Perlukah Punya Pemimpin Kristen?

Belakangan ini marak penolakan terhadap pencapresan Jokowi, dengan alasan utama adalah siapa berada di balik Jokowi. Segala Amerika, Cina, Kristen, dimunculkan seolah-olah Amerika, Cina, Kristen adalah momok yang menakutkan dan bakal mencelakakan bangsa.

Memang, secara langsung dampak jika Jokowi menjadi presiden adalah, Jakarta bakal memiliki gubernur Cina Kristen – saya memilih menggunakan istilah Cina di sini daripada Tionghoa.

Apakah orang Kristen serta merta senang jika punya pemimpin Kristen? Tergantung. Umat Kristen sama dengan umat lainnya. Ada yang cerdas ada yang dungu. Ada yang toleran, ada yang fanatik. Namun, secara umum – dalam arti kebanyakan – umat Kristen tidak mementingkan apakah seorang pemimpin ber-KTP Kristen. Itu sama sekali tidak penting. Namun, apakah seorang pemimpin menjalankan nilai-nilai kekristenan dalam memimpin.

Apakah nilai-nilai kekristenan tersebut? Kasih. Serta segala hal yang didasari oleh kasih.

Contohnya: tidak korupsi. Karena dengan korupsi maka akan merugikan banyak orang. Ini bukan tindakan berdasarkan kasih. Kemudahan akses terhadap kesehatan, air bersih, pendidikan dan transportasi adalah tindakan yang didasari kasih. Menghargai hak asasi manusia adalah tindakan yang didasari kasih. Termasuk hak untuk diperlakukan sama, hak untuk memeluk, tidak memeluk maupun pindah agama.

Kasih adalah bahasa universal. Milik semua orang, bukan milik Kristen. Dalam agama-agama lain, nilai-nilai ini juga diajarkan, sekalipun istilahnya mungkin berbeda. Namun, garis besarnya sama. Mengasihi sesama.

Lalu, apakah penting bagi orang Kristen jika Ahok menjadi gubernur DKI? Jika Ahok lima tahun ke depan sama dengan Ahok yang sekarang, tentu saja penting. Karena bukan agamanya Ahok yang penting bagi orang Kristen. Tapi nilai-nilai yang diterapkan Ahok itu penting bagi warga DKI.

Apakah anda ingat dengan penelitian yang dilakukan oleh Scheherazade S. Rehman dan Hossein Askari yang dilaporkan oleh rektor UIN, Syarif Hidayatullah yang berjudul Seberapa Islami kah Negara-Negara Islam?

Penelitian ini menggunakan indikator yang diakui sebagai prinsip-prinsip islami, diantaranya: kesempatan ekonomi, kebebasan ekonomi, akses pendidikan, korupsi, sistim keuangan dan hak asasi manusia.

Prinsip-prinsip islami tersebut, sangat sejalan dengan prinsip Kristen maupun prinsip agama-agama lainnya.

Hasil yang didapat dari studi terhadap 208 negara adalah: New Zealand menempati urutan pertama. Disusul oleh: Luxembourg, Ireland, Iceland, Finland, Denmark, Canada, U.K, Australia, Netherlands, Austria, Norway, Switzerland, Belgium, dan seterusnya. Indonesia menempati urutan ke 140. Saudi Arabia 131, Mesir 153.

Sangat jelas terlihat, bahwa apapun agamanya, kita sepakat pada prinsip-prinsip dasar yang diterapkan dalam berbangsa dan bernegara adalah untuk kesejahteraan anak-anak bangsa, bukan kepentingan kelompok.

Tingkat kepercayaan masyarakat non muslim terhadap “keislaman” yang diusung organisasi-organisasi islam sangat rendah. Alih-alih hendak menerapkan prinsip islami dalam bermasyarakat, yang ada malah menerapkan anarkisme. Islam yang bengis ditampilkan untuk mengintimidasi yang berbeda dari mayoritas. Bahkan islam aliran minoritas pun mendapat perlakuan kejam dari islam mayoritas.

Nilai islami diinjak-injak, sambil menepuk dada: kami yang paling islam dari anda, jadi kami yang lebih pantas jadi pemimpin, supaya kami yang pegang anggaran belanja negara.

Ujung-ujungnya duit.

Jika saja. Mari saya tegaskan: JIKA SAJA. Nilai-nilai islami yang diusung pemimpin-pemimpin muslim sama dengan nilai-nilai islam dalam indikator penelitian Rehman dan Hossein Askari. Maka, agama pemimpin menjadi tidak penting. Sepanjang nilai-nilai islami yang diterapkan kepada masyarakat berlandaskan kepada mengasihi sesama manusia. Mengasihi anak-anak bangsa. Mengasihi Tanah Air. Mengasihi Nusa Bangsa.

Bukan mengasihi istri-istri, pustun-pustun maupun otong (baca: ego) sendiri.

Selamat malam.

.

- Esther Wijayanti -