Sampai di sini maka program demikian akan dijalankan, bila tidak tercapai kemungkinan akan dilanjutkan oleh presiden penggantinya. Atau mengenai Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan izin atau konsesi lahan di tiap daerah yang punya potensi sumberdaya alam yang sangat besar ditargetkan sekian juta hektar untuk swasta di seluruh nusantara, maka bila tidak tercapai atau malah terjadi ketidakadilan, maka pemerintah bertanggungjawab untuk menyelesaikannya.
Namun demikian dalam prakteknya itu segala visi dan gagasan akan selalu berkelindan dengan aktor politik dan partai politik di tiap program kebijakan yang dijalankan pemerintah.Karena memang jabatan presiden adalah jabatan politik yang akan selalu menguntungkan bagi partai politik pengusung maupun para koalisi politik kekuasaan itu.
Sementara rakyat pemilih yang biasa maupun fanatik tetap sebagai penonton yang belum tentu juga akan menikmati manfaat dari apa yang mereka perjuangkan dengan polah biasa dan fanatismenya itu. Jadi soal pilpres, gagasan para Bacapres ini tetaplah disikapi dengan santuy tanpa diliputi suasana kebathinan yang dipenuhi amarah dan kebencian. Namun optimisme Indonesia kian maju tetap menjadi harapan.Â
Karena apapun visi dan gagasan Bacapres dan Capres itu tetap muaranya adalah Konstitusi UUD 1945.
