Airlangga Hartarto Mendadak Mengundurkan Diri, Panggung Politik Nasional Riuh

"Pengunduran diri Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar menyisakan tanda tanya yang dalam. Ada apa gerangan ?. Namun pihak Golkar tetap memberikan jawaban normatif"

 "Dengan mengucapkan Bismillahirohmanirohim dan atas petunjuk Tuhan yang maha besar, maka dengan ini menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar," ujar Airlangga dalam rekaman video yang beredar di media sosial

Dalam rekaman video itu Airlangga menyebutkan kalau keputusan pengunduran dirinya untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat

Keputusan Airlangga mundur dari Ketua Umum Partai Golkar ini tentu selain sangat mengejutkan juga membuat riuh.. Itu pula alasannya sehingga banyak pihak mencoba meraba-raba tekanan apa yang tengah dihadapi Airlangga. Mungkinkah ada tekanan terkait kasus hukum,

Untuk ini, seperti dilansir sejumlah media massa,  Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membantah asumsi yang menyebut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya karena terjerat kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO)

"Enggak lah (mundur karena terjerat kasus korupsi)," ujar Doli di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Minggu (11/8/2024) malam seperti dikutip Kompas.com

Pernyataan senada juga disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily. Ace juga membantah Airlangga mundur karena kasus hukum. Ia mengklaim, Airlangga mundur dari ketua umum Golkar tanpa tekanan.

Begitu juga pernyataan Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid. Mantan wartawati MetroTv ini menegaskan, keputusan Airlangga Hartarto mundur dari ketua umum Partai Golkar adalah keputusan pribadi yang diambil tanpa paksaan dari pihak mana pun.

"Keputusan beliau dibuat secara pribadi tanpa paksaan," ujar Meutya dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Minggu (11/8/2024) malam seperti dilansir Kompas.com.

Untuk diketahui, Airlangga nemang pernah diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan tahun 2021 serta kelangkaan minyak goreng pada 2022 lalu.

Kejagung menduga terdapat kebijakan yang ditengarai merugikan keuangan negara terkait fasilitas ekspor CPO dan krisis minyak goreng pada 2022 lalu. Penyidik pun mendalami dugaan 3 perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka

Tiga perusahaan itu masing-masing Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Tiga perusahaan ini telah menikmati keuntungan dari fasilitas ekspor CPO sekaligus merugikan keuangan negara terkait produk kebijakan pemerintah atas situasi saat itu.

Hanya saja, Kejaksaan Agung tidak kunjung menetapkan Airlangga Hartato sebagai tersangka. PadahalAirlangga merupakan Ketua Komite Pengarah BPDP-KS dan bertanggungjawab terhadap penghapusan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) yang menguntungkan para tersangka

Akhirnya Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) sebagai pihak pelapor meminta KPK mengambil alih kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang melibatkan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Permintaan itu termaktub dalam surat permohonan praperadilan nomor 105/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL yang diajukan Wakil Ketua Umum Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) Kurniawan Adi Nugroho.

Sebenarnya, seperti dilansir detik.com, sejumlah pihak telah divonis bersalah dalam kasus ini. Pertama, mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana divonis tiga tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan.

Kemudian, analis Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI) dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei. Dia divonis pidana satu tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan.

Lalu, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor. Dia divonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan. Selanjutnya, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley. Dia divonis satu tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan.

Terakhir, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang, Pierre divonis satu tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan. Namun demikian, sampai saat ini Airlangga Hartarto belum juga ditetapkan sebagai tersangka

Kendati begitu, pihak Kejaksaan Agung mengaku tim penyidik masih terus mengusut kasus izin ekspor minyak sawit mentah ini. Bahkan pihak Kejaksaan Agung berjanji jika ada perkembangan penyelidikan dan penyidikan kasus ini dipastikan akan disampaikan ke awak media.

"Jika ada perkembangan dan pemeriksaan terkait kasus ini akan kami info, terima kasih," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar kepada Medcom.id, Minggu, 11 Agustus 2024.

Benarkah Airlangga Hartarto mundur lantaran ada tekanan ?. Untuk ini, semua petinggi Golkar membantah keras. Mereka mengatakan pengunduran diri Airlangga Hartarto adalah keputusan pribadi tanpa tekanan apalagi tekanan yang berkaitan dengan kasus hukum

Sementara, informasi yang berkembang di kalangan internal elite Partai Beringin tersebut, Airlangga dianggap gagal memimpin Partai Golkar. Selain gagal menjadi kontestan di Pilpres 2024, Partai Golkar di bawah kepemimpinannya menjadi partai yang lemah.

Ini berbeda dengan pandangan Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam. Khoirul Umam menilai langkah mundurnya Airlangga terkait benturan kekuatan di internal Golkar.

"Langkah mundurnya Airlangga Hartarto tak lepas dari kuatnya benturan antar kekuatan di internal Partai Golkar," kata Khoirul dalam keterangannya, seperti dikutip detik.com Minggu (11/8/2024).

Khoirul menyebut internal Golkar sendiri memiliki kepentingan masing-masing. Hal tersebut, kata dia, terlihat ketika Golkar masih ke sana-sini dalam koalisi pilpres sebelum bergabung di KIM (Koalisi Indonesia Maju).

Benturan ini sempat terlihat ketika Golkar tengah utak-atik koalisi Pilpres, di mana saat itu Golkar sempat hampir mendekat dengan PDIP. Sejumlah kalangan meyakini itulah alasan mengapa akhirnya Airlangga sempat diperiksa lembaga penegak hukum terkait kasus minyak goreng,

Karena itu, Khoirul menyebut ada kekuatan tersembunyi atau 'the invisible hand' yang bergerak di balik keputusan pengunduran diri Airlangga. Dia juga memprediksi Agus Gumiwang yang akan menggantikan Airlangga.

"Kali ini, 'the invisible hand' tampaknya kembali bergerak karena langkah dan keputusan Airlangga di sejumlah Pilkada dianggap kurang tegas dan sering memunculkan ketidakpastian," katanya.

Siapa Pengganti Erlangga ?

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengaku mendengar informasi bahwa Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan diganti Waketum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita

"Dengarnya juga begitu," ujar Mekeng kepada Kompas.com, Minggu (11/8/2024).

Kasak-kusuk pengganti Airlangga sebagai Ketum Partai Golkar menyeruak seiring langkah pengunduran diri Airlangga secara mendadak Ada juga disebut-sebut, Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, bakal menggantikan Airlangga.

Nama Gibran Rakabuming Raka juga mencuat seiring lengsernya Airlangga dari Ketum Partai Golkar. Beberapa flyer bergambar Gibran dengan narasi sebagai Ketum Golkar bersliweran di grup-grup WA.

Sementara itu, Infobanknews mengungkapkan, Presiden Joko Widodo dikabarkan bakal masuk Partai Golkar dan didapuk jadi Ketua Dewan Pembina.

Kendati begitu, kabar masuknya Jokowi ke Partai Golkar dan menjadi Ketua Dewan Pembina belum mendapat konfirmasi dari Istana. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Stafsus Presiden yang dihubungi Infobanknews belum memberikan konfirmasi.

Begitu riuhnya pengunduran diri Airlangga Hartarto. Namun Airlangga, berharap pengunduran dirinya sekaligus penunjukan sosok pengganti Ketua Umum Partai Golkar harus berjalan dengan damai dan tertib berdasarkan ketentuan AD/ART.

 "Semua proses ini dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar," kata Airlangga.

Untuk itu, tambahnya DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku (said mustafa husin)