Apalagi, lembaga survei saat ini kerap merangkap menjadi konsultan politik partai politik maupun pasangan capres/cawapres atau dalam pilkada. Kalau itu yang terjadi, maka hasil surveinya dipertanyakan. Lembaga survei hanya akan menjadi predator demokrasi dan alat propaganda politik.
Direktur Program Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), Sirajudin Abbas mengakui ada banyak kecurangan yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei. Malah, kata dia ada lembaga survei yang ketika diaudit mengundurkan diri sebelum diaudit. Intinya, mereka menghindari audit itu.
Kendati demikian, Sirajudin Abbas mengakui masih banyak lembaga survei yang tetap disiplin dengan tradisi keilmuan, baik melakukan survei opini publik maupun hasil hitung cepat (quick count) dengan dasar metodologi dan kerangka scientific yang sangat baik, sehingga hasilnya terbukti tidak berbeda jauh dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara resmi dari KPU.
Ada empat kriteria menurutnya untuk menentukan sebuah lembaga survei kredibel yaitu pertama, reputasinya. Rekam jejak sebelumnya seperti apa, publik perlu mengetahui  sebelumnya baik pada pilpres, pileg terdahulu maupun pilkada.
Kedua, pada sumber daya manusianya (SDM). Karena banyak peneliti di lembaga survei  yang mengaku mengerti statistik tetapi dalam praktiknya keilmuwan mampu melakukan survei. Ketiga, kejujuran dalam menyampaikan metodologi survei. Keempat,  harus menjelaskan secara rinci runutan dan temuan survei. Dari mana prosesnya,  misalnya cara bertanya harus dijelaskan, juga temuan yang harus disampaikan lengkap. Terkadang ada yang disampaikan ujungnya saja sehingga memunculkan kebingungan di masyarakat.
Pengamat Politik Musni Umar menegaskan tidak percaya dengan hasil survei pilpres yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Jakarta itu mengaku lebih percaya dengan kajian maupun penelitian dari para mahasiswanya. Karena tidak memiliki kepentingan dengan pihak manapun.
Terakhir, soal lembaga survei ini, simak apa kata Prabowo Subianto, Ketum Gerindra yang kini Menhan itu. Lebih banyak lembaga survei yang tak independen, tak objektif dan hanya digunakan sebagai alat politik.