"Bagi saya suara adzan di tivi saat magrib hanya ibarat alarm dengan suara adzan di HP. Bisa ditayangkan, bisa juga tidak. Toh terkadang suara adzan tersebut tidak ditayangkan saat ada siaran langsung sepak bola. Titik krusial bagi saya sebenarnya adalah ketika terjadi monopoli siaran pada semua stasiun tivi nasional. Tidak ada alternatif saluran tivi bagi yang tidak ingin mendengarkan misa dari Paus Fransiskus. Di situ justru letak diskriminasi sebenarnya." Di ujungnya kalimat dari komentar teman cukup lugas.
Sesaat kemudian, saya membalasnya. "Malah saya berpendapat, tidak usah ada adzan di TV. Lagi pula sudah ada adzan di mesjid di sekitar kita. Makanya di ujung kalimat saya sebelumnya: "Atau bagaimana kalau umat Islam tanpa adzan datang rame-rame ke mesjid."
Mungkin karena kita sebagai muslim melihat secara kaca mata positif, khususnya umat Katolik akan mengikuti Misa Akbar Paus Francis masih terkondisikan oleh kegiatan-kegiatan bersifat formal, sehingga sebagian dari kita umat Islam, termasuk sebagian umat yang merayakannya secara psiko-sosial "agak laen" ketika momen Misa Akbar Paus Francis.
Kemudian, komentar saya akhirnya disahuti oleh seorang teman saya, yang entah mengapa kali ini tidak memakai jurus "buldozer." Apa komentar teman yang satu ini?Â
"Suatu hari saya berada di kota Mamasa, lokasinya jauh dari mesjid karena  daerah ini mayoritas non muslim, baru hari kedua. Ya Allah betapa kangennya mencari suara adzan sebab di TV tempat saya nginap juga tidak ada suara adzan maghrib. Perjalanan ke Mamasa selanjutnya saya putuskan mencari penginapan milik muslim karena TV-nya ada siaran yang mengumandangkan adzan karena suara adzan dari mesjid pun sangat langkah.
Maka jika masih bisa mendengar suara adzan meski hanya di TV, manfaatkanlah, sebab suatu saat ada waktu kita berada di tempat di mana kita rindu mendengar suara adzan, tapi susah mendapatkannya." Inilah komentar cukup panjang dari teman saya.
Lagi-lagi kita akan terkondisikan. Mestinya kitalah yang menciptakan "kondisi." Misalkan, jika tidak ada suara adzan di TV atau di mesjid, secara teknis kita bisa nengok jam tangan atau "waktu Indonesia bagian ponsel." Jika sudah masuk waktu, wes, fokus di situ saja. Tetapi, itulah pengalaman pribadi kita masing-masing.
Marilah kita melihat realitas sosial keagamaan dengan sudut pandang institusi teks, suara atau bunyi (sound), dan suara (voice). Ditambahkan lagi institusi keagamaan.
Pertama, institusi teks yang dimaksud adalah Kementerian Agama, Â Kementerian Kominfo, dan TV nasional. Kita bisa membaca di medsos soal bagaimana Kemenag menyurat ke Kemkominfo dengan kontennya terkait penyiaran azan magrib dan Misa Akbar bersama Paus Fransiskus. Baik Kemenag, Kemkominfo, dan TV nasional sebagai agen kuasa negara sekaligus perpanjangan tangan mekanisme kontrol atas tubuh (Foucaldian).
Lalu, Kemkominfo menindaklanjuti surat dari Kemenag. Surat Edaran Kemkominfo itu sendiri merupakan tindak lanjut dari surat Direktur Jenderal Bimbingan Islam dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, serta Kementerian Agama Nomor: B86/DJ.V/BA.03/09/2024 per 1 September 2024. Tiba gilirannya stasiun televisi nasional sebagai bagian dari institusi teks harus mengindahkan surat edaran tersebut.
Dalam persfektif ini, Kemenag, Kemkominfo, dan TV nasional sama-sama menjalankan "kontrol atas tubuh" seorang muslim melalui running text, bukan adzan di TV. Kontrol atas tubuh berarti disiplin untuk saling menghargai.Â
Mengapa mesti tubuh dijadikan sasaran kontrol dari ketiga institusi teks? Salah satu alasannya, karena ketiga institusi teks itu yang memproduksi suara lengkap dengan gambar dan teksnya.Â