Seluruh informasi terkait pengumuman pendaftaran ini dapat anda ikuti di laman resmi Sidbankum.
2. Tahap Verifikasi Administrasi dan Faktual Dokumen
Setelah proses pendaftaran berhasil, maka selanjutnya tim verifikator yang ada di tiap-tiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (di daerah) akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang meliputi pengecekan keaslian atau keabsahan dokumen yang telah di upload serta data dukung lainnya yang mendukung operasional PBH tersebut.
3. Tahap Verifikasi Faktual Lapangan
Pada tahapan verifikasi faktual lapangan, maka tim verifikator dari Kanwil Kemenkumham di wilayah akan turun dan melakukan pengecekan secara langsung terkait data faktual di lapangan. Hal ini untuk mencocokkan keterangan pada data administrasi dan data lapangan sehingga tim verifikator dapat membuat rekomendasi berdasarkan kesesuaian data.
Pastikan juga bahwa calon PBH agar berada di tempat, saat tim verifikator datang dan berkunjung untuk melakukan verifikasi lapangan. Hal ini karena tim akan melakukan sedikit wawancara juga dengan anggota organisasi bantuan hukum calon PBH terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang pernah dilaksanakan.
4. Pembuatan Rekomendasi untuk pengajuan ke Pusat (BPHN)
Nah setelah semua verifikasi dilakukan, selanjutnya tim verifikator Kantor Wilayah akan membuat Surat Rekomendasi yang dikirim ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan Layak atau tidaknya sebuah OBH atau LBH untuk diterima dan ditetapkan sebagai PBH pada Kementerian Hukum dan HAM.
Apabila pemohon calon PBH diterima, maka BPHN akan menerbitkan dan mengirimkan sertifikat akreditasi bagi PBH yang lulus seleksi melalui Kantor Wilayah di tiap-tiap provinsi.Â
Jangka Waktu Seleksi dan Kontrak Kerja
Perlu diketahui bahwa jangka waktu pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, Rekomendasi dan seleksi PBH ini kurang lebih sekitar 10 bulan hingga 12 bulan ya. Hal ini disebabkan sertifikat akreditasi bagi PBH biasanya dikirimkan di akhir tahun.Â
Setelah PBH menerima Sertifikat akreditasi, maka akan dilakukan penandatanganan kontrak kerja antara Kantor Wilayah Kemenkumham dengan PBH terkait. Hal ini biasanya dilakukan di bulan Januari atau awal tahun berikutnya. Contoh PBH yang lulus seleksi tahun 2024 akan menandatangani kontrak kerja Bantuan Hukum pada Januari 2025.Â
Masa berlaku kontrak kerjanya pun selama 12 bulan dan akan diperbaharui di tahun berikutnya. Hal ini terjadi karena Kemenkumham akan tetap melakukan evaluasi berkala pada PBH dalam menjalankan perannya sebagai Pemberi bantuan hukum yang bekerjasama dengan Kemenkumham. Selain itu, hal ini juga untuk menyesuaikan dengan Anggaran PBH yang tersedia pada tiap-tiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
Reakreditasi atau Pendaftaran Ulang
Nah sedikit informasi tambahan, bahwa PBH yang lulus seleksi dan telah menerima sertifikat akreditasi ini nanti pada 3 tahun berikutnya harus melakukan pendaftaran atau mengikuti seleksi kembali. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga pelayanan pemberian hukum yang diberikan tetap maksimal dan transparansi dalam proses penyediaan PBH di lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.
