Menyikapi langkah Partai Move Forward yang akan meninjau undang-undang lese majeste dan menghentikan monopoli bisnis yang kuat, para senator di parlemen mulai berwanti-wanti. Mereka khawatir sehingga berupaya menghalangi langkah Partai Move Foerward
Dari isu isu ini, Pheu Thai kemudian membentuk aliansi dengan partai-partai pro-militer. Padahal sebelumnya partai pro militer menentang keras kebijakan Thaksin Shinawatra dan para pengikutnya sehingga sikap politik partai pro militer itulah yang memberi peluang bagi Srettha Thavisin menjadi perdana menteri
Thaksin Shinawatra adalah ayah dari Paetongtarn. Sikap politiknya selalu berseberangan dengan partai pro militer. Namun dari lobi-lobi tokoh Partai Pheu Thai akhirnya para politisi partai pro militer bersepakat menggagalkan visi Move Forward dan partai ini dibubarkan. Mungkinkah ini termasuk salah satu alasan Srettha Thavisin tergeser dari kursi perdana menteri
Jatuhnya Srettha setelah kurang dari setahun menjabat sebagai perdana menteri akan menjadi pengingat yang jelas tentang jenis permusuhan yang mungkin dihadapi Paetongtarn. Situasi di Thailand yang tak menentu seperti siklus kudeta, putusan pengadilan yang mengundang isu, dan senjata politik menggulingkan perdana menteri
Inilah yang dicemaskan akan menjadi tantangan bagi Paetongtarn selama menjadi perdana menteri di Thailand. Keluarga Shinawatra memang telah menanggung berbagai beban krisis di Tahiland. Keluarga kaya raya ini tetap saja dicemaskan akan menghadapi berbagai tantangan salah satunya tentu kudeta seperti yang dialami ayahnya Thaksin Shinawatra
Thailand yang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional adalah negara yang paling sering dilanda kudeta militer. Diperkirakan sebanyak 11 kali terjadi kudet militer di Thailand sejak negara ini menggelar revolusi Siam 1932 yang mengakhiri monarki absolut
Revolusi Siam 1932 adalah titik balik dalam sejarah Thailand ketika kelompok kecil perwira militer yang dikenal sebagai "Four Musketeers" menggulingkan Raja Prajadhipok. Gerakan itu mengakhiri hampir tujuh abad kekuasaan monarki absolut di Thailand. Revolusi tersebut menandakan berdirinya monarki konstitusional
Dihimpun dari The Washington Post, kudeta pertama dimulai saat Perdana Menteri Thailand pertama dijabat oleh Phraya Manopakorn Nititada, pemimpin Partai Rakyat. Belum genap setahun atau tepatnya baru 358 hari, pada 1933 Phraya Manopakorn dikudeta militer oleh Phraya Phahonphonphayuhasena,
Phraya Phahonphonphayuhasena adalah seorang politikus sekaligus pemimpin militer Thailand saat itu. Phahon menjadi PM Thailand kedua dan menjabat selama lima tahun. Berselang 14 tahun kemudian, Laksamana Muda Thawan Thamrongnawasawat yang menjadi PM Thailand ke-8 dikudeta militer oleh Jenderal Besar Phin Choonhavan pada 1947.
Thawan dituduh terlibat skandal korup. Phin hanya memimpin Thailand dua hari dan menyerahkan kursi Perdana Menteri kepada Khuang Aphaiwonh, pendiri Partai Demokrat. Sebagai gantinya, peran militer menguat dalam politik Thailand era itu.
Ketika Raja Bhumibol Adulyadej berada di Lausanne, Swiss pada 1951, sekelompok militer melakukan kudeta dengan cara membubarkan parlemen dan mengembalikan konstitusi tahun 1932. Tujuannya, untuk mendepak peran sipil di lingkungan pemerintahan yang oleh para perwira militer dianggap sebagai gangguan.
