Apa Saja yang Dibahas dalam Rapat Komisi I di DPR RI?

Pengalaman Magang di DPR RI:

Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika

 Pertengahan tahun 2017 ini, saya selaku mahasiswa Ilmu Politik UI berkesempatan untuk melakukan magang/internshipdi DPR RI. Saya sendiri memulai magang pada akhir Mei 2017 lalu dengan kedua teman sejurusan saya yang kebetulan magang satu MP (Member of Parliament)dengan saya, yaitu Martin Hutabarat (Fraksi Gerindra, Komisi 1). 

Di kantornya sendiri, beliau sudah mempunyai tiga Tenaga Ahli aktif yang selalu siap untuk urusan administratif. Pada tulisan ini mungkin saya tidak akan membahas tentang latar belakang, jabatan, ataupun pengalaman MP saya karena hal tersebut banyak terdapat di internet. Akan tetapi, saya akan membahas pengalaman dan hasil notulen saya ketika menghadiri rapat pertama saya di DPR, yaitu Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemkominfo, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers Indonesia, serta Komisi Informasi Pusat (KIP).

RDP Komisi 1 itu sendiri dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Juni 2017, tidak lama setelah pertama kali saya melakukan magang. Untuk non-anggota, seperti TA dan pers, dipersilahkan masuk dan duduk di balkon. Dalam ruang rapat terdapat pemisahan tempat duduk, dimana para stakeholderduduk di sisi kiri balkon dan pihak DPR di sisi kanan serta depan balkon. Namun sayang, saat itu Pak Martin tidak bisa ikut dikarenakan kesibukan lain dari MPR. Selama saya magang, hampir semua rapat yang saya datangi membahas tentang politik anggaran. 

Demikian juga yang dibahas dalam RDP ini. Anggota-anggota dpr sepanjang jalannya rapat mempertanyakan anggaran Kemkominfo yang dirasa kurang efisien, tetapi tetap ada beberapa pujian kepada Pak Rudiantara dan segenap jajaran. Selain itu, disamping politik anggaran, RDP juga membahas tentang pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Berikut poin-poin penting yang saya dapatkan dari pemaparan beberapa anggota rapat:

• Sjarifuddin Hasan (Fraksi Demokrat):

-Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akan tumbuh sebesar 6,1%. Dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut, seharusnya belanja pemerintah dan Kemkominfo tinggi, tetapi kenyataannya pada anggaran Kemkominfo anggaran diperkecil. Hal tersebut menjadi paradoks, karena seharusnya tumbuhnya ekonomi berjalan linear dengan  anggaran yang dikeluarkan Kemkominfo untuk keperluan rakyat.

-Meminta penaikkan anggaran KPI dan koordinasi lebh baik lagi dengan Kemkominfo.

-Mengapresiasi penertiban siaran yang telah dilakukan oleh KPI.

-Tingkat penyerapan KPI dan KIP terhadap dana yang dikeluarkan kurang. Seharusnya    dengan anggaran yang cukup besar, outputnya juga harus signifikan dan transparan ke rakyat.

-Meminta Kemkominfo untuk menaikkan anggaran karena sangat tidak relevan dengan pendapatan tahunannya.

• Evita Nursanty (Fraksi PDIP):

-Anggaran yang dikeluarkan Kemkominfo hanya sebatas untuk survei ke rakyat dan sejenisnya saja, bukan untuk perbaikan kualitas pengawasan.

-Mempertanyakan target outputsurvei oleh KPI, seharusnya hasil survei dan sejenisnya ditujukan untuk keperluan program ke depannya. Namun kenyataannya tidak, hanya sebatas untuk survei saja.\

-Terkait BSSN, beliau mengatakan tidak jelas pemaparan dan anggarannya.

-Mempertanyakan bagaimana membuat sinergitas dan koordinasi yang baik antara berbagai badan cyber di berbagai institusi negara.

-Terkait dengan Palapa Ring, Kemkominfo membutuhkan dana sekitar 5 triliun rupiah. Sedangkan sindikasi dari BNI hanya memberi 4 triliun rupiah. Jadi bagaimana mendapatkan sisa 1 triliun rupiahnya?

-Terkait pelelangan frekuensi oleh Kemkominfo, apa saja keuntungan untuk BUMN dan sisi pemerintah? Jangan sampai pelelangan tersebut menguntungkan swasta dan merugikan pemerintah.

• Hidayat Nurwahid (Fraksi PKS):

-Apakah peran seperti penangkalan dan pengatasan layaknya ransomware, ISIS pada IT, dan lain-lain akan dipindahtangankan juga perannya ke BSSN?

• Budi Youyastri (Fraksi PAN):

-Pada RPJMN pemerintahan Jokowi-JK, terdapat target jumlah desa yang harus bisa sudah meneriman jaringan broadband. Bagaimana cara Kemkominfo dalam mewujudkan hal tersebut dan sudah berapa banyak desa yang terealisasi?

• T. B. Hassanudin (Fraksi PDIP):

-Lemsaneg seharusnya dijadikan di bawah BIN karena tugasnya yang lebih intelegen, seperti menyadap dan lain-lain. Lalu, kenpa sandi negara diletakkan di bawah badan siber?

• Rudiantara (Menkominfo):

-Adanya pemimgkatan di bidang sektor media dan komunikasi sekitar 8-9% dengan target peningkatan 2 digit % pada tahun 2018.

-PNBP tahun lalu sekitar 14,4 triliun rupiah.

-Meminta Kementrian Keuangan untuk mengkonversi sebagain PNBP ke rupiah murni.

-Terkait dengan instruksi dari Menteri Keuangan, maka mempertahankan politik anggaran yang diperkecil berdasarkan prediksi ekonomi yang turun jadi 4% pada tahun 2018.

Rapat pun cenderung selesai tepat waktu, dengan hanya beberapa menit saja terlewat dari jadwal. Kemudian semua anggota rapat pun dipersilahkan keluar oleh pimpinan rapat saat itu, Meutya Hafid (Fraksi Golkar). Awalnya, saya berharap bila seusai rapat kami bisa bertemu dan sekadar berbincang dengan anggota dewan. Namun sayang hal itu tidak dimungkinkan karena pintu keluar anggota dewan berada di bawah dan dijaga oleh Pamdal, sedangkan balkon di lantai atasnya. Sesampainya di ruangan Pak Martin, yang terletak di lantai 17 Gedung Nusantara II, saya dan teman lainnya langsung membuat notulen untuk diserahkan kepada beliau.

Hal itu sangat penting karena beliau tidak bisa menghadiri rapat dan tidak mendapatkan informasi terkait. Maka notulen tersebut berguna untuk memberi informasi terbaru agar Pak Martin bisa tetap mengikuti isu terkini. Seperti itu kiranya salah satu pengalaman magang yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya tulisan ini, saya bisa membagikan beberapa informasi yang mungkin tidak bisa ditemukan di internet ataupun media massa. Selain itu, besar harapan saya agar masyarakat mendapat perspektif tambahan bahwa DPR tidak selalu 'jelek' seperti stereotype yang beredar di masyarakat dengan maraknya kasus sebagian anggotanya.