Mengapresiasi Langkah Cepat Tanggap Atasi Krisis Kelaparan di Papua

Krisis iklim kian semakin terasa mengerikan. Berbagai daerah mendapatkan dampak dari krisis iklim ekstrem tersebut. Bencana kekeringan ekstrem diantaranya melanda Papua Tengah. 

Bencana kekeringan menyebabkan terjadinya kasus kelaparan bahkan telah merenggut sejumlah nyawa. Musibah ini telah terjadi sejak Juli 2023.

Dilaporkan kasus kelaparan di Kabupaten Puncak terjadi di tiga distrik, yaitu Agandugume, Lambewi, dan Oneri.

Kasus kelaparan di Kabupaten Puncak itu terjadi karena bencana kekeringan di tiga distrik (kecamatan), yakni Agandugume, Lambewi, dan Oneri. Diperkirakan 10.000 jiwa terdampak bencana tersebut dan enam warga meninggal dunia karena sakit.

Musibah kekeringan ini disebabkan oleh cuaca yang sangat ekstrem. Temperatur suhu udara di wilayah tersebut mencapai 10 derajat celsius. Selain itu, musim kemarau yang panjang turut memicu jatuhnya korban juga tanaman seperti ubi dan keladi menjadi gagal panen.

Tantangan tak berhenti di situ. Pemerintah menyiapkan bantuan kebutuhan pokok dan logistik lainnya. Tapi terkendala akses distribusi disebabkan oleh kondisi wilayah yang terjal. Satu-satunya akses ke lokasi adalah melalui jalur penerbangan. 

Sial. Jalur ini mengakibatkan trauma bagi para pilot yang bertugas pasca penyekapan pilot Susi Air oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Bandara kerapkali menjadi sasaran dan target penyerangan.

Kendati demikian, pemerintah tetap mengerahkan segenap upaya agar bantuan terdistribusi dengan baik. Ada jutaan nyawa yang harus segera ditangani agar korban tidak berjatuhan.

Kabar baik akhirnya tiba juga. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan 7.127 kg bantuan sampai di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Hingga Rabu (9/8/2023) telah terdistribusikan total sebanyak kilogram ke Distrik Agandugume," kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam siaran pers, Kamis (10/8/2023).

Dari keterangan pers disebutkan bahwa barang terkirim diantaranya 646 paket sembako, 700 lembar matras, Selimut 850 lembar, genset 7 unit dan tenda gulung 140 buah.

Sedangkan paket yang telah terkirim ke Distrik Sinak berjumlah total 3.844 kg. Dengan rincian sebagai berikut; 380 paket sembako, 175 lembar, selimut 1000 lembar, genset 7 unit dan tenda gulung 60 buah. Jadi, total bantuan keseluruhan yang telah terkirim di distrik itu adalah 10.971 kg. 

Cepat tanggap pemerintah melakukan penanganan bencana kekeringan ekstrem diawali dengan memperpanjang status tanggap darurat. Dengan begitu, pemerintah pusat secara regulasi dapat leluasa dan maksimal memberikan bantuan.

Kepala BNPB sendiri menegaskan bahwa pemerintah tak berhenti disitu. Pemerintah akan menjamin bantuan benar-benar sampai dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. 

Berkaca dari pengalaman baru-baru ini, pemerintah akan segera membangun lumbung pangan dan gudang logistik guna mengantisipasi bencana serupa. 

Hal senada juga disampaikan Menteri Menko PMK, Muhadjir Effendy pemerintah membangun lumbung pangan dan gudang logistik paling lambat bulan September. 

Atas semua upaya pemerintah tersebut, saya mengapresiasi langkah cepat pemerintah. Hal itu terkait dengan krisis kemanusiaan dan kekeringan yang menimpa ditimbulkan oleh cuaca ekstrem.

Sejalan dengan pembangunan gudang logistik, dibangun juga pembangunan jalan dari District Sinak ke Agandugume. Jalan itu dibangun untuk mengangkut bantuan pemerintah karena dalam kondisi rutinitas masyarakat, mereka bisa menempuh jalan 2 hari 1 malam.

Untuk keamanan, di tiga distrik itu akan dibangun pos keamanan karena selama ini belum ada pos keamanan. 

Upaya lain yang patut diapresiasi adalah langkah kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak. Mulai dari tokoh adat, tokoh agama, TNI-POLRI, Lembaga Swadaya Masyarakat, hingga mahasiswa.

Masalah kemanusiaan ini harus menjadi perhatian bersama. Pasalnya banyak diantara korban adalah anak-anak, bayi, dan ibu hamil. Mereka menjadi prioritas pemerintah untuk ditangani.

Hal darurat juga adalah bagaimana pemerintah pusat merevitalisasi politik anggaran otonomi khusus (Otsus) Papua yang telah berusia lebih dari dua dekade. 

Uang triliunan yang digelontorkan pemerintah pusat belum menyentuh akar permasalahan di berbagas lapisan masyarakat Papua. Mesti ada evaluasi dan pemantauan secara radikal terhadap anggaran dana otsus.