Terakhir, penambahan kementerian juga sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek profesionalisme dalam kepemimpinan. Calon menteri yang akan diangkat sebaiknya dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang ketat, termasuk kompetensi, integritas, dan dedikasi untuk melayani kepentingan publik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau pribadi.
Dengan demikian, penambahan jumlah kementerian dalam sebuah pemerintahan sebaiknya menjadi hasil dari pertimbangan yang cermat, transparan, dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar akan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan tidak sekadar menjadi alat politik atau pemborosan keuangan negara. Mari kita telusuri lebih dalam tentang tambah kementerian ini.
1. Tambah kementerian prioritaskan pelayanan publik dan profesionalisme
Pertama-tama, penambahan kementerian yang tidak didasarkan pada kebutuhan yang jelas akan pelayanan publik hanya akan mengakibatkan pemborosan sumber daya negara dan tidak efisiennya penggunaan anggaran publik.
Jika tambah kementerian hanya dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi janji politik kepada partai politik pendukung tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya, maka hal ini akan menyebabkan terjadinya tumpang tindih tugas dan tanggung jawab antar kementerian, serta kurangnya koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Selain itu, faktor profesionalisme dan kompetensi kandidat menteri sangatlah penting dalam menentukan keberhasilan dari sebuah kementerian baru. Kualitas kepemimpinan yang baik akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi dari sebuah kementerian dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, dalam proses penambahan kementerian, pemerintah perlu melakukan seleksi yang ketat untuk memastikan bahwa calon menteri yang diangkat memiliki kemampuan, pengetahuan, dan integritas yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara optimal.
Dengan demikian, penambahan jumlah kementerian sebaiknya didasarkan pada kebutuhan yang jelas akan pelayanan publik yang lebih baik, bukan sekadar sebagai kompensasi politik atau upaya untuk memperkuat posisi politik pemerintah. Faktor profesionalisme dan kompetensi kandidat menteri juga sebaiknya menjadi prioritas utama dalam proses ini, agar keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik sempit.
2. Perluasan kementerian butuh koordinasi kuat hindari konflik kepentingan
Pertama-tama, dengan adanya penambahan kementerian, akan ada potensi terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab antar kementerian. Tanpa koordinasi yang kuat, hal ini dapat menyebabkan konflik kepentingan dan persaingan yang tidak sehat di antara mereka. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang efektif yang memungkinkan berbagai kementerian untuk bekerja sama secara sinergis dalam menyediakan pelayanan publik yang terintegrasi dan berkesinambungan.
Selain itu, koordinasi yang kuat antar kementerian juga diperlukan untuk menghindari pemborosan sumber daya negara. Tanpa koordinasi yang baik, ada risiko bahwa berbagai kementerian akan menghabiskan anggaran mereka secara tidak efisien dan tidak optimal. Misalnya, terdapat kemungkinan bahwa beberapa program atau proyek yang sama akan dilaksanakan oleh beberapa kementerian secara bersamaan, menyebabkan pemborosan sumber daya yang tidak perlu.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan mekanisme koordinasi yang efektif di antara berbagai kementerian untuk memastikan bahwa penambahan jumlah kementerian tidak mengakibatkan konflik kepentingan atau pemborosan sumber daya negara. Mekanisme ini  memungkinkan berbagai kementerian untuk bekerja sama secara efisien dan sinergis dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, penambahan kementerian dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat secara keseluruhan.
3. Struktur pemerintahan yang lebih kompleks untuk menangani tantangan dan target yang besar
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai bahwa Indonesia, sebagai negara besar dengan tantangan dan target yang besar, memerlukan struktur pemerintahan yang lebih kompleks. Semakin banyak jumlah kementerian justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk diraih. (Kompas.com- 07/05/2024)
Selain itu, pihak yang mendukung penambahan kementerian mungkin berargumen bahwa dengan meningkatnya jumlah kementerian, pemerintah akan memiliki lebih banyak wadah untuk mewujudkan program-program pembangunan yang lebih luas dan menyeluruh. Adanya kementerian-kementerian yang khusus menangani berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, makan siang gratis, infrastruktur, dan lingkungan hidup, pemerintah dapat lebih fokus dan efektif dalam mengimplementasikan kebijakan dan program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat.
