Garis Kemiskinan dalam Rastra Subsidi, Bansos Rastra, dan BPNT

Kebutuhan pangan (baca : beras)  merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia.  Sepertinya hal ini tidak dipungkiri oleh siapapun.  Hampir setiap hari, selalu ada nasi di meja makan kita.  Ditemani oleh sekian macam jenis lauk yang menggoda selera.  Untuk mendapatkan rasa kenyang itu, semua orang rela merogoh koceknya untuk mendapatkan beras.  

Bagi masyarakat menengah ke atas,  tidak masalah mau berapapun harga beras,  tetap akan terbeli demi tersedianya nasi enak dan wangi di meja makan.  Mereka tinggal memilih jenis beras yang ingin dikonsumsi.  Pulen atau pera,  putih atau merah atau hitam,  kemasan atau curah,  dan syarat-syarat lainnya. 

Bagaimana dengan masyarakat yang belum beruntung atau dengan istilah masyarakat berpendapatan rendah? 

Pangan Untuk Rakyat

Pemerintah tidak tinggal diam.  Demi tersedianya beras untuk rakyatnya,  Pemerintah  menyiapkan stok beras yang cukup,   menyebarkan sampai ke seluruh penjuru Indonesia,  dan kemudian mengirimkan sampai ke lokasi yang dekat dengan keluarga yang membutuhkannya. 

Maka ada program-program bantuan pangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk menyediakan pangan (termasuk beras) bagi mereka yang belum beruntung.  

Sampai dengan tahun 2017, Pemerintah melaksanakan program Rastra bersubsidi yang menyediakan beras bagi rumah tangga sasaran/keluarga penerima manfaat dengan jumlah alokasi 15 kg/keluarga per bulan dan harga tebus Rp.1.600/kg atau Rp.24.000/bag (isi 15 kg). Selisih harganya merupakan subsidi dari Pemerintah.

Pelaksanaan program ini dilakukan di seluruh Indonesia yang terkoordinasi harmonis dengan Pemerintah Daerah setempat sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan dan Perum BULOG dalam penyiapan berasnya sebagai bagian yang utuh dari program pembelian gabah beras dalam negeri untuk menjaga tingkat harga produsen/petani dan outlet bagi penugasan pengelolaan stok beras nasional.

Masyarakat berpendapatan rendah dalam program Rastra subsidi ini cukup terbantu, karena dengan Rp.24.000 mereka sudah mendapatkan 15 kg beras, sehingga sisa kebutuhannya (asumsi satu rumah tangga butuh 40 kg) hanya sebanyak 25 kg yang harus mereka beli ke pasar.

Dengan harga Rp.9.450/kg (Harga Eceran Tertinggi di wilayah I),  maka keluarga tersebut hanya menambah Rp236.250.  Atau dengan kata lain untuk kebutuhan berasnya sebulan mereka hanya mengeluarkan Rp260.250 saja (Rp.24.000 + Rp.236.250).

Tahun 2018 (dan sebagian sudah mulai diujicobakan di tahun 2017),  Pemerintah mengganti program Rastra subsidi dengan bantuan pangan non tunai (BPNT). Ide mulia BPNT adalah memberikan uang yang cukup bagi keluarga penerima manfaat (KPM)  untuk membeli beras dan pangan lain yang sesuai dengan preferensinya.  Jumlah uang yang diberikan kepada KPM adalah sejumlah subsidi yang diberikan pada program Rastra subsidi.  

Beras dan pangan lain yang dapat dibeli oleh KPM dalam program BPNT dapat dibeli di warung-warung yang sekaligus menjadi agen laku pandai perbankan karena memerlukan alat gesek untuk kartu yang diterbitkan dalam rangkat program BPNT.  

Yang menjadi masalah adalah, belum semua daerah memiliki infrastruktur yang mendukung penyediaan mesin-mesin gesek tersebut.  Dengan demikian,  Pemerintah memutuskan untuk tetap melaksanakan pembagian bantuan sosial dengan pemberian beras secara gratis untuk wilayah-wilayah yang belum siap infrastrukturnya.

Lagi-lagi Perum BULOG yang ditugaskan untuk menyiapkan beras tersebut di daerah-daerah sulit tersebut.  Disebutlah program bantuan sosial dalam bentuk natura (beras) dengan sebutan Bansos Rastra.

