Mohon tunggu...
Enggar Devry (43223110056)
Enggar Devry (43223110056) Mohon Tunggu... Lainnya - MAHASISWA

Mahasiswa - MAHASISWI UNIVERSITAS MERCU BUANA | PRODI S1 AKUNTANSI Kampus Universitas Mercu Buana Meruya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Akuntansi. Mata kuliah : Pendidikan Anti Korupsi dan Kode Etik UMB. Dosen Pengampu : Prof. Dr, Apollo, M.Si.Ak

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Kuis 13- Diskursus G Peter Hoefnagels pada Skema Criminal Policy di Ruang Publik di Indonesia

7 Desember 2024   07:55 Diperbarui: 7 Desember 2024   07:57 66
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Dokpri, Prof, Apollo UMB

Mengapa Skema "Criminal Policy" Hoefnagels Relevan di Indonesia?

Penerapan konsep kebijakan kriminal yang rasional menurut Hoefnagels menjadi sangat penting dalam konteks Indonesia, yang dihadapkan dengan sejumlah tantangan dalam sistem peradilan pidana dan penanggulangan kejahatan.Indonesia memiliki keragaman budaya, hukum adat, dan norma sosial. Keragaman ini memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kejahatan dan cara penanganannya. 

Dalam konteks ini, criminal policy berfungsi sebagai panduan untuk merumuskan respons yang inklusif dan efektif.  Beberapa alasan mengapa skema "Criminal Policy" ini relevan antara lain:

  1. Tingginya Tingkat Kejahatan: Kejahatan di Indonesia, baik dalam bentuk kriminalitas biasa maupun korupsi, masih menjadi masalah besar. Hoefnagels mengusulkan pendekatan yang lebih sistematis dan preventif, yang bisa mengurangi tingkat kejahatan dengan lebih efektif. Dalam hal ini, pendekatan reaksi sosial yang berbasis ilmu pengetahuan akan membantu para pengambil kebijakan membuat keputusan yang lebih tepat.

  2. Ketidakseimbangan Sistem Peradilan: Sistem peradilan pidana Indonesia sering dianggap tidak adil, baik dalam hal penegakan hukum yang diskriminatif maupun ketidakteraturan dalam proses hukum. Dengan memahami kebijakan kriminal sebagai sistem yang rasional, pengembangan kebijakan hukum yang lebih adil dan transparan bisa diterapkan. Ini sangat penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

  3. Penyebab Kejahatan yang Kompleks: Kejahatan tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut Hoefnagels, kebijakan kriminal harus mencakup pemahaman multidimensional terhadap penyebab kejahatan, sehingga dapat dirancang kebijakan yang tidak hanya mengutamakan penghukuman, tetapi juga pencegahan yang menyeluruh.

  4. Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat: Dalam masyarakat yang terus berkembang seperti Indonesia, peran pendidikan dan pemberdayaan sosial dalam mencegah kejahatan sangat penting. Hoefnagels menekankan bahwa pendekatan kebijakan kriminal yang berbasis pada pencegahan lebih efektif dalam jangka panjang. Dengan mengembangkan kebijakan yang mencakup aspek sosial dan budaya, Indonesia dapat membentuk masyarakat yang lebih sadar hukum.

Bagaimana Skema "Criminal Policy" Hoefnagels Dapat Diterapkan di Indonesia?

Untuk dapat mengimplementasikan skema kebijakan kriminal Hoefnagels di Indonesia, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil, baik di tingkat kebijakan nasional maupun di masyarakat:

  1. Reformasi Sistem Hukum dan Peradilan Pidana
    Dalam upaya menjadikan kebijakan kriminal sebagai suatu sistem yang rasional, Indonesia perlu melakukan reformasi terhadap sistem hukum dan peradilan pidana. Reformasi ini meliputi pembaruan dalam sistem peradilan yang lebih transparan, efisien, dan tidak diskriminatif. Salah satu langkah yang penting adalah peningkatan kualitas pendidikan hukum bagi aparat penegak hukum, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih berdasarkan bukti dan data.

  2. Pendekatan Preventif melalui Pendidikan dan Sosialisasi
    Pencegahan adalah aspek penting dari kebijakan kriminal menurut Hoefnagels. Di Indonesia, pendekatan preventif harus melibatkan pendidikan hukum sejak dini, baik di sekolah-sekolah maupun melalui kampanye sosial yang melibatkan masyarakat luas. Selain itu, penguatan pendidikan moral dan karakter di kalangan generasi muda dapat membantu menurunkan angka kriminalitas.

  3. HALAMAN :
    1. 1
    2. 2
    3. 3
    Mohon tunggu...

    Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
    Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
    Beri Komentar
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun