Adapun syarat untuk menerima Bantuan Sosial Tunai antara lain adalah bukan sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja. Lalu, terdapat pula mekanisme penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Pemprov DKI Jakarta yaitu sebagai berikut :
- Terdaftar sebagai penerima bantuan sosial sembako tahun 2020 pembaruan dan pemadanan data Disdukcapil Prov.DKI Jakarta
- Tidak termasuk penerima bantuah sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan atau Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)
- Dana BST akan langsung dikirimkan ke rekening penerima BST
- Dana BST dapat ditarik secara tunai melalui ATM dan dapat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Program BST atau Bantuan Sosial Tunai menurut saya adalah termasuk program pembangunan sosial untuk mengurangi kemiskinan yang terjadi akibat adanya pandemi covid-19. Pemerintah melakukan manajemen atau kontroling atas kemiskinan masyarakat yang meningkat saat ini. Bantuan sosial tunai bisa mengurangi ketidakberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program BST memang harus dilakukan untuk mencegah atau menekan peningkatan kemiskinan di Indonesia.Â
Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat saat ini kemiskinan tidak terduga karena tidak ada yang bisa menduga kedatangan pandemi dan membuat dampak yang sangat besar. Program Bantuan Sosial Tunai berupa uang tunai yang mana uang merupakan hal yang krusial dalam hidup sehingga masyarakat yang terdampak bisa merasa beban ekonominya tidak terlalu berat karena sudah dibantu oleh program BST.
Tujuan awal dari program BST adalah masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Namun, dalam pelaksanaannya program tersebut belum terealisasi secara tepat. Dari beberapa data desa, banyak laporan yang mengatakan bahwa masyarakat yang menerima tidak hanya terdampak tetapi masyarakat yang masih mampu mendapatkan juga program tersebut. Lalu, masyarakat yang benar-benar terdampak masih ada yang belum mendapatkan uang BST. Pembagian yang belum merata bisa menghasilkan ketimpangan diantara masyarakat dan juga kemiskinan yang semakin memburuk.
Mekanisme pendataan dan pembagian harus lebih diperhatikan agar tidak terjadi seperti ini lagi, karena program ini sangat ditunggu oleh masyarakat yang terdampak. Hal tersebut bisa terjadi karena dalam pendataan yang kurang valid dan kurang verifikasi.Â
Birokrasi tingkat daerah harus lebih memperhatikan pendataan yang teliti dan juga mekanisme dari pendistribusian uang BST. Selain tingkat daerah, tingkat pusat juga harus melakukan hal yang sama apalagi masalah jumlah atau total uang yang harus diterima masyarakat.Â
Semua elemen seperti dari tingkat daerah, pusat, dan juga masyarakat harus memperkuat koordinasi diantaranya. Program BST tidak bisa berjalan dengan lancar jika terdapat satu elemen yang kurang, karena pada dasarnya dalam suatu program membutuhkan elemen yang saling melengkapi.
Sumber Referensi :
Afriyanti, Annisa Nur, dkk. 2020. Analisis Kebijakan Bantuan Tunai Langsung Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bandung. Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 4.0: 244-248.
Fitria, Fadhila Nur, dkk. 2020. Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Ponorogo 2020. Jurnal Politikom Indonesiana Vol.6 No.1: 40-50.
Khoiriyah, Fatkul, dkk. 2020. Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Spirit Publik Vol.15 No.2: 97-110.
