Dunia perguruan tinggi Indonesia gunjang-ganjing setelah beberapa pejabat tinggi kampus dan dosen di beberapa universitas dicokok oleh pihak berwenang karena dugaan korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Besaran uang yang disalahgunakan konon mencapai beberapa milyar.
Hal ini tentu saja sangat mencoreng wajah pendidikan tinggi Indonesia. Bagaimana bisa berkualitas dan meningkatkan kualitasnya kalau uang korupsi dan ladang korupsi bertebaran di kampus? Apakah lahan kampus sudah mirip dengan lahan di pemerintahan yang sering menjadi lahan garapan kepala daerah untuk korupsi?
Perguruan tinggi negeri di Indonesia sejak beberapa tahun lalu mengalami perubahan status, yaitu menjadi badan usaha. Oleh karena itu, perguruan tinggi negeri harus mencari tambahan biaya untuk mendukung operasional di kampus. Hal ini sangat berbeda dengan di Jerman karena pendidikan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah dan perguruan tinggi bukan merupakan badan usaha. Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan.
Tulisan singkat ini akan membahas sedikit tentang pendidikan dan perguruan tinggi di Jerman. Pendidikan di Jerman, baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab pemerintah.
Pada prinsipnya sekolah dan perguruan tinggi di Jerman adalah sekolah negeri: baik sekolah dasar negeri maupun sekolah menengah negeri; demikian juga dengan perguruan tinggi: perguruan tinggi negeri. Hanya ada beberapa sekolah swasta dan perguruan tinggi swasta di Jerman.
Pendidikan di Jerman merupakan otonomi daerah, ranah pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Negara Bagian (die Landesregierung). Oleh karena otonomi daerah, kebijakan tentang pendidikan berbeda-beda di setiap Negara Bagian (das Bundesland).
Pembiayaan pendidikan dimasukkan dalam anggaran belanja Pemerintah Negara Bagian, dengan mendapat subsidi dari Pemerintah Federal (die Bundesregierung).
Di Jerman ada wajib sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah, sedangkan TK (Kindergarten) bukanlah bagian dari pendidikan sekolah. Oleh karena itu, tidak ada wajib masuk TK, hanya disarankan. Akan tetapi, pemerintah juga mendirikan TK negeri, di samping itu juga ada TK swasta.
TK negeri tidak sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu orangtua harus turut menyumbang biaya operasional TK, orangtua membayar iuran bulanan TK. Besaran iuran bulanan TK dihitung secara prosentual dari pemasukan tahunan orangtua.
Oleh karena itu, ketika mendaftarkan anak untuk masuk TK, orangtua harus melampirkan daftar penghasilan satu tahun sebelumnya. Kalau kedua orangtua bekerja, daftar penghasilan kedua orangtua harus dilampirkan. Jumlah penghasilan tahun sebelumnya menjadi penentu berapa orangtua harus membayaran iuran TK.
