" Yasonna Laoly yang cukup lama dipercaya sebagai Menteri Hukum dan HAM, tiba-tiba dicopot Jokowi dari jabatannya disaat masa jabatan Jokowi hanya tinggal menghitung hari. Yasona tak ubahnya seperti buah yang gugur di ujung musim"
Gedung Kementrian Hukum dan HAM RI di Jalan H R Rasuna Said No Kav 6-7, RT 06/RW 4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, mulai Senin 19 Agustus 2024 tidak lagi menjadi pusat aktivitas Yasonna Laoly. Jabatan Menkumham RI Yasona sudah digeser Supratman Andi Agtas
Kendati Yasonna mengaku telah dipanggil presiden Jokowi sebelum reshufel kabinet. Namun kebijakan Jokowi menggeser jabatan Menkumham Yasonna Laoly disaat masa jabatan Jokowi tinggal menghitung hari menjadi pertanyaan dari para politisi di kubu partai politik tempat Yasonna bernaung yakni PDIP.
Misalnya, seperti dilansir detik.com, Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan alasan pencopotan Yasonna Laoly, dari jabatan Menkumham. Djarot menduga Yasonna Laoly diganti karena memperpanjang kepengurusan DPP PDIP tanpa persetujuan Presiden Joko Widodo.
"Pak Yasonna mungkin ditegur karena tidak meminta persetujuan kepada presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP partai kemarin?" kata Djarot di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, sepereti dilansir detik.com Senin (19/8/2024).
Pertanyaan yang sama juga diutarakan Wasekjen PDIP, Adian Napitupulu. Menurut Adian pergantian Yasonna di penghujung masa jabatan cukup janggal karena sudah membantu Presiden Jokowi sejak 2014. Adian juga menyinggung kebiasaan menukar teman lama dengan teman baru
"Yasonna itu sudah dua periode bersama Jokowi sejak 2014, apakah menukar teman lama dengan teman baru adalah sebuah kebiasaan? ataukah ada hubungan perpanjangan masa jabatan DPP PDIP ada penambahan yang ditandatangan Pak Yasonna atau ada apa?" kata Adian dilansir detik.com
Bahkan lebih jauh, Adian juga mempertanyakan alasan di balik reshuffle kabinet menteri yang menurutnya belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia. Karena itu, Adian pun menduga kalau reshufel ini hanya menjawab kepentingan kekuasaan saja, bukan untuk menjawab persoalan rakyat Â
"Apakah reshuffle ini juga menjawab persoalan rakyat? Apakah reshuffle ini menyelesaikan persoalan pengangguran, kemiskinan, tutupnya pabrik, banyaknya PHK. Rashufel ini hanya menjawab kepentingan kekuasan saja, " tandas Adian
Selain pertanyaan itu, Adian juga menyimpan dugaan lain. Ia mengatakan bisa jadi Presiden Jokowi di sisa masa jabatan yang tinggal 43 hari lagi akan mengeluarkan produk hukum. Lalu Yasonna dianggap akan menjadi batu sandungan, akan menjadi hambatan, tak ada pilihan, Yasona terpaksa didepak
Meskipun berbagai dugaan miring dari para politisi PDIP atas pencopotan Yasona, namun saat Yasonna dipanggil Jokowi, percakapan mereka justeru sejuk dan akrab. Yasonna menceritakan momen dirinya dipanggil presdien Jokowi sebelum reshuffle kabinet. Saat itu Jokowiu baru pulang dari IKN
"Kemarin maghrib, seusai salat maghrib, saya bertemu Presiden RI Joko Widodo. Beliau memanggil saya, beliau baru pulang dari IKN," tutur Yasonna saat memimpin upacara Hari Pengayoman di kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, dilansir detik.com Senin (19/8/2024).
Yasonna mengatakan dirinya telah menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas kepercayaan sebagai menteri. Yasonna juga mengatakan tak ada yang sempurna selama dirinya melaksanakan tugas sebagai Menkumham. Kesempurnaan itu kata Yasonna hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa
Yasonna kini telah resmi meninggalkan jabatan Menkumham. Jokowi telah melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham yang baru Senin 19 Agustus tadi. Supratman merupakan politikus Gerindra. Sebelum menjadi menteri, Supratman merupakan Ketua Badan Legislasi DPR RI.
Dalam reshufel kabinet Senin 19 Agustus, dua orang menteri yang bernaung di bawah bendera PDIP terdepak. Keduanya Yasona Laoly digantikan Supratman Andi Agtas dan Menteri ESDM Arifin Tasrief digantikan Bahlil Lahadahlia. Kendati begitu masih ada sejumlah menteri PDIP yang tersisa dalam kabinet yang direshufel
Menteri PDIP yang tersisa, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki.
