Formulasi Kebijakan UU ITE di Indonesia

Kedua adalah menganalisis biaya dari pembuatan kebijakan ini. Biaya ini memainkan peran penting untuk mendukung efisiensi serta efektivitas pelaksanaan kebijakan. 

Biaya untuk pembuatan UU ITE sendiri bersumber dari pemerintah. Alokasi biaya beragam mulai dari biaya pembuatan RUU yang biasanya hingga mencapai angka miliaran rupiah hingga biaya pengimplementasianya. 

Ketiga adalah menganalisis kendala yang akan dialami kebijakan UU ITE. Kendala yang akan dialami pembentukan kebijakan seperti kendala keterbatasan teknologi yang ada di Indonesia.  Hal ini akan menghambat dalam pengimplemntasian UU ITE yang akan berhadapan dengan kriminal yang ahli dalam bidang teknologi. 

Kendala lain yang menjadi serius adalah pro dan kontra dari masyarakat. Pihak yang kontra akan kebijakan ini menganggap UU ITE akan menjadi alat untuk membungkam suara masyarakat sehingga memicu penolakan yang berujung pada demo. 

Kendala lain juga terdapat dari internal pemerintahan yang akan menggunakan kebijakan ini untuk kepentingan mereka. Kecurigaan masyarakat ini akan menjadi kendala dalam merumuskan alternatif kebijakan yang akan digunakan. 

Keempat adalah analisis efek samping yang akan ditimbulkan. Di satu sisi UU ITE ini akan meminimalisir tindak kejahatan lewat hukum yang akan menjerat pelanggarnya.

Namun, disisi lain ada efek samping negatif dimana ketidaksempurnaan kebijakan ini seperti anggapan masyarakat akan pasal karet yang melekat di UU ITE dapat membuat keadaan semakin memburuk. 

Terlebih, terdapat peluang efek samping penggugatan terhadap kebijakan ini yang dianggap tidak efektif dan tepat sasaran. Lembaga ataupun kelompok yang kontra akan kebijakan ini mampu menggugat UU ITE atas pelanggarannya pada hak masyarakat. 

Kelima adalah analisis waktu. Hasil dari pengilmpementasian UU ITE ini dinilai relatif singkat jika dibandingkan dengan kebijakan lainnya. Meskipun begitu, penyesuaian UU ITE ini memakan waktu yang lama karena pro dan kontra di masyarakat mampu menimbulkan evaluasi yang berujung pada perubahan isi UU ITE yang lebih sempurna. 

PERUMUSAN OPSI KEBIJAKAN

Kecepatan arus teknologi dan informasi membuat berbagai pihak memiliki pendapatnya sendiri atas kebebasan menyampaikan pendapat di internet. Sehingga, kebebasan pendapat ini tak jarang menyinggung keberadaan pihak lain.