Politik dalam Pandangan Agama: Perspektif yang Beragam

Politik dan agama sering kali saling terkait dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi kepemimpinan sosial dan kebijakan pemerintah. Pandangan agama terhadap politik berbeda-beda sesuai keyakinan dan nilai agama masing-masing.

Politik dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu: politik adalah upaya warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles). Politik mengacu pada administrasi negara dan publik politik adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.

Sementara agama berperan strategis dalam menciptakan dan memberikan nilai dan norma dalam membangun struktur negara dan disiplin sosial. Negara menggunakan agama sebagai legitimasi dogmatis untuk memaksa warga negara mengikuti aturan yang ada.

Persoalan hubungan agama dan politik merupakan persoalan lama dalam sejarah manusia modern, dan keduanya selalu menimbulkan kontroversi mengenai posisi agama dalam kancah politik, yang menyangkut setidaknya dua kelompok yang bertentangan secara diametral. Salah satu partai berkampanye untuk memasukkan agama dalam semua aspek politik.

Baca juga: Dinamika Politik Kotor yang Jarang Terbaca: Menyusuri Keragaman Skandal di Panggung Politik

Berikut beberapa pandangan mengenai politik secra singkat di beberapa agama terbesar di dunia:

1. Islam

Islam memandang politik sebagai aspek penting dalam struktur keagamaannya. Konsep pemerintahan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Pemerintahan Islam dipandang sebagai wujud kekuasaan Tuhan di dunia. Pemimpin diharapkan mengikuti ajaran Islam ketika mengambil keputusan politik dan sosial.

Islam mengatur secara detail kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk tata cara pemilihan pemimpin (politik). Aura Islam meliputi seluruh unsur kehidupan, mulai dari proses keberadaan manusia, sejak kematian seseorang hingga kebangkitan setelah kematian.

Dan seorang muslim diperintahkan untuk mengikuti ajaran tersebut dengan sempurna, yang artinya; Islam memang tidak berpolitik, tapi mereka yang memeluk agama islamlah yang berpolitik (orangnya).

Menurut pendekatan Islam, politik mempunyai landasan yang kokoh pada ajaran agama dan prinsip moral yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Islam bukan hanya sekedar agama, tetapi juga sistem pandangan dunia yang mencakup aspek politik, sosial, dan ekonomi. Islam menekankan pentingnya membangun masyarakat yang dibangun berdasarkan keadilan, kesetaraan, dan kebijaksanaan dalam lingkungan politik.

Syura, atau prinsip musyawarah, adalah bagian penting dalam politik Islam. Syura mengacu pada proses konsultasi dan diskusi antara pemimpin dan warga negara dalam pengambilan keputusan mengenai urusan publik.

Dalam Islam, pemimpin diharapkan mendengarkan pendapat dan masukan berbagai pihak sebelum mengambil keputusan, yang menjamin bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Politik Islam juga mencakup tanggung jawab untuk memajukan kebaikan (amal ma'ruf) dan mencegah kejahatan (nahi munkar) dalam masyarakat. Pemimpin umat Islam diharapkan menjunjung tinggi nilai moral dan etika dalam pengambilan keputusan dan bertindak tegas terhadap segala bentuk ketidakadilan, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia.

2. Kristen

Pandangan Kristen tentang politik berbeda-beda menurut tradisi dan doktrin gereja yang dianut. Beberapa denominasi Kristen menekankan pentingnya partisipasi politik dalam perjuangan nilai-nilai moral dan keadilan sosial, sementara yang lain menekankan pemisahan agama dan negara.

Konsep kewarganegaraan Kristen juga mendorong pengikutnya untuk berpartisipasi aktif dalam politik demi keadilan dan perdamaian.

Pada dasarnya, politik memberikan pilihan kebijakan yang berbeda untuk mengelola negara dan masalah terkait lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak kejanggalan dalam penerapan, namun yang jelas politik tersebut bertujuan untuk menjamin tata kelola yang baik oleh pemerintah pada suatu negara.

Menurut pendekatan agama Kristen, politik erat kaitannya dengan prinsip moral, etika dan tanggung jawab sosial.

