Review Buku Sosiologi Hukum Kontemporer (Praktik dan Harapan Penegakan Hukum) karya Dr. Rio Christiawan, S.H.,M.Hum., M.Kn.

Dosen Pengampu: Muhammad Julijanto, S.Ag.,M.Ag.

Nama: Eva Wahyu Romadhona

Nim: 222111242

Kelas: HES 5G

IDENTITAS BUKU

• Judul Buku: Sosiologi Hukum Kontemporer (Praktik dan Harapan Penegakan Hukum)

• Penulis: Dr. Rio Christiawan, S.H.,M.Hum., M.Kn.

• Jumlah Halaman: 110 halaman

• Tahun Terbit: 2021

• Penerbit: PT RajaGrafindo Persada, Depok

HASIL REVIEW

Sosiologi Hukum adalah Suatu bidang ilmu hukum yang menitikberatkan pada tingkah laku masyarakat yang di gunakan untuk pedoman atau suatu aturan yang berguna untuk menerapkan suatu hukum. Dalam konteks Sosiologi, sosiologi hukum tidak membahas mengenai hukum yang ada di dalam undang-undang atau hanya sebatas norma yang berlaku di masyarakat melainkan sosiologi hukum juga berfokus pada tingkah laku masyarakat dan perubahan pada masyarakat dalam menerapkan sebuah hukum. 

Dalam buku karya Dr. Rio Christiawan, S.H.,M.Hum.,M.Kn. tidak ada sub bab melainkan bagian-bagian yang sudah ditulis sesuai dengan poin bagian tersebut. Buku ini hanya membahas tentang penguraian sosiologi hukum secara Kontemporer bukan secara teoritis. Buku Sosiologi Hukum Kontemporer (Praktik dan Harapan Penegakan Hukum) dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

BAGIAN PERTAMA, PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM

Bagian pertama dalam buku ini membahas tentang beberapa kumpulan fragmentasi dan analisis sosiologi terhadap beberapa kondisi di Indonesia dalam penegakan hukum. Salah satu kasusnya adalah Darurat Peradilan Anak, dimana pengadilan menolak keputusan Pengadilan Negeri dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan seorang kakek kandung yang memperkosa adik kandungnya sendiri bahkan sang ibu kandung sendiri membantu proses aborsi anaknya tersebut. Sang korban seharusnya mendapatkan hukum sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, namun hal ini di tolak oleh pengadilan negeri dikarenakan sang korban menganggap keputusan tersebut tidak mengandung kemanfaatan dan keadilan. 

Tersangka yang mengaborsi anaknya tersebut diatur pada pasal 299 juncto pasal 346-349 KUHP pidana sebagai Lex generalis. Dalam kasus ini aborsi tersebut masuk kedalam aborsi abortus provocatus, dimana melakukan aborsi akibat seorang korban belum siap untuk mengandung anaknya. Aborsi dilakukan sesuai dengan pasal 31 ayat (2) PP Kesehatan Reproduksi yang mengatur bagaimana aborsi dilakukan setelah usia kandungan harus sudah mencapai 40 hari. 

BAGIAN KEDUA, HARAPAN PENEGAKAN HUKUM

Bagian kedua dalam buku membahas bagaimana harapan masyarakat terhadap pandangan sosiologi dalam penegakan hukum. Pada fungsi yudisial bahkan non-yudisial telah terjadi korupsi dimana korupsi tersebut terjadi di kejaksaan bahkan telah terjadi dalam kurun waktu yang lama. Jaksa seharusnya berguna untuk manifestasi negara dalam melakukan tugas yang berfungsi sebagai yudisial maupun non-yudisial.

Aspek yudisial seharusnya beraspek pada kinerja disparitas (perbedaan perlakuan). Jaksa dalam melakukan aspek yudisial ini perlu penguatan kejaksaan yang berguna untuk menghindari eksploitas kewenangan jaksa melalui disparitas perlakuan. Menurut Klitgard, korupsi dapat terjadi apabila tidak ada pengawasan yang kuat disertai dengan mekanisme yang bertanggungjawab dalam situasi diskresi. Tindakan korupsi yang terjadi di kejaksaan meliputi "jual beli" yang berdasarkan hak subjektif dan terjadi pada sektor yudisial. 

BAGIAN KETIGA, ISU-ISU HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT

Bagian terakhir dalam buku ini yaitu bagian ketiga yang berisi tentang isu-isu hukum yang berkelana di tengah masyarakat. Teror penembakan yang terjadi di masjid yaitu masjid Al Noor dan Linwood di kota Christchurch, penembakan ini menggunakan senjata yang hampir mirip pada game online yaitu PUBG. Game online PUBG sebenarnya dilarang untuk dimainkan pasalnya game ini dapat membawa pengaruh buruk pada kehidupan masyarakat. Permainan PUBG juga dipandang sebagai game yang merujuk pada permusuhan dan kekerasan, sehingga tanpa disadari seseorang akan melakukan kesalahan yang tidak terduga. 

Bukan hanya game PUBG saja melainkan banyak game online yang membawa pengaruh buruk terhadap akal manusia. Sehingga kelayakan game online harus dinilai dan lulus dari uji kelayakan keluarnya game online tersebut. Selain game online PUBG ada juga film yang harus lulus dari uji sensor melalui Lembaga Sensor Film (LSF) dan harus ternilai baik dalam uji kelayakannya. Lembaga Sensor game online seharusnya dibuat agar terhindar dari kontroversi sehingga masyarakat tidak menganggap buruk game tersebut dan game online juga harus ada lembaga yang menyatakan kelayakan game online dibuat agar semua kalangan masyarakat tidak terjerumus kedalam hal-hal negatif yang muncul dari game online. 

Dari hasil review buku tersebut bahwa, sosiologi hukum tidak hanya membahas tentang sosiologi hukum secara teoritis melainkan bisa juga secara Kontemporer. Dalam penegakan hukum Suatu Peradilan Negeri harus mempertimbangkan keputusan sesuai dengan perkara apa yang telah dilakukan pelaku terhadap korban sehingga pelaku bisa mendapatkan hukum yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 

Adapun kesimpulan yang lain yaitu seorang jaksa haruslah bersifat jujur dengan kasus yang diselesaikan tanpa adanya imbalan apapun itu. Dalam masyarakat kita harus berhati-hati dalam memilih sesuatu misalnya dalam memilih hiburan seperti film ataupun game online. Suatu film atau game online harus lulus dari uji dari kelayakan dan tidak membawa pengaruh negatif terhadap masyarakat.