Selain itu, para pekerja informal juga mengalami kerugian akibat sudah terlalu lama menganggur karena aktivitas ekonomi yang menurun. Penutupan pusat perbelanjaan dan gerai makanan juga membuat para pengusaha mengalami penurunan omzet yang cukup signifikan.
Dampak perekonomian di tengah pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak bagi penduduk miskin. Banyak dari penduduk menengah dan atas yang mengalami kerugian dan terlilit hutang akibat banyaknya tagihan yang masuk tanpa diimbangi dengan pendapatan.
"Pada 2020 ini skenario agenda pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi makro RKP 2021," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa.
Permasalahan ekonomi yang berkepanjangan juga berpengaruh pada permasalahan sosial. Contoh dari permasalahan sosial yang melanda di tengah pandemi Covid-19, yaitu tingginya angka pengangguran, kriminalitas, dan korban pandemi. Seperti yang kita ketahui, dengan dibebaskannya 30 ribu napi dari penjara menjadi salah satu ancaman keamanan masyarakat Indonesia.
Faktanya, banyak kasus masyarakat yang melakukan tindak kriminalitas karena motif ekonomi. Sulitnya mendapatkan pemasukan di tengah pandemi seperti ini menyebabkan masyarakat harus memutar otak agar pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Korban dari pandemi ini juga harus mendapatkan pendampingan dan dukungan agar mampu bertahan di situasi saat ini.
Lalu, apa langkah tegas pemerintah dalam menyikapi permasalahan ekonomi dan sosial? Presiden Joko Widodo mengumumkan sembilan kebijakan terkait dengan permasalahan ekonomi.
Pertama, Presiden Jokowi memerintahkan seluruh gubernur, menteri, dan walikota untuk memangkas pengeluaran APBN dan APBD.
Kedua, pemerintah pusat dan daerah menjamin kestabilan dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat terutaman masyarakat lapisan bawah. Ketiga, mengalokasikan anggaran milik pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pengentasan dampak COVID-19.
Keempat, Presiden Jokowi meminta program Padat Karya Tunai diperbanyak. Kelima, adanya bantuan pemerintah sebesar Rp 50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama enam bulan.
Keenam, mempercepat implementasi kartu pra-kerja untuk pekerja yang terkena dampak COVID-19. Ketujuh, pemerintah membayarkan pajak penghasilan (PPh) pasal 21.
Kedelapan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan bantuan kredit sebesar Rp 10 miliar untuk UMKM. Kesembilan, masyarakat yang melakukan kredit kepemilikan rumah (KPR) bersubdi akan diberikan stimulus.
