Strategi Implementasi e-Government Daerah

 

Sistem Informasi Manajemen Daerah Terintegrasi

Sistem informasi manajemen Daerah haruslah terintegrasi dapat diakses secara realtime, dukungan teknologi yang memungkinkan untuk itu adalah sistem informasi berbasis web, bersifat multiplatform karena bisa dijalankan oleh aplikasi browser artinya, meski berbeda sistem operasi tetap bisa dibuka, tentunya dengan klasifikasi hak akses yang diberikan. Meski begitu keamanan harus di perhatikan untuk melindungi sistem yang dijalankan pada dua modus konfigurasi baik secara online maupun offline.

Integrasi di butuhkan agar ada kemudahan supply data-informasi, secara alamiah proses ini memicu terjadinya System Development Live Cycle (SDLC), dimana outcomenya adalah Decision Support System (DSS) yang dapat di gunakan oleh Kepala Daerah untuk menentukan kebijakan bukan lagi berdasar rumor, isyu, opini, asumsi, tetapi berdasarkan DATA-FAKTA,  sehingga kebijakan yang di hasilkan valid, akurat, terpercaya dan bisa di pertanggung jawabkan.

Strategi Perencanaan inilah yang jadi akar masalah dan kadang tidak terselesaikan dalam mengimplementasikan eGovernment Pemerintah Daerah menuju Good Governance, namun bukan berarti tanpa solusi, Pemerintah Daerah bisa membentuk tim dari internal maupun ekternal dengan melibatkan akademisi, praktisi dan industry untuk membuat pentahapannya secara sistemik. Ibaratnya ingin membangun sebuah bangunan dimulai dari pondasi yang kuat yaitu PERENCANAAN, lalu dibuat pagar, tiang, dinding dan atapnya.  Jika melihat TUPOKSI-nya, maka Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (baca:BAPPEDA) adalah SKPD yang wajib untuk memikirkan dan melaksanakan gagasan tersebut.

 

Reff:

1. Jurnal & Tesis eGovernment
2. Diskusi dengan beberapa praktisi, akademisi dan pelaku bisnis TI (industri).