Negara membutuhkan pemerintah dan masyarakat masyarakatnya yang saling melengkapi. Setiap provinsi pastinya memiliki perannya dalam bernegara mau itu dalam sumber daya, sumber manusia ,dll. Hanya bagaimana  pemerintah dan masyarakat yang mengelola sumber daya tersebut untuk kesejahteraan bersama.Â
Ssperti kondisi papua yang memiliki sumber daya alam melimpah namun disalahgunakan dan pembagian yang tidak adil, sehingga konsep integrasi ini tidak tercapai. Yang mengakibatkan adanya potensi berpisah jika tidak adanya kesadaran awal elite massa untuk mengelola aspek integrasi yang ada.
Potensi berpisah ini ditandai dengan adanya gerakan-gerakan separatisme. Contoh yang terjadi di Papua sampai sekarang ini yaitu OPM (Organisasi Papua Merdeka), hal ini tentunya bertentangan dengan konsep integrasi nasional yang seharusnya dimiliki setiap bangsa.Â
Bisa dibilang hubungan vertikal yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat Papua adalah simbiosis parasitisme, dimana sumber daya alam Papua diambil untuk kepentingan beberapa orang dan mengabaikan hingga merugikan masyarakat lokal.Â
Pada jaman pemerintahan Presiden Jokowi, dimulailah skema integrasi dengan cara dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020  tentang Tim Koordinasi Terpadu  Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.Â
Presiden bersama dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan perangkat daerah bersama-sama membangun infrastruktur wilayang yang menghubungkan daerah daerah terpencil sehingga mudah dilalui oleh kendaraan. Degan adanya infrastuktur minimal komunikasi antar daerah mulai berjalan lancar, sistem pendistribusial bahan makanan pun mudah dijangkau.Â
Hal lain yang mempengaruhi gerakan-gerakan separatis yang masih ada sampai sekarang yaitu masyarakat Papua yang mudah dipengaruhi oleh bangsa asing untuk memisahkan diri dari Bangsa Indonesia, dikarenakan pendidikan di Papua yang masih sangat rendah. Dengan adanya infrastruktue yang menghubungkan daerah yang terisolasi, akan memudahkan pemerintah untuk mempercepat membangun prasarana pendidikan untuk masyarakat terpencil.
BAB 3Â
KESIMPULAN
Dari yang kita ketahui terdapat beberapa faktor pendorong integrasi nasional seperti, solidaritas senasib, konsensus bersama. Juga faktor tantangan seperti multikultural, etnosentrisme, luas geografis Indonesia, intervensi bangsa asing, eksploitasi SDA. Â Tantangan ini biasanya menjadi penghambat bersatunya suatu negara.
Tantangan-tantangan tersebut masih dialami oleh Provinsi di Papua, juga mungkin dengan daerah terpencil lainnya yang kurang dan sulit dijangkau oleh pemerintah. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kita Bangsa Indonesia, bagaimana kita mengintegrasikan seluruh bagian Indonesia.