Dalam reshufel Senin tadi, ada menteri, wakil menteri dan kepala badan yang dilantik Presiden Jokowi. Mereka masing-masing Supratman Andi Agtas jadi Menkumham RI, Bahlil Lahadalia jadi Menteri ESDM, Rosan Roeslani jadi Menteri Investasi, Angga Raka Prabowo jadi Wamenkominfo
Selain itu, Prof Dadan Hindayana jadi Kepala Badan Gizi, Hasan Nasbi jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Taruna Ikrar jadi Kepala BPOM. Mereka telah dilantik presiden Joko Widodo Senin 19 Agustus tadi. Namun belum bisa dipastikan bahwa mereka juga akan ikut bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran
Pencopotan Yasonna Laoly dari jabatan Menkumham bukan saja mengundang pertanyaan di kalangan politisi PDIP, tapi sejumlah analis ikut membahas kebijakan pencopotan Jokowi. Pasalnya pencopotan ini terkesan janggal lantaran dilakukan saat masa jabatan presiden Jokowi tinggal menghitung hari
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro misalnya. Seperti dilansir Kompas.com, Agung Baskoro menyebut, ada dua hal yang mengemuka dari reshuffle atau perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo jelang dua bulan lengser.
Pertama, ada nuansa politik karena mengganti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tadinya dijabat oleh Yasonna Laoly beralih ke Supratman Andi Agtas. Kemudian, mengganti Menteri Energi, Sumber Daya, dan Mineral (ESDM) Arifin Tasrief ke Bahlil Lahadalia.
Yasonna dan Arifin Tasrief adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sementara itu Supratman adalah kader Partai Gerindra dan Bahlil adalah kader Partai Golkar. Mencermati reshufel tersebut Agung menggarisbawahi adanya upaya menggusur PDIP dari Kebinet Indonesia Maju
Namun ada juga analis yang mengaitkan reshufel ini dengan politik pemilihan kepala daerah yang mulai memanas. Di Pulau Jawa, sudah bermunculan para kandidat yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). Tampaknya setelah memenangkan pilpres, KIM mencoba membangun kongsi politik untuk kepentingan pilkada
Koalisi politik KIM yang terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan PSI ini mengupayakan agar kohesi koalisi tetap utuh di pilkada. Hal ini dilakukan untuk mendukung agar tercipta sirkulasi kepemimpinan politik yang relevan antara pusat-daerah, terutama di wilayah-wilayah strategis seperti Jakarta,
Bahkan Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan masuk dalam pemetaan KIM. Sepertinya, KIM yang terasosiasi dengan Presiden Jokowi ini ingin memenangkan kompetisi elektoral di tingkat daerah. Tujuannya tentu agar prospek transisi kekuasan bisa berjalan sesuai rencana
Masih mengutip Kompas.com, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai reshuffle kabinet bertujuan untuk mengurangi pengaruh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan menjaga loyalitas mitra koalisi menjelang transisi kekuasaan.
"Amputasi ke PDI-P, dan ancaman ke mitra koalisi yang cenderung mulai tidak solid pada pemerintahan berikutnya," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/8/2024).
Kendati begitu, di kubu PDIP, kebijakan pencopotan Yasonna Laoly tetap menjadi pertanyaan yang seksi. Pasalnya kebijakan ini lahir disaat masa jabatan presiden Jokowi bersisa 43 hari lagi. Pertanyaan ini bermunculan lantaran presiden Jokwi tidak menyampaikan kepada Yasonna alasannya membuat kebijakan pencopotan
Yasonna H Laoly menyebut saat dipanggil menghadap Minggu 18 Agustus, Presiden Joko Widodo tidak mengungkap alasan pencopotan dirinya dari jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Padahal, kata Yasona para menteri Kabinet Indonesia Maju akan lengser pada Oktober mendatang.
"Eggak ada (penjelasan alasan dicopot). Saya juga enggak mau (nanya)," kata Yasonna saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (19/8/2024) seperti dikutip Kompas.com
Yasonna wajar juga tak habis pikir. Pasalnya selama dua periode ia telah bekerja untuk presiden Jokowi . Tiba-tiba di ujung masa jabatan Jokwi yang bersisa 43 hari lagi, Yasonna dicopot dari jabatan Menkumham. Yasonna Laoly ibarat buah yang gugur di ujung musim. Mungkin karena buahnya busuk atau musim yang dilanda anomali (said mustafa husin)