Coba kita hitung secara dari sisi pengeluaran rumah tangga/keluarga,  berapa pengeluaran KPM penerima bansos Rastra setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan 40 kg berasnya. Dengan mendapatkan bansos Rastra 10 kg/KPM per bulan dengan harga Rp. nol atau gratis,  maka KPM tersebut harus menambah 30 kg x Rp.9.450/kg sama dengan Rp283.500.

Untuk daerah lain yang memiliki infrastruktur yang bagus, KPM mendapatkan kartu yang berisi rupiah sebesar subsidi dalam progam Rastra subsidi yaitu Rp.110.000/KPM per bulan. Program ini biasa disebut BPNT.  Dengan uang cash yang tersimpan di kartu,  KPM bebas membeli pangan (beras dan pangan lainnya) di tempat-tempat yang dekat dengqn rumahnya.  

Apabila KPM menghabiskan seluruh uang yang tersimpan di kartunya untuk beli beras medium,  maka KPM mendapatkan sekitar 10 -  11 kg (asumsi harga Rp.9.450/kg). Sisanya sebesar 29 - 30 kg harus dibeli ke pasar,  sehingga rupiah yang harus dikeluarkan sekitar 30 kg x Rp.9.450/kg sama dengan Rp.283.500. Sama dengan pengeluaran yang dibutuhkan pada bansos Rastra.

Namun bedanya, untuk KPM Bansos Rastra ada kepastian mendapatkan 10 kg per bulan, sedangkan KPM dalam BPNT akan sangat tergantung pada fluktuasi harga pasar.  Apabila harga pasar seperti saat ini yang di atas Rp.11.000/kg di beberapa wilayah,  maka jumlah beras yang dapat diperoleh akan lebih rendah. 

Dengan kebebasn untuk membeli pangan,  maka KPM bisa membeli pangan lain, misalnya telur atau sumber protein lainnya.  Dengan demikian, bisa jadi uang dalam kartunya hanya dibelikan untuk 5-10 kg beras saja, dan kekurangan kebutuhan berasnya sebanyak 35 - 30 kg harus dipenuhi dari pasar dengan kebutuhan rupiah Rp.283.500 -  330.750 per bulan.  Jauh lebih tinggi dari rupiah yang dikeluarkan pada dua program lainnya. 

Garis Kemiskinan dan Program-program tersebut

Garis kemiskinan dihitung berdasarkan jumlah pengeluaran minimal untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.  Dengan asumsi pengeluaran lainnya yang tercantum dalam mekanisme penghitungan garis kemiskinan tetap dan perbedaan hanya dari pengeluaran untuk beras, maka penghitungan jumlah rupiah yang dikeluarkan oleh masing-masing keluarga dapat menjadi indikator tinggi rendahnya garis kemiskinan. 

Dari perhitungan di atas untuk pengeluaran KPM terhadap kebutuhan berasnya,  maka dari ketiga program tersebut,  manakah yang memiliki jumlah pengeluaran minimal untuk beras?  Atau kalau pertanyaannya dibalik, seberapa banyak Pemerintah mampu menyediakan beras yang dapat mengurangi jumlah rupiah yang harus dikeluarkan oleh KPM untuk memenuhi kebutuhan beras sebulan?

Arti berikutnya,  dengan jumlah pengeluaran yang lebih rendah,  maka garis kemiskinan juga akan turun,  sehingga jumlah keluarga miskin juga akan turun.  

Ternyata program Rastra bersubsidi lebih memberikan jumlah pengeluaran KPM terendah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (beras).  Kelebihan lain dari program Rastra bersubsidi juga memberikan satu harga yang sama di seluruh Indonesia,  dari daerah dengan infrastruktur yang bagus,  sampai di daerah terpencil,  terdepan dan tersulit sekalipun.  Juga,  program ini mengintegrasikan seluruh simpul ketahanan pangan.  

Yang pasti diharapkan semua orang, menjadi target Pemerintah dan visi dari para pembantu Presiden adalah senyum petani,  keuntungan wajar bagi pelaku pasar, kelegaan konsumen,  dan stok kuat bagi negara untuk menjaga perut rakyat.  Semuanya dalam satu langkah kebijakan pangan yang terintegrasi.