Dialog Sosial Ketenagakerjaan di Gorontalo: UU Cipta Kerja untuk Kemajuan Bangsa

Pemerintah saat ini tengah membahas empat Rancangan Peraturan Pemerintah ( RPP) tentang Pengupahan, RPP tentang  Hubungan Kerja, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, RPP tentang Penggunaan Tenaga kerja asing serta RPP tentang Penyelengaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Ke empat RPP itu nantinya akan menjadi turunan dari UU No 11 tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan.

Untuk mencari masukan dari masyarakat di daerah tehadap empat RPP itu, Kementerian Ketenagakerjaan mengadakan Dialog Sosial dengan masyarakat Gorontalo pertengahan Desember lalu. Sejumlah elemen menaruh perhatian besar terhadap acara itu sebab mereka ingin mengetahui dan memberikan masukan terhadap aturan yang mendapat perhatian luas masyarakat itu. Unsur Tri Partit (pekerja, pengusaha dan pemerintah ) Plus Rektor dari 6 Univesitas dan Perguruan Tinggi di daerah itu, serta organisasi kemasyarakatan hadir pada kegiatan itu.

Hadirnya kalangan akademisi dan aktivis pekerja dan organisasi kemasyarakatan menunjukan UU 11 tahun 2020 kluster Ketenagakerjaan itu mendapat perhatian serius dari elemen masyarakat Gorontalo. Wakil Gubernur Dr. Drs. H. Idris Rahim dari saat membuka hingga berakhirnya sessi pemaparan dari tiga pembicara dari Kementerian Ketenagakerjaan tidak beranjak dari tempatnya. Biasanya, pejabat tinggi  yang membuka langsung pulang seusai membuka acara serimonialnya karena padatnya agendanya.

 Wakil Gubernur Idris Rahim serius mendengarkan dan menyimak serius paparan para pembicara yang menguraikan beberapa materi isu strategis dalam pembahasan RPP klaster ketenagakerjaan.

Tiga pembicara pada Dialog Sosial RPP UU Cipta Kerja kluster Ketenagakerjaan itu adalah Dr. Reyna Usman, Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan bidang Kebijakan Publik,  Dr. Ghazmahadi ST,MH , Direktur Norma K3,Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Agatha Widyawati,SH,MH dari Direktorat Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan. Ketiganya mengupas detail isi  UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan yang  akan dimasukan dalam RPP.    

Staf ahli Menteri Ketenagakerjaan Reyna Usman yang menggagas dialog sosial ini mengemukakan pentingnya elemen di daerah dilibatkan dalam pembahasan RPP turunan UU No 11 tahun 2020 sebagai wujud dari partisipasi publik dalam proses pengabilan keputusan, termasuk masyarakat di daerah. Karena itu dialog sosial itu dilakukannya tidak saja mengundang unsur tri partit yaitu pekerja -- pengusaha dan pemerintah, tetapi juga melibatkan unsur perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan. Hadirnya 6 rektor perguruan tinggi di Gorontalo  pada dialog sosial itu diyakini akan menghasilkan masukan dan persepsi sangat berguna dari dunia akademisi terhadap empat RPP Ketenagakerjaan yang tengah dibahas.       

Sebagai subjek yang akan menerima dampak pemberlakukan Peraturan Pemerintah dari UU 11  tahun 2020,menurut Reyna Usman, masyarakat di daerah harus dilibatkan dan ikut menentukan arah kebijakan agar nantinya aturan turunan UU dapat diterima dan dilaksanakan.

Selain itu daerah juga bisa mengantisipasi hal -- hal yang mereka perlukan setelah ditetapkannya UU dan aturan turunannya. Misalnya untuk daerah Gorontalo, apa yang harus dilakukan setelah rampung dan diberlakukannya empat aturan turunan UU 11 tahun 2020 kluster ketenagakerjaan. Reyna Usman berpendapat  pembangunan  Balai Latihan Kerja (BLK) mendesak dibangun di daerah ini. BLK diperlukan guna menyiapkan tenaga kerja terampil baik akan bekerja di industri yang akan masuk maupun    menjadi pekerja mandiri. BLK didirikan di tingkat provinsi. Dilaporkan sejumlah investor akan masuk ke daerah itu pada tahun depan.

Jadi, kemudahan investasi dan relaksasi aturan ketenagakerjaan melalui UU 11 tahun 2020 itu juga harus diikuti pembangunan infrastruktur di daerah khususnya dalam menyiapkan tenaga kerja skill. Gorontalo harus peduli pada pelatihan vokasional paska lahirnya UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanannya.   

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara Efendi Mobilingo secara terpisah pada penulis juga mengemukakan selain perlu dibangun BLK ditingkat provinsi juga perlunya dibangun BLK di tingkat kabupaten yang memiliki potensi khusus. Kabupaten Gorontalo Utara menurutnya perlu dibangun sebuah BLK dengan kejuruan khusus maritim. Gorontalo Utara yang wilayahnya sebagian besar dipesisir laut dengan potensi perikanan, maka diperlukan sumber daya manusia yang dapat bekerja di sektor maritim.