Pengantar Perspektif Liberalisme Ekonomi
Pada dasarnya liberalisme dalam ekonomi menekankan pada prinsip kebebasan dalam perdagangan. Kebebasan yang dimaksud disini ialah minimnya kontrol negara terhadap jalannya mekanisme perdagangan. Adam Smith berpendapat bahwa negara memberikan kebebasan pada jalannya perdagangan serta menciptakan pasar nasional dan internasional lebih besar sebagai metode menghasilkan kekayaan bagi semua orang. Sehingga dari kebebasan tersebut akan menciptakan sebuah kedaulatan pasar.
Pada perspektif liberal, fokus utama yang memainkan peran adalah individu. Dalam memperoleh keuntungan, individu selalu mempertimbangkan untung-rugi melalui tindakan rasional (rational choice). Sehingga dalam hal ini, hubungan harmonis akan tercipta apabila campur tangan pemerintah pada perdagangan internasional dibebaskan.
Peran pemerintah yang dimaksudkan tadi memuat kebijakan, regulasi, dan pengawasan. Menurut perspektif liberal, pemerintah hanya perlu menyediakan fondasi mekanisme pasar. Hal ini berbentuk : perlindungan hak, kepastian hukum, pencegahan monopoli, penyelenggaraan pendidikan dan infrastruktur, dan penentuan kebijakan fiskal dan moneter untuk menentukan tarif atau biaya. Hal yang menarik pada perspektif liberalisme ini ialah ekonomi internasional bersifat Positive Sum Game. Artinya setiap aktor akan memperoleh keuntungan terlepas dari besar atau kecilnya keuntungan tersebut.
Sikap terbuka dan kooperatif menjadi sikap yang dijunjung tinggi dalam perspektif liberal. Mengejar kepentingan yang bebas dan kompetitif memperoleh keuntungan yang maksimum bagi sebagian besar pelaku pada sistem tersebut.
Namun demikian, terdapat kritik dan kekurangan terhadap perspektif liberalisme. Pertama kurangnya perhatian terhadap konsekuensi lingkungan dan sosial dari pembangunan ekonomi. Perspektif liberalisme seringkali mendorong pertumbuhan industri-industri berat dan eksploitasi sumber daya alam berlebih. Hal tersebut akan menjadi boomerang terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Pada akhirnya biaya lingkungan dan sosial ini akan menjadi beban bagi masyarakat luas, termasuk generasi mendatang.
Disamping kekurangannya, perspektif liberal juga turut menuai kritikan. Perspektif ini hanya menciptakan gap atau kesenjangan yang besar antara ‘Si Kaya’ dan ‘Si Miskin’. Negara akan menjadi kurang berkembang karena hanya mengahasilkan beberapa jenis produk yang tidak setara nilai produknya yang beredar di pasar. Pada akhirnya hal ini akan menciptakan kencenderungan untuk semakin bergantung. Negara kurang berkembang ini akan memperoleh keuntungan yang tidak setara pula. Pada faktanya, tidak semua negara memiliki kapasitas dalam kemampuan dan faktor produksi yang sama untuk komptesi.
Sekilas Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Saat ini Indonesia sedang melalui proses pemindahan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Pemindahan ibu kota tersebut telah diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada pertengahan 2019. Proses pemindahan ini dilakukan melalui pembangunan Capital City yang baru di Kalimantan, tepatnya di antara Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Penajem Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Pemindahan ibu kota ini, diketahui sebagai tujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, pendanaan pada proyek besar ini tidak 100 persen berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia). Melainkan juga membutuhkan investasi dari pihak asing dengan harapan investasi ini akan menguntungkan masyarakat. Salah satunya dengan terbukanya lapangan pekerjaan.
Keran Investasi Sebagai Wujud Liberalisme Ekonomi
Seperti yang telah dipaparkan, bahwa pembangunan IKN diketahui juga bersumber pada investasi asing langsung. Investasi asing langsung ini berfungsi sebagai pelapis pendanaan, sehingga APBN tidak mengalami pembengkakan. Investasi asing langsung ini menjadi salah satu wujud adanya liberalisasi ekonomi. Dengan membuka keran investasi, diharapkan negara-negara asing mau menanam modal atau berinvestasi langsung melalui pembangunan IKN. Sejalan dengan perspektif liberalisme, pemerintah hanya perlu menyediakan fondasi mekanisme pasar. Melalui terbukanya investasi langsung ini akan menjadi arena Positive Sum Game.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono mengatakan, total investor yang telah masuk ke IKN sebanyak 23 instansi, dengan nilai investasi sebesar 41 triliun. Beberapa investor lokal yang telah melaksanakan groundbreaking tahap pertama antara lain : konsorsium nusantara untuk beragam proyek yang berisi Agung Sedayu Group, Adaro, Sinarmas, Pulauintan, Salim Group, Astra, Mulia Group, Barito Pacific, Kawan Lama, serta Alfamart.
