2. Transparansi dan akuntabel
Proses pelaksanaan sasi dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat dan para pemuka agama. Hal ini menciptakan transparansi dan memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan secara sepihak.
3. Penegakan Hukum Adat
Sasi menunjukkan betapa hukum adat yang kuat dan dihormati dapat menjadi alat yang efektif untuk menegakkan disiplin dan kepatuhan. Pelanggaran terhadap Sasi tidak hanya dikenakan hukuman moral, tetapi juga hukuman adat yang mungkin mempunyai konsekuensi sosial.
Implementasi Nilai Sasi Untuk Anti Korupsi
Sasi tidak hanya dimaknai sebagai sebuah tradisi, namun juga memiliki beberapa nilai yang dapat diterapkan dalam upaya pemberantasan korupsi:
1. Kepatuhan Terhadap Hukum
Seperti halnya dalam sasi, kepatuhan terhadap aturan hukum adalah kunci dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah dan masyarakat harus mematuhi peraturan yang ada dan menegakkan hukum tanpa membeda-bedakan atau tanpa pandang bulu.
2. Transparansi dan Akuntabilitas
Sistem Sasi yang melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat secara langsung dalam pengambilan keputusan dapat dijadikan model untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Hal ini dapat diterapkan pada pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik.
3. Pengawasan Kolektif
Dalam Sasi, seluruh anggota masyarakat bertindak sebagai pengawas. Artinya seluruh masyarakat setempat yang meneraokan sasi harus memiliki tanggung jawab untuk mengawasi alam (hutan atau laut) mereka selama periode sasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. begitu juga dengan pemberantasan korupsi memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan melaporkan penyimpangan yang terjadi.
