Regulasi Pariwisata untuk Berkelanjutan: Pembelajaran dari Thailand dan Implikasi untuk Indonesia

Kebijakan ketat yang diterapkan oleh Pemerintah Thailand terhadap warga negara asing yang ingin masuk ke negaranya telah menjadi topik hangat dalam konteks pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Langkah Thailand dianggap sebagai respons positif terhadap tantangan yang dihadapi oleh destinasi pariwisata, termasuk upaya pencegahan perdagangan manusia. Pengetatan kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan kritis: apakah regulasi pariwisata dapat menjadi kunci untuk mengelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan?

Pertanyaan ini tidak bisa diabaikan, mengingat dampak yang mungkin ditimbulkannya terhadap industri pariwisata di Thailand dan negara-negara lainnya. Langkah Thailand sangat memengaruhi pola pergerakan wisatawan, baik dari segi jumlah maupun kualitas, serta berpotensi mengubah persepsi terhadap negara tersebut sebagai destinasi wisata murah.

Baca juga: Langkah Strategis Mengatasi Pengangguran melalui Pembangunan 'Job Center'

Dengan demikian, implementasi kebijakan yang serupa di Indonesia memunculkan pertanyaan lebih lanjut mengenai kesesuaian dengan konsep pariwisata berkelanjutan yang lebih personal, lokal, dan berorientasi pada komunitas.

Oleh karena itu, untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan, perlu adanya evaluasi mendalam terhadap regulasi-regulasi yang diterapkan, serta penyesuaian dengan kebutuhan dan nilai-nilai pariwisata yang berkembang.

Apakah regulasi pariwisata mampu mengakomodasi keberagaman minat wisatawan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan? Hal ini menjadi fokus penting dalam memperkuat fondasi pariwisata yang berkelanjutan di masa depan.

Regulasi pariwisata yang sesuai dan efektif memiliki peran kunci dalam menjaga keberlanjutan destinasi pariwisata, seperti yang diamati di Thailand.

Baca juga: Transformasi Pendidikan melalui Kurikulum Merdeka: Evaluasi dan Prospek

Langkah-langkah yang diambil oleh Thailand untuk mengetatkan regulasi terhadap wisatawan asing telah terbukti efektif dalam mengelola dampak negatif pariwisata, seperti perdagangan manusia, sambil menjaga kualitas dan keberlanjutan destinasi wisata. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan regulasi yang tepat dapat menjadi instrumen penting dalam mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan.

Baca juga: Tips Puasa Sehat untuk Lansia

Lebih lanjut, contoh yang ditunjukkan oleh Thailand seharusnya menjadi inspirasi bagi negara lain, termasuk Indonesia. Dengan mengikuti jejak Thailand dalam menerapkan regulasi pariwisata yang efektif, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengelola pariwisata dengan lebih baik, menjaga keberlanjutan destinasi wisata, serta melindungi kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Masih ingatkah Anda dengan berbagai banyak peristiwa buruk yang telah dilakukan oleh para turis asing di Bali? Dilaporkan oleh TribunStyle, seorang wanita asal Korea Selatan melakukan perusakan di Pura Goa Raja Besakih, yang terletak di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali pada Senin (7/8/2023). Atau seperti kelakuan turis asing yang berkendara dengan ugal-ugalan di Bali sambil diduga mengonsumsi minuman keras. Contoh lainnya adalah kelakuan buruk turis asing yang memunculkan separuh tubuh mereka dari mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Terdapat banyak contoh perilaku tidak pantas yang telah dilakukan oleh turis asing di berbagai tempat wisata di Indonesia.

Oleh karena banyaknya kelakuan para turis asing yang buruk maka regulasi pariwisata yang tepat tidak hanya penting untuk Thailand, tetapi juga merupakan langkah yang krusial bagi Indonesia dalam mengembangkan industri pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Langkah tegas pemerintah Bali untuk menegakkan aturan hanya menerima wisatawan selama mereka menghormati adat istiadat dan norma yang berlaku di Bali harus didukung sepenuhnya.

