Perdebatan penambahan jumlah kementerian menjadi 40 jabatan muncul setelah pasangan Prabowo-Gibra memenangkan kontestasi Pilpres 2024.
Kabar tersebut dibenarkan oleh Gerindra, partai utama pengusung pasangan kedua tersebut. Topik ini pun menimbulkan reaksi berbeda dari berbagai kalangan, baik yang mendukung maupun yang tidak.
Penambahan kementerian merupakan isu kontroversial di mata publik. Beberapa partai politik melihat penambahan ini sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, sementara yang lain khawatir dengan potensi masalah.Â
Lalu apakah ini akan menjadi sebuah solusi atau sebaliknya menjadi masalah?
Sebetulnya artikel ini akan menguak beberapa solusi serta masalah ketika wacana penambahan jumlah kementerian itu terjadi.
Solusi :
1. Spesialisasi yang Lebih Baik
Dengan menambah kementerian baru yang fokus pada bidang tertentu, pemerintah dapat meningkatkan spesialisasi dalam menangani isu-isu tertentu.
Misalnya dengan adanya kementerian khusus pendidikan tinggi, pemerintah bisa lebih fokus menangani permasalahan terkait peningkatan mutu pendidikan tinggi. Sehingga menjadi salah satu solusi penambahan kursi kementrian
2. Mengakomodasi Perkembangan Kebutuhan Masyarakat
Seiring berjalannya waktu, dengan munculnya teknologi baru dan perubahan sosial, kebutuhan masyarakat pun ikut berubah.
Penambahan kementerian dapat membantu pemerintah merespons perubahan ini dengan lebih baik dengan menciptakan lembaga-lembaga baru yang dapat fokus pada isu-isu baru seperti teknologi informasi, inovasi, atau keamanan siber.
3. Representasi yang Lebih Baik
Dengan bantuan kementerian yang mewakili berbagai kepentingan dan sektor masyarakat, pemerintah dapat memastikan keterwakilan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan. Misalnya, sebuah kementerian yang khusus menangani masalah lingkungan hidup dapat memastikan bahwa suara masyarakat dalam perlindungan lingkungan didengar dengan baik.
Masalah :
1. Biaya dan Birokrasi
Penambahan kementerian dapat meningkatkan biaya operasional pemerintah dan memperluas birokrasi. Setiap kementerian membutuhkan staf, anggaran dan infrastruktur administrasi, yang terbilang dapat berdampak negatif terhadap efektivitas pemerintahan.
2. Pembagian Sumber Daya
Dengan bertambahnya kementerian, maka harus lebih banyak sumber daya negara yang disalurkan baik dalam bentuk anggaran maupun personel. Hal ini dapat menimbulkan persaingan antar kementerian untuk mendapatkan sumber daya yang memadai, yang dapat mengganggu koordinasi dan kerja sama antar lembaga pemerintah.
3. Masalah Administratif
Penambahan kementerian dapat menimbulkan kekacauan administratif jika tidak dikelola dengan baik. Terlalu banyak kementerian dengan tanggung jawab yang tumpang tindih, dapat membingungkan masyarakat dan memperlambat pengambilan keputusan.
Prabowo Gibran Harus Bagaimana?
Menurut saya salah satu yang perlu dilakukan oleh Prabowo Gibran yakni mempertimbangkan secara matang dari berbagai aspek ketika ingin menambahkan kursi kementerian pada cabinet mereka.
Selain itu, mereka perlu belajar dari negara-negara maju yang menganut sistem presidential seperti Amerika Serrikat yang jumlah secretary-secretary yang pada tingkatannya sama dengan menteri itu hanya 15 orang, Brazil, Argentina dan negara lainnya itu kabinetnya cukup baik.
Kemudian ada inggris yang menganut sistem parlementer dengan jumlah pejabat setingkat menteri itu sebanyak 24 pejabat namun kebinetnya sampai saa ini masih efesien.
Sehingga dengan waktu yang masih panjang ini atau hingga 20 oktober untuk penetapan menteri, Prabowo Gibran memperhitungkan hal tersebut dengan belajar dari negara-negara maju. Mengingat pak prabowo merupakan salah satu yang paling suka berkunjung ke luar negeri.
Peningkatan jumlah kementerian dapat menjadi solusi untuk meningkatkan konsentrasi, tanggung jawab, dan keterwakilan pemerintah dalam menangani permasalahan yang kompleks. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan masalah seperti biaya tambahan, persaingan untuk mendapatkan sumber daya, dan masalah administratif.
Oleh karena itu, penambahan kementerian harus dipertimbangkan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemungkinan dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan secara keseluruhan.
Â