Di era gemerlapnya modernisasi dan pembangunan yang terus berkembang, masih banyak rakyat miskin yang banting tulang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Saat ketimpangan nyata terjadi, muncul pertanyaan di benak kita : "Apakah benar para rakyat itu tidak berhak atas keadilan yang seharusnya?" Sebenarnya keadilan itu apa?
Keadilan adalah sebuah prinsip yang menjadi pijakan moral dan filosofis dalam upaya menjaga Keseimbangan dan perlakuan yang adil dalam bermasyarakat. Keadilan mencakup penegakan hukum yang adil, perlakuan yang setara di hadapan hukum dan akses yang seluas-luasnya untuk mendapatkan keadilan bagi setiap individu tanpa pandang bulu baik suku, agama, ras dan antar golongan. Lantas mengapa banyak perdebatan yang muncul atas keadilan yang seharusnya menjadi hak seluruh rakyat. Tak jarang ada statement bahwa rakyat miskin tidak berhak untuk mendapatkan keadilan.
Harus digaris bawahi bahwa keadilan yang terabaikan berarti mengabaikan prinsip dasar fundamental kemanusiaan dan martabat manusia. Ketidakmampuan ekonomi bukanlah penghalang seseorang untuk mendapatkan hak hak nya. Kemiskinan bukanlah pilihan, tetapi hasil dari beberapa faktor kompleks yang diluar kendali seperti ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, juga sumber daya yang kurang memadai. Ketidakmampuan itu seharusnya tidak bisa menjadi penghalang bagi individu atas hak haknya. Seharusnya menjadi fokus utama dalam perlindungan hukum, karena mereka rentan terhadap eksploitasi dan penindasan dari orang tak bertanggungjawab.Â
Di Indonesia telah mengatur di dalam undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( UU HAM). Â
Untuk menghindari pandangan bahwa hanya golongan tertentu yang layak untuk mendapatkan keadilan dapat dilakukan beberapa langkah yang bisa meminimalisir adanya pernyataan tersebut. berikut beberapa langkah penting yang dapat diambil :
Akses pendidikan yang baik
Memastikan bahwa semua orang berhak mendapat akses pendidikan yang berkualitas, tersedia fasilitas pendidikan yang memadai dan pelajaran yang sesuai dengan bidang dan kebutuhannya. Seperti anak disabilitas yang tentunya kebutuhan yang dia perlukan akan berbeda untuk menunjukkan pendidikan. Kesadaran atas pendidikan tak hanya tentang pendidikan formal saja tetapi pembelajaran seumur hidup, sehingga setiap individu akan terus belajar dan mengembangkan keterampilan mereka di beberapa program pendidikan dan pelatihan.Â
Pemberdayaan ekonomiÂ
Tersedianya program produktivitas ekonomi untuk masyarakat miskin secara luas yang didukung oleh pemerintah dan sektor swasta. Sehingga akan tercipta lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan. Akses layanan terhadap keuangan yang baik, seperti tabungan, kredit mikro dan asuransi yang berperan penting dalam membantu rakyat miskin untuk mengelola risiko ekonomi dan memperluas usaha yang mereka jalankan. Dan paling penting adalah infrastruktur yang baik untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan aksesibilitas pasar yang lebih luas bagi rakyat miskin.Â
Kesadaran hukum bagi setiap orangÂ
Guna meningkatkan kesadaran hukum dikalangan masyarakat miskin dimulai dengan menyediakan pendidikan hukum yang mudah diikuti dan dimengerti oleh setiap individu. Meliputi penyediaan informasi yang detail tentang hak hak dasar, bagaimana proses hukum berjalan dan sistem peradilan yang tidak melanggar aturan. Bantuan hukum harus memadai dan akses yang mudah untuk digunakan. Perlunya kampanye di media sosial guna menyebarkan informasi masalah hukum yang relevan bagi masyarakat miskin. Dengan pengetahuan yang mendasar tentang hukum diharapkan efektif untuk membawa dan memastikan keadilan setiap individu sama dihadapan hukum.
