Melantik Janji Politik Pertanian

Palu Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diketuk, 85.607.326 atau 55,5 persen rakyat Indonesia menjatuhkan pilihannya kepada Ir. H. Joko Widodo-Prof. Dr. (H.C). KH Ma'ruf Amin. Kratos (rakyat) sudah mempercayakan demos-nya (pemerintahan) untuk mengelola republik ini. Berbagai macam janji politik selama lima tahun ke depan telah diungkapkan, langkah nyata menanti dieksekusi oleh sang eksekutif selama periode 2019-2024.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk meresmikan pilihan mayoritas rakyat pada pemilihan presiden. 

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sudah dipersiapkan sungguh-sungguh akan disaksikan seluruh rakyat Indonesia yang menanti aksi nyata setelah acara seremonial tersebut berakhir.

Pertanian tak pernah absen menjadi komoditas politik para politisi, isu kesejahteraan petani selalu dihembuskan seiring dengan janji-janji yang menggugah harapan baru. Kondisi nyatanya, petani menghidupi dirinya sendiri dan tak terlalu menghiraukan dengan apa yang akan dikerjakan oleh para politisi tingkat atas dengan berbagai dinamika politik kekuasaan yang terjadi.

Respon akan ditunjukan oleh pelaku pertanian ketika kebijakkan secara signifikan berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Petani bersyukur kepada periode pemerintah yang berkuasa ketika ada kebijakan yang bijaksana memenuhi kebutuhan petani.

Namun sebaliknya, jika kebijakan yang tak melandaskan pada peningkatan kesejahteraan petani bahkan merugikan, respon gelombang protespun akan digelorakan.

Naskah telah ditulis, kata telah diucap, informasi telah disebarkan. Visi misi serta gagasan tersebar secara terstruktur, sistemastis, dan masif keseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat dapat mengakses janji politik pertanian yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang oleh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Apa saja langkah politik pertanian yang ditawarkan oleh Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin lima tahun mendatang?

PERTANIAN MAJU (JOKOWI-MA'RUF AMIN) 

• Revitalisasi industri pengolahan pascapanen, su-sektor pangan, hortikultura, hingga perkebunan.
• Memperkuat Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai.
• Meneruskan/meningkatkan peremajaan, pemeliharaan, pendampingan, penyuluhan, kemitraan, dan legalisasi tanah perkebunan rakyat, agar produktivitas meningkat dan kesejahteraan perkebunan rakyat meningkat.
• Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui inovasi teknologi.
• Mempercepat pelaksanaan redistribusi aset (reforma agraria) dan perhutanan sosial yang tepat sasaran guna memberikan peluang bagi rakyat yang selama ini tidak memiliki lahan/asset untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi.
• Melanjutkan pendampingan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial.
• Menjaga daya beli melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tidaklah mudah menjadi pemimpin bermodalkan 55,5 persen untuk memimpin utuh 100 persen. Setidaknya ada 44,5 persen yang harus diakomodasi dari rakyat yang memilih lawan politiknya.

Cara termudah untuk mengakomodasi ialah dengan berkomunikasi intensif yang profesional terhadap lawan politiknya sebagai mitra bersama dalam membangun bangsa.

Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) Republik ini memang belum dapat memuaskan semua pihak, 68.650.239 atau 44,5 persen rakyat Indonesia yang menjatuhkan pilihannya pada Letnan Jenderal (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo-H. Sandiaga Salahudin Uno, B.B.A., M.B.A. harus menerima kenyataan bahwa pasangan calon harapannya tak dapat menduduki kursi jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan di negeri ini.

Kedepan, setidaknya Jokowi-Ma'ruf Amin harus memahami visi Pertanian Adil Makmur (Prabowo-Sandi) untuk melengkapi visi Pertanian Maju, terdapat delapan poin yang target pembangunan pertanian di Indonesia menurut Koalisi Adil Makmur pimpinan Prabowo-Sandi yang direncanakan tercapai pada tahun 2024.

