampu menyerap 47,3 persen dari total Rp 202,6 miliar. Selain itu, terdapat Rp 43 miliar bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pelayanan kesehatan warga miskin juga tidak tersalurkan. (dikutip dari Harian Kompas, 29 Oktober 2016)”.Bahkan untuk anggaran tahun 2016 saja penyerapan anggaran masih berkisar di angka 40%. Berikut saya sajikan link beritanya
Dan yang terakhir mengenai pertimbangan logis untuk memilih adalah, visi misi dan program. Bagi saya, jika kedua hal diatas, latar belakang dan rekam jejak sudah memenuhi harapan saya, visi misi dan program merupakan bonus. Bukan berarti tidak penting, namun saya sengaja menempatkannya di akhir karena visi misi dan program sebagai penunjang kekuatan figure dalam memimpin, bukan penopang utama. Namun masih menarik untuk dibahas.
Bagi Obon-Bambang, dalam untaian kalimat yang disebut visi ada prioritas yang dikedepankan. Berikut visi dari Obon-Bambang, “Terwujudnya Bekasi Sehat, Berkarakter, Berkreasi Dengan Pemerintahan yang Bersih dan Berkeadilan.”
Dari kalimat tersebut dapat kita simpulkan jika bidang kesehatan dan pembentukan karakter melalui pendidikan adalah hal yang menjadi prioritas dan diutamakan. Hal ini bukan tanpa dasar karena Obon-Bambang berdasar data dan kajian yang strategis telah berkesimpulan, hal tersebutlah yang paling dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bekasi. Dari visi itu juga Obon-Bambang membuat 11 misi sebagai turunan mengenai bidang yang akan dikembangkan. 11 misi Obon-Bambang akan saya sajikan dalam video youtube berikut ini.
Demikianlah tulisan antah berantah saya yang mungkin tak berguna ini. Besar harapan saya jika publik Kabupaten Bekasi tak mempertaruhkan masa depan Bekasi dengan pertimbangan yang tak rasional seperti bujuk rayu politik uang atau intimidasi ala premanisme dari oknum yang tak bertanggung jawab. Sebaliknya, masyarakat Kabupaten Bekasi mengedepankan rasionalitas nan logis dalam menentukan pilihan, seperti metode yang saya gunakan tadi.
Rezha Nata Suhandi