Sedangkan untuk investor asing, Agung Wicaksono menuturkan adanya seleksi yang sangat ketat untuk bisa masuk. Adapun sejumlah investor asing yang sudah memasuki tahap studi kelayakan atau feasibility study (FS) di antaranya investor yang berminat membangun hunian para aparatur sipil negara atau ASN maupun aparat keamanan dan pertahanan. Paling maju perkembangannya ialah investor dari China, CITIC Group yang akan membangun 60 towers hunian Kementrian Pertahanan dan Keamanan. Perusahaan ini menjadi paling maju proses investasinya karena telah memasuki proses evaluasi feasibility study (FS). Dua investor lain dari Malaysia yaitu Maxim dan IJM, masing-masing membangun 10 tower dan 20 tower ASN. Saat ini masih masuk ke tahap penyelesaian FS dengan target selesai akhir tahun ini atau diperpanjang dua sampai tiga bulan.
Selain pada proyek hunian, investor asing juga akan masuk pada enam kategori proyek inisiatif IKN sebagai kota cerdas. Beberapa pihak yang telah tertarik masuk diantaranya investor dari Korea Selatan, Amerika Serikat, Prancis, China, Jerman serta Finlandia. Pihak-pihak tersebut akan diseleksi untuk transfer teknologi membangun sistem perkotaan, seperti smart managements untuk gedung dan berbagai fasilitas, air, sampah, dan energi. Lalu layanan pemerintah seperti e-citizen platform, centralized public database, hingga data driven urban planning.
Namun demikian, untuk bisa menarik perhatian minat para investor, pemerintah harus berupaya menyediakan layanan atau fondasi pasar. Fondasi tersebut tidak lain salah satunya berupa Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha. Peraturan Pemerintah tersebut Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (IKN). Secara ringkas PP Nomor 12 mengatur poin-poin yang memudahkan pelaku usaha. Antara lainnya :
-Tidak Perlu Tegaskan Status Wajib Pajak
-Izin Hak Guna Usaha (HGU) sampai 95 tahun dan bisa diperpanjang
-Tenaga Kerja Asing (TKA) boleh bekerja lebih dari 10 tahun
-WNA dilarang membeli rumah subsidi IKN
Dengan demikian adanya akses investasi asing langsung yang disediakan oleh pemerintah menjadi wujud liberalisme ekonomi. Investasi asing langsung pada negara tersebut akan menghasilkan arena positive sum game. Dimana dampak positifnya bagi negara antara lain : Pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan modal baru tersebut digunakan untuk meningkatkan produksi, infrastruktur, dan invoasi. Kedua membuka lapangan pekerjaan. Investasi pada sektor-sektor tersebut seperti hunian akan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Ketiga transfer teknologi dan pengetahuan. Beberapa investor nantinya juga akan masuk pada enam kategori proyek inisiatif IKN sebagai kota cerdas. Dimana teknologi dan pengetahuan akan bertransfer untuk meningkatkan kualitas produksi dan meningkatkan kapasitas teknologi dan inovasi di negara tersebut. Keempat peningkatan standar hidup. Pembangunan capital city yang baru ini akan membawa peningkatan pada standar hidup. Peningkatan pada pendapatan, peluang pekerjaan, dan akses terhadap barang dan layanan baru.
Sedangkan pihak investor akan memperoleh keuntungan pula seperti akses sumber daya alam dan tenaga kerja lokal. Membuka akses pasar baru, peningkatan reputasi dan jaringan bisnis, serta intensif dan fasilitas dari pemerintah.
Maka kesimpulannya, investasi asing langung menjadi salah satu wujud adanya liberalisme ekonomi. Pembangunan IKN dengan membuka lebar keran investasi bagi pihak asing membuka ketertarikan bagi pihak luar. Ditambah kebijakan atau regulasi, pemberian fasilitas yang menguntungkan bisa menarik perhatian bagi pihak investor asing. Namun perlu dicatat disamping itu adanya resiko yang terkait dengan investasi asing. Termasuk risiko politik, risiko mata uang, dan risiko operasional oleh pihak investor.
