Ketika Militer Berada di Bawah Kendali Sipil

Selama Perang Vietnam perselisahan antara sipil dan militer terus terjadi. Hal ini banyak disebabkan oleh ketidaksetujuan pihak militer dengan kebijakan-kebijakan Presiden Lyndon B. Johnson dan juga Menteri Pertahanan Robert McNamara dalam menangani Perang Vietnam. Puncak dari perselisihan ini terjadi pada tahun 1968 di mana sebagian besar anggota dari Joint Chiefs of Staff atau Kepala Gabungan Militer berencana untuk melakukan pengunduran diri secara masal akibat dari kekecewaan mereka setelah kesaksiaan McNamara dihadapan Senat AS yang dianggap sangat mengecewakan dan seperti memberi angin untuk pihak musuh. Perang Vietnam yang berlangsung dari tahun 1964 hingga 1973 di mana pasukan tempur Amerika Serikat mulai ditarik dan secara resmi berakhir pada akhir April 1975 ketika pasukan Vietnam Utara berhasil menduduki Ibukota Vietnam Selatan, Saigon, penuh dengan perselisihan antara militer dan sipil akibat dari perbedaan pendapat antara Militer dan Sipil. Banyak pihak yang mengganggap konflik inilah yang menjadi akibat dari kegagalan Amerika pada Perang Vietnam. Hal inilah yang mengilhami Letnan Kolonel Herbert Raymond McMaster yang kelak menjadi Letnan Jenderal dan juga penasihat keamanan Nasional pada era Presiden Trump untuk menulis buku mengenai kegagalan akan Perang Vietnam yang diakibatkan karena perselisihan antara kubu sipil dan militer yang berjudul “Dereliction of Duty: Lyndon Johnson, Robert McNamara, the Joint Chiefs of Staff, and the Lies That Led to Vietnam” yang diterbitkan pada tahun 1997 dan merupakan buku wajib baca dikalangan militer Amerika Serikat.

Ketua Kepala Staff Gabungan Jenderal David C. Jones | Sumber Gambar: nara.getarchive.net

Pada tahun 1980 setelah kegagalan operasi penyelamatan Sandera Amerika di Iran, Ketua Kepala Staff Gabungan pada saat itu, Jenderal David C. Jones melihat perbedaan pendapat dan selisih antara petinggi militer dan atasan sipil mereka lah sebagai kendala yang terus mengakar pada tubuh militer. Berdasarkan pengalaman Jenderal Jones dalam menangani beberapa operasi militer yang terkendala perbedaan pendapat antara militer dan sipil, Jenderal Jones menegaskan akan pentingnya suatu reformasi pada tubuh militer yang dapat memberi ruang gerak yang lebih luas kepada kubu militer dan selalu bergantung dengan keputusan dari atasan sipil mereka. Berkat usaha dan jasa Jenderal David C. Jones inilah, Senat Amerika Serikat pada tahun 1986 pada akhirnya mengesahkan Undang-Undang Reformasi dan Reorganisasi Departemen Pertahanan atau yang dikenal sebagai Goldwater-Nichols Act of 1986. Undang-Undang inilah yang pada akhirnya memberi ruang gerak yang lebih luas kepada Militer.

Presiden Barack Obama dan Jenderal Stanley McChrystal | Sumber Gambar: catalog.archives.gov

Tetapi walaupun sudah disahkannya undang-undang yang memberi ruang gerak yang lebih luas kepada kubu Militer agar tidak selalu bergantung pada keputusan dari atasan sipil mereka, perselisihan antara Militer dan Sipil masih saja terus terjadi akibat kuatnya peraturan “Civilian Control over the Military.” Beberapa kejadian perwira militer yang dibebastugaskan karena berbeda pendapat dengan atasan sipil mereka terus terjadi. Seperti di tahun 1990 ketika Kepala Staff Angkatan Udara Amerika Serikat Jenderal Michael Dugan dibebastugaskan karena sudah berbicara mengenai strategi yang dianggap masih dalam tahap diskusi kepada wartawan. Hal yang sama juga terjadi pada Komandan tentara Amerika Serikat di Afghanistan Jenderal Stanley McChrystal yang juga berbicara hal yang dianggap tidak wajar mengenai pemerintahan Presiden Barack Obama dan strateginya dalam Perang di Afghanistan kepada wartawan majalah Rolling Stone.

Pada saat Perang di Afghanistan dan Iraq perselisihan terhadap strategi Militer antara Militer dan Sipil juga terus terjadi akibat perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Puncaknya adalah ketika penarikan mundur pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan pada Agustus 2021 yang mana berakhir dengan kekacauaan akibat kembalinya pihak Taliban yang berhasil merebut kembali Afghanistan dan ibukota Afghanistan, Kabul, setelah tersingkir dari Afghanistan pada saat awal penyerbuan Afghanistan di tahun 2001 pasca serangan teroris 11 September.  Banyak pihak yang menuduh jika pemerintahan Biden sangatlah lalai dalam hal ini dan dianggap mengabaikan peringatan dari pihak militer akan ancaman Taliban yang akan merebut kembali Afghanistan jika pasukan AS ditarik mundur dari Afghanistan. Akibatnya banyak pihak yang meminta supaya orang-orang di pemerintahan Biden terutama Ketua Kepala Gabungan untuk mundur dari posisinya akibat dari kelalaiian penarikan mundur pasukan Amerika Serikat di Afghanistan apalagi setelah insiden pengeboman di Bandara Kabul yang menewaskan 13 Tentara Amerika.

Peraturan akan kendali Sipil terhadap Militer memang terkadang membawa hal positif guna mencegah ancaman dari gerakan seperti Kudeta Militer dan perebutan kekuasaan militer secara illegal lainnya. Namun aturan ini juga masih memberi tanda tanya besar akan bagaimana akibatnya jika ketika terjadi perbedaan pendapat besar antara kubu militer dan kubu sipil, terutama ketika negara dihadapkan oleh krisis yang harus melibatkan militer seperti ketika terjadinya perang. Karena secara notabene kubu sipil memiliki sudut pandang yang berbeda yang terkadang tidak dapat diterima dengan gampang oleh kubu militer.

Sumber Artikel:

Perry, Mark (March 1, 1989). Four Stars: The Inside Story of The Forty-Year Battle Between The Joint Chiefs of Staff and America's Civilian Leaders. Houghton Mifflin Harcourt. ISBN 978-0395429235.

Reareden, Steven (July 30, 2012). Council of War: A History of the Joint Chiefs of Staff, 1942-1991. Military Bookshop. ISBN: 978-1780398877

https://www.smithsonianmag.com/air-space-magazine/b-36-bomber-at-the-crossroads-134062323/

https://www.airforcemag.com/article/the-revolt-of-the-admirals/

https://www.nytimes.com/2020/10/01/us/politics/stanley-mcchrystal-biden.html