PERTANIAN ADIL MAKMUR (PRABOWO-SANDI)

• Membangun ketersediaan pangan, energi, dan gizi.
• Mewujudkan swasembada pangan dengan mencetak 2 juta hektar lahan baru bagi peningkatan produksi pangan, terutama beras, jagung, sagu, kedelai, dan tebu.
• Merehabilitasi hutan rusak menjadi hutan alam, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan hutan tanaman pangan.
• Mendorong peningkatan produksi dan konsumsi protein yang berasal dari susu, telur, ikan, dan daging untuk memperbaiki suplai gizi nasional.
• Menjalankan agenda Reformasi Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, pekebunan, dan kehutanan.
• Membangun pabrik pupuk NPK dan mendorong produksi pupuk organik.
• Menjamin harga pangan yang menguntungkan petani, peternak, dan nelayan, sekaligus terjangkau bagi konsumen melalui perlindungan dari hulu ke hilir seperti bantuan sarana-prasarana, teknologi, pelatihan, hingga ke pemasaran.
• Memperbaiki kualitas gizi, air bersih, dan sanitasi masyarakat dalam mengatasi ancaman stunting (gizi buruk) dengan mendorong gerakan nasional "Sedekah Putih", serta menghidupkan kembali semangat gotong royong dan solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandi tak memiliki beban sejarah yang membenturkan keempat putera bangsa ini. Konflik kepentingan justru terjadi tajam di lingkaran masing-masing kekuatan dan para pendukung fanatiknya yang hanya mementingkan kepentingan elektoral sesaat.

Jadi, tak ada alasan untuk saling bekerjasama dan berdiskusi dengan narasi serta argument yang kritis dikedua belah pihak.

Kolaborasi untuk persatuan dan memperkuat kepercayaan publik perlu dilakukan, pembuktian bahwa presiden terpilih tetap memegang teguh prinsip sebagai pemimpin seluruh rakyat Indonesia harus ditunjukan kepada publik.

Kolaborasi baik dari kekuatan politik maupun kekuatan rakyat dari berbagai elemen masyarakat, akademisi dan dunia usaha diyakini menambah tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah.

PERAN PARTAI POLITIK

Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) serta didukung oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) harusnya menjadi penagih utama dalam janji-janji yang sudah ditulis dan diucapkan.

Sedangkan partai Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat serta didukung oleh Partai Beringin Karya (Berkarya) harus berani bermain sebagai pengontrol kekuasaan dengan jati dirinya masing-masing.

Walaupun politik sangat dinamis dan memungkinkan kedua pihak untuk saling menyebrang, manifesto politik masing-masing partai harus tetap dipegang teguh dengan tidak mengkhianati rakyat yang sudah mempercayakannya. 

Kursi yang terlalu nyaman akan mengaburkan tujuan awal perjuangan serta menggoyahnya iman politiknya. Urusan rakyat seringkali hanya penting dibahas untuk kontestasi lima tahunan saja.

Partai politik hendaknya menghindari prinsip Asal Bapak Senang dengan mencari pembenaran diatas kesalahan yang terjadi. Mencari kebenaran yang mutlak sesuai nalar logika yang sehat, bersikap kritis secara objektif kepada siapapun dengan teknik diplomasi yang tepat agar keseimbangan antara kepentingan partai maupun publik dapat tercapai dan berjalan seiring.

MELIBATKAN PUBLIK DALAM KEBIJAKAN

Kunci dari demokrasi ialah partisipasi masyarakat dan kebebasan berpendapat. Walaupun sudah terdapat DPR, DPD, dan MPR sebagai lembaga perwakilannya, rakyat perlu dilibatkan dalam ruang publik baik berupa diskusi maupun penyampaian aspirasi secara terbuka karena bukannya tidak mungkin terdapat aspirasi publik yang tercecer yang dibawa oleh para wakilnya.

Era teknologi 4.0 bahkan 5.0 memuluskan dan memudahkan pemerintah untuk lebih melibatkan masyarakat dalam proses bernegara.

Inovasi teknologi semakin memperbesar peluang redistribusi dan desentralisasi kekuasaan, sehingga pemerintah terdorong dan tertekan untuk menggunakan pendekatan melibatkan publik dalam pembuatan kebijakan.

Evaluasi kinerja dan progres pencapaian sebuah program atau visi misi yang tertuang dalam janji politiknya belum banyak dilakukan oleh para pemegang jabatan. Menggunakan sistem informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan akan menghadirkan rasa dilibatkan dari masyarakat serta meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.

Kedepan, presiden harus memanfaatkan momentum di era ini dengan membangun komunikasi publik yang mengaktifkan otak sehingga tujuan republik ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai.

