Beberapa waktu lalu saya pernah baca berita bahwa ada kebijakan pemerintah mau mendatangkan petani dari China untuk mengelola sawah di Kalimantan.Â
Apakah kebijakan ini sudah dianalisa dengan baik dari sisi kebaikan dan keburukannya? Rasanya kebijakan ini perlu melibatkan para Guru Besar Fakultas Pertanian dari semua perguruan tinggi negeri di Indonesia untuk membahas Analisa SWOT dari kebijakan ini. Bila perlu Indonesia mendatangkan konsultan pertanian dari negara -- negara yang sangat maju dalam bidang pertanian untuk membahas kebijakan ini. Tidak bisa kebijakan yang dampaknya sangat besar untuk banyak orang ditentukan oleh segelintir pakar pertanian,
Indonesia banyak memiliki professor dibidang pertanian yang telah banyak menghasilkan penelitian di bidang pertanian dan telah membuat kemajuan dibidang pertanian di daerahnya masing -- masing.Â
Mungkin kebijakan mendatangkan petani dari China dibuat terbalik dengan mengirimkan banyak petani Indonesia ke negeri China untuk belajar pertanian. Memang perlu kita akui bahwa pertanian di negeri China sangat maju dan menggunakan peralatan -- peralatan yang sangat modern. Ada baiknya pemerintah kita mengadopsi peralatan  modern dinegeri China dalam bidang pertanian untuk diadakan di Indonesia.
Indonesia memiliki banyak sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sumber daya alam bisa dimanfaatkan dengan baik dan maksimal kalau sumber daya manusianya ditingkatkan dan berkualitas. Jangan sampai daerah dengan sumber daya alam yang banyak, dimanfaatkan oleh perusahaan asing sementara masyarakat di daerah tersebut dibiarkan menjadi bodoh sehingga tidak mampu mengelola sumber daya alam di daerahnya sendiri.
Contoh yang sang sangat jelas adalah Pulau Irian. Di Pulau Irian kita memiliki sumber daya emas yang sangat banyak dan berkualitas baik, tapi sayangnya kebijakan pemerintah saat itu bukannya meningkatkan kemampuan masyarakatnya agar mampu mengelola emas tersebut dengan baik, malah mendatangkan perusahaan Amerika untuk mengelola emas tersebut. Dan akibatnya hingga saat ini emas di Irian masih dikuasai oleh perusahaan Amerika.Â
Mirisnya masyarakat Irian dibuat tetap bodoh, hanya memajukan budaya Irian sehingga kita kenal adanya koteka, adanya lagu -- lagu Irian, dan tari -- tarian dari Irian.Â
Hingga saat ini banyak daerah di Irian yang masih terbelakang dan tidak dapat dijangkau dengan transportasi darat maupun laut hanya dapat dijangkau dengan transportasi udara.Â
Oleh karena itu tidak heran kalau ada pergolakan di Irian yang banyak menyebabkan korban baik masyarakat sipil, tokoh agama dan juga para tentara. Hal ini karena Irian banyak sumber daya alam sehingga kalau dibentuk negara sendiri tidak akan jadi masalah. Mereka mampu membangun negaranya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.Â
Kejadian di Irian menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk memajukan Kalimantan. Jangan sampai pemerintah Indonesia melakukan kesalahan yang sama seperti di Irian.
Kondisi geografis pulau kalimantan tidak jauh berbeda dengan pulau Irian. Sangat banyak sumber daya alam yang ada di ke dua pulau tersebut. Bahkan sebenarnya hampir seluruh Indonesia, setiap pulau memiliki banyak sumber daya alam.Â
Hanya sayangnya kebijakan pemerintah tidak berpihak pada masyarakat banyak, tapi lebih berpihak pada para pengusaha yang mengelola sumber daya alam tersebut.Â
Semoga adanya presiden dan wakil presiden baru yang akan dilantik tanggal 20 Oktober 2024 bisa membawa Indonesia lebih maju yang mampu mengelola sendiri sumber daya alamnya tanpa harus melibatkan perusahaan asing. Dan juga kebijakan para menterinya bisa memberi keuntungan buat masyarakat banyak,bukan keuntungan bagi para pengusaha sehingga hari buruh tanggal 1 mei bukan menjadi hari yang menakutkan karena banyak buruh yang melakukan demo untuk memperjuangkan nasib mereka dan keluarganya.
Negara Singapura bisa jadi pembelajaran untuk Indonesia dimana masyarakat melayu yang jadi penduduk asli singapura menjadi masyarakat terpinggirkan dan diganti oleh masyarakat yang berketurunan China. Tidak menutup kemungkinan Indonesia akan seperti Singapura kalau kebijakan pemerintah tidak berpihak pada masyarakat banyak. Semoga kejadian di Singapura tidak akan terjadi di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H