Kebijakan imigrasi Thailand yang menyeleksi wisatawan dengan meminta bukti kemampuan finansial adalah contoh terkini dari upaya pemerintah Thailand untuk mengelola pariwisata dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Kebijakan ini diterapkan sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah wisatawan yang memasuki negara tersebut, serta untuk mencegah praktik perdagangan manusia yang melibatkan wisatawan ilegal.

Dengan meminta bukti kemampuan finansial, Thailand bertujuan untuk menarik turis asing berkualitas yang mampu menghabiskan lebih banyak uang di negaranya, sambil juga memastikan bahwa wisatawan tersebut memiliki sumber daya yang cukup untuk menjaga diri mereka sendiri selama tinggal di Thailand.

Kebijakan ini juga mencerminkan semangat Thailand untuk melindungi destinasi pariwisata mereka dari dampak negatif seperti over-tourism dan eksploitasi lingkungan. Dengan menyeleksi wisatawan secara ketat, Thailand berharap dapat menciptakan lingkungan pariwisata yang lebih berkelanjutan, di mana pengunjung yang datang memberikan manfaat ekonomi yang signifikan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya lokal.

Pakar strategi pariwisata, Taufan Rahmadi, berpendapat saat ini Bali perlu menerapkan pariwisata yang berkualitas. Salah satu kebijakan yang bisa diterapkan adalah mewajibkan semua wisatawan bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam mematuhi semua aturan, tata tertib, kearifan lokal, peraturan pemerintah tempat di mana destinasi pariwisata mereka berkunjung.

Hal ini menunjukkan bahwa regulasi pariwisata yang tepat sangat penting dalam mengelola pariwisata yang berkelanjutan, serta bahwa strategi Thailand dapat menjadi contoh yang berguna bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mengelola industri pariwisata mereka.

Regulasi pariwisata dapat berperan sebagai alat penting dalam menyeleksi wisatawan yang berkualitas, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Thailand. Dengan menerapkan regulasi yang ketat, negara tersebut dapat meningkatkan kualitas destinasi pariwisatanya. Implikasi dari hal ini adalah mencegah dampak negatif seperti turisme ilegal dan perdagangan manusia.

Dengan mengatur siapa saja yang diizinkan memasuki negara sebagai wisatawan, Thailand dapat memastikan bahwa hanya mereka yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk bukti kemampuan finansial, yang dapat mengunjungi destinasi pariwisata mereka. Ini berarti bahwa wisatawan yang datang cenderung lebih berkualitas, memiliki niat yang jelas untuk berwisata, dan mampu memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan.

Dengan membatasi akses bagi mereka yang tidak memenuhi standar, Thailand dapat mencegah praktik turisme ilegal seperti penipuan dan perdagangan manusia. Hal ini tidak hanya melindungi keamanan dan kesejahteraan wisatawan, tetapi juga membantu menjaga reputasi negara sebagai tujuan wisata yang aman dan terpercaya.

Dengan demikian, regulasi pariwisata yang tepat tidak hanya berpotensi meningkatkan kualitas destinasi pariwisata, tetapi juga memiliki implikasi yang penting dalam mencegah dampak negatif dan memastikan keberlanjutan industri pariwisata secara keseluruhan.

Media Kompas dalam artikelnya berjudul: "Indonesia Bisa Tiru Pembatasan Wisman ala Thailand" mengutip dari laman media sosial KBRI Bangkok, WNI diimbau mengikuti sejumlah ketentuan. Pertama, WNI memiliki paspor yang masa berlakunya paling sedikit enam bulan. Kedua, pihaknya perlu memiliki bukti tiket kepulangan, serta bukti pemesanan akomodasi dan bukti finansial selama di Thailand. Besarannya tak ditentukan, tetapi diimbau membawa minimal 15.000 baht atau Rp 6,6 juta dengan kurs Rp 438,5 per baht.