Adanya sistem komunikasi yang mengevaluasi presiden secara utuh, sehingga dalam melaksanakan tugasnya presiden tidak main-main dan menganggap enteng janji politiknya. 

Rakyat akan mudah mengontrol tak hanya melalui dewan-dewan perwakilan tetapi partisipasi rakyat penuh, check and balance bukan hanya antar lembaga negara tetapi harus ada ruang untuk publik melalui sistem informasi.

Secara umum, sistem informasi yang dibangun hendaknya menampilkan ketercapaian visi misi dan sejauhman progres yang sedang dikerjakan. Masyarakat yang mengakses juga diberikan kesempatan untuk memberikan kritik dan sarannya di sistem informasi yang sama. 

Jika hal ini berjalan efektif, evaluasi terhadap ketercapaian suatu kebijakan pemerintah akan lebih objektif dan terukur sehingga penilaian subjektif yang berlandaskan tafsiran pribadi akan sangat berkurang dengan bukti nyata ini.

Transparansi informasi publik berkaitan dengan kinerja pemerintah berdampak positif baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah terdorong untuk selalu bekerja profesional, memperbaiki layanan publik, peningkatan kinerja, akuntabilitas program yang dijalankan pemerintah akibat penerapan keterbukaan informasi publik ini. 

Masyarakat yang terpenuhi haknya untuk mengetahui informasi ini akan lebih mudah untuk mengontrol kekuasaan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.

Kebijakan akan disambut positif oleh masyarakat, realisasi program lebih mudah dilaksanakan jika presiden dipercaya rakyatnya. Cara memperoleh kepercayaan yang tinggi ialah dengan melibatkan aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan sesuai dengan yang diinginkan. Keterbukaan informasi dan integritas harus selalu dijunjung tinggi politik kebangsaan.

Teguh dalam komitmen, katakan dengan jujur secara terbuka hal-hal yang harus diketahui publik, jangan sampai kesalahan bukan diakui untuk diperbaiki tetapi malah mencari pembenaran untuk membenarkan alasan kesalahan tersebut. Konsistensi politik merupakan hal yang paling ditunggu masyarakat yang sudah geram terhadap janji-janji manis diawal.

Jika pemerintahan mendatang cerdas dalam mencerna dan merangkai sumber daya yang ada, pemerintah akan mendapat penasihat gratis dengan nalar-nalar ilmiahnya nan kritis yang menyempurnakan sebuah kebijakan.

Pemerintah juga harus siaga dengan akurasi yang tinggi untuk membaca situasi perubahan yang terjadi sehingga tindakan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan dengan cepat dan tepat.

Kebijakan dan program merupakan turunan dari janji politik di dalam visi dan misi. Politik menjadi amat penting pada era sekarang, pertanian yang sudah diusahakan sungguh-sungguh oleh pelakunya baik pada aspek budidaya maupun aspek bisnis akan runtuh seketika jika kebijakan penyelenggara negara tidak memahami dan perpihak pada kondisi di dalam negeri.

Bung Karno, Presiden Pertama Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Pemimpin Besar Revolusi pernah berkata "Pertanian adalah soal hidup dan matinya suatu bangsa".

Pengelolaan pertanian yang tak profesional akan berpengaruh buruk kepada kedaulatan suatu bangsa, tanpa politik dan kebijakan yang tepat pondasi fundamental bernegara kita akan runtuh. 

Pangan yang berkualitas akan menentukan cerdas dan kreativitasnya seseorang generasi penerus bangsa yang akan mencapai cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.

Rakyat sebagai pimpinan tertingi republik ini tak boleh lalai dan mentoleransi dengan janji-janji politik yang tak ditepati. Indonesia harus mandiri dan berdaulat di bidang pertanian dengan kolaborasi berbagai bidang, politik memainkan peran yang penting dalam pembangunan pertanian. Tahun 2024 sebagai tolak ukur apakah politik pertanian periode Jokowi-Ma'ruf Amin tercapai. 

Rakyat harus memastikan pemenuhan janji politik pertanian maju yang adil dan makmur. Semoga visi misi pemerintahan 2019-2024 dapat menyokong visi besar Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada 2045 pasca seabad Indonesia merdeka.

Kompasianival

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H