Drama Penundaan Pemilu

Publik kembali diajak menyaksikan drama demokrasi berupa wacana penundaan pemilu bahkan perpanjangan periode presiden  yang dilontarkan sebagian tokoh dan beberapa partai politik. 

Dalih yang diajukan mulai dari Indonesia masih dalam keadaan pandemic, pemulihan ekonomi, menyampaikan aspirasi masyarakat bahkan dalih anggaran pemilu yang tidak ada. 

Pihak berseberangan pun membalas dengan wacana tolak penundaan pemilu dengan argumen-argumen yang mematikan.  Bahkan ancaman pemakzulan. 

Publik juga masih ingat beberapa waktu lalu DPR dan Pemerintah membuat drama ketika pembahasan revisi UU Pemilu  yang memutuskan pemilu serentak 2024. 

Drama terkait pemilu berupa pemilu serentak Pilpres dan Pileg masih segar dalam ingatan, dimana terjadi polarisasi yang sangat panjang dan membelah warna dan  kubu ditengah-tengah masyarakat. 

Pemilu serentak tidak hanya membingungkan tetapi juga menelan korban, yakni social distruction.   Pasca pemilu luka hati masyarakat tidak cepat berlalu, kubu yang berbeda pilihan melanjutkan perseteruan di ruang-ruang domestik dan ruang publik bukan hanya di ruang sosial media.

Pemilu sebagai pesta demokrasi lima tahunan yang menelan dana Trilyunan rupiah, nyaris tidak banyak berdampak pada kehidupan sosial. Kesejahteraan ekonomi yang di damba para pendukung kandidat tidak juga terwujud. Seolah lagu lawas berkumandang, kecewa dan tidak percaya pemilu. 

Benarkah masyarakat tidak memerlukan pemilu? tidak ingin memilih kembali calon wakil rakyat dan pemimpinnya?  lalu pihak mana yang paling berkepentingan terhadap terselenggaranya demokrasi di negara ini ? 

Sebagai rakyat yang hanya memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup ditengah gempuran harga bahan pokok yang melambung dan menghilang di pasaran serta antrian minyak goreng yang mengular, Pemilu memberikan gagasan ambigu baik itu penundaan maupun bukan penundaan. 

Drama yang dibuat lebih apik dari sebelumnya, saat harga-harga tidak terkendali, mafia tanah menggerogoti setiap jengkal tanah rakyat,  kontradiksi pemindahan ibukota baru, tarik ulur kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi bahkan  ketertinggalan sektor pendidikan karena ketidaksiapan kurikulum mengadaftasi masalah yang ada.  dilontarkanlah isu perpanjangan presiden dan penundaan pemilu.  

Sebenarnya tidak perlu kajian dibahas secara komprehensif dan panjang. Juga tidak perlu melakukan test the water, rakyat sudah tahu ada udang apa dibalik bakwan. 

Rendahnya empati para elit  terhadap permasalahan yang dihadapi rakyat semakin terasa saat jauh dari pemilu. Dengan makin gencarnya wacana penundaan pemilu, maka semakin jauh empati itu.  

Pemerintah sibuk dengan gagasan perpindahan  IKN yang ditargetkan terlaksana  sebelum pemilu 2024 dilaksanakan. Sedangkan elit politik sibuk dengan membuat peluang-peluang untuk bisa merapat ke Istana dan mendapat kue kabinet di sisa-sisa waktu kekuasaan. 

Melalui drama penundaan  pemilu ini pulalah membuka kedok ruang demokrasi yang sesungguhnya, ambigu dan kebernihilan. Sayangnya rakyat sibuk mengantri monyak goreng, jadi sebagiannya tidak peduli dengan berkembangnya wacana tersebut. 

Mungkin sebagiannya berharap tetap dilaksanakan pemilu karena setidaknya akan ada pembagian sembako atau kaos dari para caleg dan capres, atau cakada. sebagiannya lagi wait and see atas kemungkinan akhir dari drama ini, berhasilkah isu penundaan pemilu ini menjadi pemufakatan para elit di negeri ini?  apakah akan menjadi ending yang mengharu biru, amandemen UUD NRI 1945? sehingga dengan mudahnya merubah konstitusi negara,  apapun akan terjadi pada bangsa ini termasuk mungkin hilangnya istilah NKRI.