Selain itu, mungkin juga mereka juga berpendapat bahwa penambahan kementerian dapat meningkatkan representasi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya lebih banyak kementerian, berbagai kepentingan dan kelompok masyarakat dapat lebih terwakili dalam struktur pemerintahan, sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan lebih mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Namun, meskipun argumen-argumen tersebut tampak logis dan beralasan, perlu dicatat bahwa penambahan kementerian juga memiliki risiko dan tantangan tersendiri. Salah satunya adalah potensi terjadinya tumpang tindih tugas dan tanggung jawab antar kementerian, yang dapat menghambat efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi yang cermat dan mempertimbangkan semua konsekuensi potensial sebelum mengambil keputusan untuk menambah jumlah kementerian.
4. Kebijakan dikelola dengan hati-hati untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau pemborosan keuangan negara
Meskipun argumen yang menyatakan bahwa penambahan kementerian akan memperkuat struktur pemerintahan untuk menangani tantangan yang besar memang memiliki daya tariknya, namun perlu diingat bahwa kebijakan semacam ini perlu dikelola dengan hati-hati. Adalah penting untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan pemborosan keuangan negara yang dapat terjadi akibat ekspansi yang tidak terkendali dalam struktur pemerintahan.
Profesionalisme dan pelayanan publik yang efektif tetap menjadi fokus utama dalam setiap keputusan terkait penambahan kementerian. Hal ini berarti bahwa proses seleksi calon menteri didasarkan pada kompetensi, integritas, dan dedikasi mereka terhadap kepentingan publik, bukan pada pertimbangan politis atau nepotisme. Dengan mengutamakan profesionalisme, kita dapat memastikan bahwa pemimpin yang menangani kementerian memiliki kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memimpin dengan baik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Selain itu, penekanan diberikan pada efisiensi penggunaan sumber daya negara. Penambahan kementerian tidak boleh menjadi alasan untuk pemborosan anggaran atau penyebaran sumber daya yang tidak efisien. Sebaliknya, pemerintah memastikan bahwa setiap kementerian baru memiliki kebutuhan yang jelas dan mendesak dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, dan bahwa penggunaan anggaran mereka dipantau secara ketat untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.
Dengan menjaga fokus pada profesionalisme dan efisiensi, kita dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan dan pemborosan keuangan negara yang mungkin terjadi akibat penambahan kementerian. Ini akan membantu memastikan bahwa ekspansi struktur pemerintahan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan, bukan hanya sebagai alat politik atau pembagian konsesi kepada pihak-pihak tertentu.
5. Tambah kementerian  disertai dengan pertimbangan atas kebutuhan pelayanan publik dan profesionalisme kepemimpinan
Dalam merefleksikan diskusi seputar penambahan jumlah kementerian, kita dapat menyimpulkan bahwa langkah ini disertai dengan pertimbangan yang matang atas kebutuhan pelayanan publik dan profesionalisme kepemimpinan. Argumen yang disampaikan sebelumnya menyoroti pentingnya menjaga fokus pada efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.
Pertama, penambahan kementerian sebaiknyanya didasarkan pada kebutuhan yang jelas akan pelayanan publik yang lebih baik. Faktor seperti profesionalisme dan kompetensi kandidat menteri menjadi prioritas utama. Dengan memilih pemimpin yang berkualitas dan berkompeten, kita dapat memastikan bahwa setiap kementerian memiliki kepemimpinan yang mampu mengelola dan mengkoordinasikan kebijakan dengan baik demi kepentingan masyarakat.
Kedua, perluasan kementerian seyogyanya diikuti dengan koordinasi yang kuat dan efektif di antara mereka. Hal ini penting untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan pemborosan sumber daya. Dengan menjaga koordinasi yang baik antar kementerian, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap langkah kebijakan yang diambil akan sejalan dengan tujuan pelayanan publik yang lebih baik.
Ketiga, walaupun penambahan kementerian dapat dipandang sebagai langkah yang diperlukan dalam menanggapi tantangan yang kompleks, namun kita tetap waspada terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan atau pemborosan keuangan negara. Oleh karena itu, profesionalisme dan pelayanan publik yang efektif  tetap menjadi prioritas dalam setiap keputusan terkait ekspansi struktur pemerintahan.
6. Implikasi tambah kementerian pada efisiensi pemerintahan, pemborosan sumber daya dan potensi penyalahgunaan kekuasaan
Penambahan jumlah kementerian dalam struktur pemerintahan memiliki implikasi yang sangat signifikan, yang dapat berdampak pada efisiensi pemerintahan, pemborosan sumber daya, dan bahkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Sebelumnya, argumen telah diajukan bahwa penambahan kementerian sebaiknya didasarkan pada kebutuhan yang jelas akan pelayanan publik yang lebih baik dan profesionalisme kepemimpinan. Namun, ketika kita melihat implikasi dari kebijakan ini, penting untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya.