Kebijakan yang mengatur masuknya wisatawan ke suatu negara juga dapat berkontribusi dalam pengelolaan pariwisata secara berkelanjutan. Dengan memperhatikan bukti kemampuan finansial dan menerapkan seleksi ketat terhadap wisatawan, negara dapat mengendalikan jumlah pengunjung yang masuk, yang pada gilirannya dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesejahteraan komunitas lokal.

Dengan mengurangi jumlah wisatawan yang masuk secara acak dan tidak terkontrol, negara dapat mengurangi tekanan terhadap lingkungan alam, meminimalkan polusi, dan melindungi ekosistem yang rapuh. Selain itu, dengan memperhatikan bukti kemampuan finansial, negara dapat memastikan bahwa wisatawan yang datang memiliki kemampuan untuk membayar pajak pariwisata atau kontribusi lain yang dapat digunakan untuk melindungi lingkungan dan memperbaiki infrastruktur pariwisata.

Regulasi pariwisata yang tepat dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Berikut adalah beberapa cara di mana regulasi pariwisata yang tepat dapat memengaruhi hal tersebut:

• Pengelolaan Dampak Lingkungan: Regulasi pariwisata yang efektif dapat membantu mengendalikan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan alam, seperti degradasi habitat, polusi udara dan air, serta kerusakan ekosistem. Contohnya, dengan membatasi jumlah wisatawan yang diperbolehkan masuk ke area-area sensitif, regulasi dapat membantu menjaga kelestarian alam dan ekosistem yang rapuh.
• Peningkatan Kualitas Air dan Udara: Regulasi pariwisata yang mencakup standar untuk pengelolaan limbah dan emisi dapat membantu menjaga kualitas air dan udara di destinasi pariwisata. Hal ini penting untuk memastikan kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar destinasi wisata.
• Pengelolaan Sumber Daya Alam: Regulasi pariwisata yang membatasi akses terhadap sumber daya alam, seperti hutan dan air, dapat membantu menjaga keberlanjutan penggunaan sumber daya tersebut. Dengan memastikan pengelolaan yang berkelanjutan, regulasi dapat membantu melindungi kepentingan jangka panjang masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.
• Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Regulasi pariwisata yang memperhatikan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat lokal dapat membantu meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial dari pariwisata bagi komunitas setempat. Contohnya, dengan mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah yang dimiliki oleh masyarakat lokal, regulasi dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
• Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Publik: Regulasi pariwisata yang memperhatikan pengembangan infrastruktur dan layanan publik di destinasi pariwisata dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat lokal. Hal ini termasuk pembangunan jalan, sanitasi, dan layanan kesehatan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan.

Dengan memperhatikan aspek-aspek ini dalam regulasi pariwisata, pemerintah dapat memastikan bahwa pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi yang penting, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Implikasi dari kebijakan ini adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Dengan melihat contoh dari negara-negara seperti Thailand yang menerapkan kebijakan selektif terhadap wisatawan, Indonesia dapat belajar untuk mengembangkan regulasi yang serupa guna memastikan keberlanjutan pariwisata di negara tersebut. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan kesadaran dan komitmen terhadap praktik pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di tingkat nasional.

Regulasi pariwisata yang tepat dapat menjadi alat untuk menyeleksi wisatawan yang berkualitas, seperti yang dilakukan Thailand. Hal ini dapat meningkatkan kualitas destinasi pariwisata dengan mencegah dampak negatif seperti turisme ilegal dan perdagangan manusia. Konsekuensi dari pilihan regulasi pariwisata yang tepat adalah peningkatan kesadaran akan pentingnya pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

Topik regulasi pariwisata memiliki signifikansi besar dalam konteks pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan mengambil contoh dari praktik Thailand, Indonesia dapat belajar untuk mengembangkan regulasi pariwisata yang sesuai untuk menciptakan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap praktik pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di Indonesia, sejalan dengan upaya global untuk memperbaiki industri pariwisata secara keseluruhan.