Kebanyakan ajaran Kristen menekankan pentingnya mengasihi sesama dan melayani mereka yang membutuhkan. Dalam konteks politik, hal ini berarti tanggung jawab untuk memperjuangkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan dan melindungi hak asasi manusia.

Umat Kristen dipanggil untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak bersuara, membela mereka yang tertindas dan memperjuangkan perdamaian.

Para pemimpin Kristen diajar untuk mengikuti teladan Yesus Kristus, yang melayani dan mengorbankan dirinya demi orang lain. Dalam politik, ini menekankan pentingnya kerendahan hati dan pelayanan kepada masyarakat daripada mengejar kekuasaan atau keuntungan pribadi.

Para pemimpin Kristen dipanggil untuk mengutamakan kepentingan bersama dan melakukan segala sesuatu dengan integritas dan moral yang tinggi.

Menghadapi tantangan politik, umat Kristiani dipanggil untuk mempercayakan segalanya kepada Tuhan dan mencari bimbingan-Nya melalui doa dan refleksi spiritual.

Artinya nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran agama Kristen serta kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan politik.

3. Hindu

Dalam agama Hindu, konsep politik tercermin dalam konsep dharma (kewajiban moral) dan karma (tindakan). Pemerintah diharapkan dapat memimpin secara bijaksana dan jujur, menjamin kesejahteraan masyarakat dan terpeliharanya ketertiban sosial.

Konsep pemerintahan ideal yang terdapat dalam epos Mahabharata menekankan pentingnya pemimpin yang adil dan bijaksana.

Dalam agama hindu, konsep Dharma merupakan konsep sentral yang mencakup tugas, moralitas, dan kebenaran. Dalam konteks politik, dharma mengacu pada tindakan yang konsisten dengan kewajiban moral dan sosial seseorang. Para pemimpin politik diharapkan bertindak sesuai prinsip Dharma, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. Buddha

Agama Buddha memandang politik sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial dan kebahagiaan manusia. Prinsip-prinsip seperti kebijaksanaan, belas kasihan dan keadilan adalah landasan kebijakan politik.

Menurut pandangan Buddhis, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mempertimbangkan kebutuhan semua orang, menghindari konflik dan mendorong perdamaian.

Ahimsa, atau non-kekerasan, adalah prinsip utama agama Buddha. Menurut pandangan Buddhis, politik menekankan pentingnya penyelesaian konflik dan perlindungan keadilan tanpa kekerasan dan kekerasan. Para pemimpin politik harus mencari solusi damai terhadap konflik dan menolak tindakan apa pun yang merugikan atau melukai orang lain.

Selain itu ada konsep prajna atau kebijaksanaan adalah salah satu dari tiga anugerah terpenting dalam agama Buddha, bersama dengan kasih sayang dan kebijaksanaan (shila dan samadhi). Dalam politik, kearifan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap isu dan permasalahan serta kemampuan mengambil keputusan yang bijaksana dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

5. Yahudi

Visi politik Yudaisme tercermin dalam konsep-konsep seperti Tikkun Olam (perbaikan dunia) dan keadilan sosial. Meskipun tidak ada otoritas tunggal dalam Yudaisme, prinsip-prinsip etika Taurat memandu para pemimpin politik dalam pengambilan keputusan mereka.

Hubungan antara agama dan politik dalam tradisi Yahudi seringkali rumit dan bervariasi menurut konteks sejarah dan budaya. Salah satu yang menjadi bagian terpenting dalam agama yahudi untuk dikaitkan dengan politik yakni Tzedekah.

Tzedakah adalah prinsip amal atau keadilan sosial dalam Yudaisme. Hal ini bukan hanya tentang memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, namun juga tentang menjamin keadilan dalam kekayaan dan sumber daya. Perspektif politik memandang kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi merupakan hal yang penting dalam konsep Tzedakah ini.

Pada hakekatnya semua agama mengakui pentingnya politik dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Namun penerapan pendapat tersebut dapat sangat bervariasi tergantung pada faktor budaya, sejarah, dan politik masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang hubungan antara politik dan agama adalah kunci untuk mendorong perdamaian, keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat multikultural dan multiagama.