Melirik Budidaya Porang, Transisi Hijau dan Transformasi Ekonomi Indonesia

Ekonomi hijau dalam dokumen perencanaan telah dimasukkan dalam RPJMN 2020-2024 dengan tiga program prioritas, yaitu peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon.

Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dan diperlukan kesepakatan yang solid dari semua pihak. Tantangan Indonesia dalam mewujudkan Net Zero Emission melalui pembangunan rendah karbon adalah sangat besarnya investasi yang dibutuhkan. Pendanaan perubahan iklim Indonesia membutuhkan 3.799 Triliun rupiah jika mengikuti NDC atau komitmen untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon nasional untuk mengurangi dampak perubahan iklim. 

Dana yang tersedia untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada tahun 2020 adalah 100 juta USD untuk diberikan kepada negara miskin dan berkembang sebagaimana dikonfirmasi pada COP-26 di Glasgow Scotland pada November 2021. Pemenuhan lainnya berasal dari pendanaan internasional seperti GCF (Green Climate Fund) melalui program REDD+, sukuk hijau global, sukuk hijau ritel, APBD, pajak karbon, dan perdagangan karbon. Karena untuk melakukan transisi energi, dibutuhkan kesadaran untuk beralih menggunakan produk yang efisien dan ramah lingkungan, serta persiapan migrasi ke green jobs. 

Bercermin dari besarnya tantangan yang dihadapi Indonesia, menjadi jelaslah betapa pentingnya sinergi dan dukungan dari seluruh sektor maupun stakeholder di bidang ekonomi. Oleh karenanya, perlu dilakukan kolaborasi dan komunikasi yang intensif antara berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan proses transisi menuju ekonomi hijau dapat dilakukan dengan baik. 

Dibutuhkan pula Langkah strategis dalam mengefektifkan penguatan koordinasi dan dukungan kebijakan dari seluruh sektor di bidang ekonomi, mulai dari kebijakan fiskal, moneter dan keuangan. Sikap optimistis juga perlu terus ditumbuhkan, agar pondasi ekonomi yang telah dibangun, dapat menjadi pijakan dalam transformasi ekonomi, sehingga mampu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia merebut peluang pasar.

Lebih lanjut, Indonesia Development Forum (IDF) yang berlangsung di Bali pada 21--22 November 2022 telah menjaring pemikiran dan strategi dari berbagai kelompok kepentingan seperti akademisi, praktisi, dan perwakilan kementerian/lembaga untuk transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju pada 2045. 

Agenda tersebut melahirkan beberapa terobosan dan inovasi  di antaranya pemanfaatan Umbi Porang (Amorphallus muelleri) sebagai bahan membuat plastik yang mudah terurai (edible bioplastic). Terobosan itu saat ini telah melibatkan Kelompok Petani Porang Sejahtera Bersama di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Inovasi lainnya, pengembangan industri pupuk organik cair di lingkungan Tempat Pembuangan Sampah, yang mana proyek itu merupakan hasil studi kasus di TPAS Piyungan, Yogyakarta. Gagasan lain yang turut dipamerkan, yaitu sintesis Boron Acid Doped Reduced Graphene Oxide yang memanfaatkan Jeruk Sunkist sebagai superkapasitor demi mendukung industri mobil listrik nasional.

Di acara yang sama, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan perekonomian Indonesia harus bertransformasi agar dapat lepas dari status negara berpenghasilan menengah (middle-income country) dan naik kelas menjadi negara maju pada 2045. Oleh karena itu, Suharso menilai perlu ada reindustrialisasi yang menjawab kebutuhan atas hidup yang berkelanjutan (sustainable), adaptif terhadap kemajuan teknologi (smart), fungsional, dan canggih. Transisi digital dan transisi hijau tidak terelakkan lagi.

Pada akhirnya, sekaligus dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, Indonesia perlu bergegas melaksanakan transisi ekonomi hijau yang memprioritaskan pembangunan rendah karbon yang inklusif dan berkeadilan demi menjaga kelestarian bangsa. 

Transformasi ekonomi hijau yang digagas seyogyanya berfokus pada pemanfaatan potensi desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah, yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan transformasi ekonomi berbasis industry pertanian, petani lebih efisien memanfaatkan infrastruktur yang memadai dan teknologi pertanian yang maju, serta kepastian adanya offtaker yang akan membeli produk pertaniannya dengan harga yang baik.

Indonesia Development Forum dapat dijadikan momentum pemerintah untuk menerapkan aspek yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). SDGs merupakan kesepakatan pembangunan global pada 2015 yang fokus pada agenda pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan, serta bertujuan mengurangi kemiskinan, kesenjangan dan melindungi lingkungan.