Kursi yang terlalu nyaman akan mengaburkan tujuan awal perjuangan serta menggoyahnya iman politiknya. Urusan rakyat seringkali hanya penting dibahas untuk kontestasi lima tahunan saja.
Partai politik hendaknya menghindari prinsip Asal Bapak Senang dengan mencari pembenaran diatas kesalahan yang terjadi. Mencari kebenaran yang mutlak sesuai nalar logika yang sehat, bersikap kritis secara objektif kepada siapapun dengan teknik diplomasi yang tepat agar keseimbangan antara kepentingan partai maupun publik dapat tercapai dan berjalan seiring.
MELIBATKAN PUBLIK DALAM KEBIJAKAN
Kunci dari demokrasi ialah partisipasi masyarakat dan kebebasan berpendapat. Walaupun sudah terdapat DPR, DPD, dan MPR sebagai lembaga perwakilannya, rakyat perlu dilibatkan dalam ruang publik baik berupa diskusi maupun penyampaian aspirasi secara terbuka karena bukannya tidak mungkin terdapat aspirasi publik yang tercecer yang dibawa oleh para wakilnya.
Era teknologi 4.0 bahkan 5.0 memuluskan dan memudahkan pemerintah untuk lebih melibatkan masyarakat dalam proses bernegara.
Inovasi teknologi semakin memperbesar peluang redistribusi dan desentralisasi kekuasaan, sehingga pemerintah terdorong dan tertekan untuk menggunakan pendekatan melibatkan publik dalam pembuatan kebijakan.
Evaluasi kinerja dan progres pencapaian sebuah program atau visi misi yang tertuang dalam janji politiknya belum banyak dilakukan oleh para pemegang jabatan. Menggunakan sistem informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan akan menghadirkan rasa dilibatkan dari masyarakat serta meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.
Kedepan, presiden harus memanfaatkan momentum di era ini dengan membangun komunikasi publik yang mengaktifkan otak sehingga tujuan republik ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai.
Adanya sistem komunikasi yang mengevaluasi presiden secara utuh, sehingga dalam melaksanakan tugasnya presiden tidak main-main dan menganggap enteng janji politiknya.Â
Rakyat akan mudah mengontrol tak hanya melalui dewan-dewan perwakilan tetapi partisipasi rakyat penuh, check and balance bukan hanya antar lembaga negara tetapi harus ada ruang untuk publik melalui sistem informasi.
Secara umum, sistem informasi yang dibangun hendaknya menampilkan ketercapaian visi misi dan sejauhman progres yang sedang dikerjakan. Masyarakat yang mengakses juga diberikan kesempatan untuk memberikan kritik dan sarannya di sistem informasi yang sama.Â
