Politik (Ideologi?) Populisme 2019

Salah seorang murid saya, belum lulus SMA, baru saja resmi terdaftar sebagai anggota salah satu partai politik yang sedang naik daun sebagai partainya anak muda. Ya, hanya dengan bermodalkan KTP, semangat menggebu, dan pengalaman menjadi penonton hingar bingar politik Indonesia (atau lebih tepatnya Jakarta) selama dua atau tiga tahun terakhir, seorang anak muda masuk ke dunia politik. Yang memikatnya adalah sosok ketua partai yang selalu tampil asyik dan popularitasnya sedang menanjak di kalangan milenial karena keberaniannya membacakan dosa-dosa 'partai-partai senior'. Partai ini juga memenuhi gerbongnya dengan anak-anak muda cerdas yang berani mengkritik dan mendebat politisi-politisi senior.  

Bisa dipastikan tidak ada partai politik yang mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan politik ketika menjaring anggota baru, termasuk juga partai yang satu ini. Mereka tak perlu membaca teks politik Hobbes, Rousseau, Max Weber, Marx, De Tocqueville, Habermas atau teks -teks sosiologi Durkheim, Giddens atau Bourdieu. Mereka bahkan tak perlu tahu apa itu populisme---yang telah menjadi persoalan demokrasi terbesar di negara-negara barat dan Indonesia dekade ini---praktik politik yang mengklaim dirinya sebagai bentuk demokrasi yang paling murni.  Cukup sebuah KTP dan mengisi formulir pendaftaran; itu saja. Lalu, kontribusi apa yang bisa kita harapkan dari partai politik dan kader-kadernya hari ini? Jika memang populisme adalah jiwa dari politik kita hari ini, maka tidak heran kalau kita hanya perlu tampil atraktif dan viral untuk menjadi politikus dan politik kita berkutat di sekitar isu-isu dangkal dan tak bermutu.

Populisme, praktik politik yang sudah merasuki kita, telah menempatkan politik sebagai sebuah pementasan dan para demagognya bak celebritas yang aksinya layak ditonton. Demagog (dari bahasa Yunani, demos= rakyat dan agogos= pemimpin, yang kalau digabungkan artinya berubah sedikit negatif menjadi "pemimpin gerombolan") lahir di dalam iklim yang mengagungkan pemimpin yang mampu 'connect' langsung ke pengikutnya dan memuaskan mereka layaknya para entertainer profesional. Lihat saja berita-berita surat kabar online yang dipenuhi headlines semacam "Lihat bagaimana capres Z makan sate 2 porsi"; "Capres K pidato sampai buka baju"; "Politikus H mulai jadi Youtuber"; "Viral Caleg G terlihat mabuk saat keluar dari resto M", dll.

Di dalam jagad Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, demagog adalah para dewa yang bisa berbicara secara langsung kepada ribuan atau jutaan pengikutnya kapan saja mereka mau. Di era hype culture ini mereka juga harus atraktif di atas panggung, baik panggung politik maupun panggung sebenarnya. Popularitas mereka juga sangat bergantung pada friendsvertising, celotehan di antara kawan yang berkumpul di kafe atau di grup WA .

Di tahun 1838, James Cooper menulis bahwa seorang demagog harus memenuhi 4 kriteria: (1) Mereka menampilkan diri sebagai orang-orang awam (lawan dari elit); (2) politik mereka bergantung pada ikatan emosi dengan rakyat yang secara dramatis mengubah popularitas politik menjadi gerakan sosial; (3) mereka mampu memanipulasi koneksi dan popularitas yang diperoleh untuk manfaat dan ambisi pribadi mereka (walau mungkin ambisi pribadinya adalah kesejahteraan orang banyak, tapi betapa mudahnya nafsu pribadi tercampur di dalamnya); (4) mereka menghancurkan atau mengancam hukum, cara-cara atau aturan main yang sudah baku atau institusi yang sudah mapan (biasanya melalui mobilisasi massa tanpa kekerasan).

Dengan logika sederhana saja, kita dapat menemukan bahwa kedua capres kontestan Pemilu Indonesia 2019 memenuhi kriteria di atas, walau mungkin yang satu jauh lebih natural sebagai seorang populis (karena latar belakangnya yang tak pernah menjadi elit dan gaya hidupnya yang merakyat) ketimbang yang lain (yang agak dibuat-buat). Setiap populis juga harus mampu mempertontonkan kemampuannya untuk menggerakkan sejumlah besar massa pendukung atau pengikut di dunia maya. 

Praktik politik semacam ini mengemuka di Indonesia sejak Pilpres 2004 di mana untuk pertama kalinya setiap orang bisa memilih presiden secara langsung. Praktik politik semacam ini semakin subur dengan masuknya banyak artis ke dunia politik sehingga pidato politik seorang pemimpin seringkali disertai gimmick yang mengingatkan kita pada seorang komika atau bintang seni peran. Masih ingat aksi Presiden Jokowi di atas motor balap yang meniru akting Tom Cruise atau capres Prabowo yang joged-joged di atas podium?

Tidak ada di antara kita yang mau memilih seorang komika menjadi presiden atau caleg cuma karena keahliannya mengocok perut. Kita semua memilih mereka yang menawarkan perubahan. Namun jangan lupa bahwa mengubah struktur yang sudah mapan mengandung resiko yang besar.  Berbeda dari revolusi yang melakukannya dengan jalan kekerasan, politik populisme melakukannya dengan cara yang santun, yaitu melalui petisi dan pengumpulan massa di ruang publik (namanya bisa saja konser rakyat atau acara doa bersama atau demonstrasi). Saat itulah demagog menjadi populis dengan memakai azas kehendak (mayoritas) rakyat yang sifatnya absolut di dalam demokrasi untuk memaksa para legislator untuk melahirkan produk hukum baru. 

Ya, vox populi vox Dei (suara rakyat suara Tuhan). Populisme berarti suatu paham (demokrasi) yang sepenuhnya taat pada dan berkoneksi langsung dengan populi. Dalam hal ini populisme membedakan dirinya dari demokrasi perwakilan. Sekali lagi kita harus ingat bahwa seorang demagog bisa mengklaim tindakannya adalah kehendak rakyat jika struktur lama yang dihancurkannya memang merugikan rakyat. Tapi, masalahnya adalah rakyat yang mana? Apakah hanya massa yang turun ke jalan? Bagaimana dengan mayoritas yang tidak turun ke jalan? Apakah massa = rakyat? Di sinilah ambiguitas antara demokrasi perwakilan dan demokrasi plebisit menunjukkan intimitas sekaligus penghianatan populisme terhadap demokrasi itu sendiri, demikian menurut filsuf Budi Hardiman dalam bukunya "Demokrasi dan Sentimentalitas."

Menurut Niall Ferguson, ada 5 faktor pendukung populisme, yaitu (1) isu "kita" dan "mereka"; (2) isu kesenjangan atau ketidaksetaraan; (3) persepsi terhadap korupsi; (4) krisis/bencana finansial; (5) munculnya seorang demagog. Apakah kelima faktor ini selalu muncul di dalam iklim populis? Mari kita lihat fakta-fakta berikut:

-Di Ruhr, Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD) yang di masa lalu dengan mudah mendapat mayoritas suara (60%), dalam pemilu 2017 hanya mampu meraih 32 % suara karena sebagian pendukung beralih ke partai AfD (Alternative for Germany) yang lebih berani menyuarakan ketidak puasan rakyat karena meningkatnya pengangguran dan kriminalitas yang (menurut mereka) disebabkan banjirnya imigran (40% dari penduduk) di daerah mereka.