- Kurangnya Penegakan Hukum: Hukum Indonesia sebenarnya sudah cukup jelas dalam menjamin kebebasan beragama. Namun, penegakan hukum yang lemah sering kali membuat kelompok intoleran merasa berani melakukan aksi-aksi provokatif tanpa takut akan konsekuensi hukum.
Peran Tokoh Agama dan Pemerintah
Dalam menghadapi aksi intoleransi, peran tokoh agama sangat penting dalam menenangkan umat dan menyerukan kedamaian. Para pemuka agama, baik dari Islam maupun Kristen, harus terus mengingatkan umatnya tentang pentingnya toleransi dan harmoni sosial. Sebagai contoh, banyak pemimpin Muslim yang moderat di Indonesia telah menyerukan agar masyarakat menghargai perbedaan dan mengutuk segala bentuk aksi intoleransi, termasuk demonstrasi yang berpotensi mengarah pada kekerasan.
Pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga toleransi dan kerukunan. Pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan hukum terhadap oknum yang menyebarkan kebencian dan melakukan provokasi atas dasar agama. Di sisi lain, pemerintah juga harus memberikan perlindungan yang sama kepada semua institusi agama, termasuk sekolah-sekolah berbasis agama seperti Gamaliel.
Membangun Toleransi Beragama yang Berkelanjutan
Untuk mencegah kasus serupa di masa mendatang, perlu ada langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik masyarakat, pemerintah, maupun institusi pendidikan. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:
- Pendidikan Multikultural: Sistem pendidikan perlu memasukkan kurikulum tentang multikulturalisme dan toleransi beragama. Siswa perlu diajarkan sejak dini bahwa perbedaan adalah kekuatan, bukan ancaman.
 Â
- Dialog Antaragama: Dialog yang melibatkan berbagai pemuka agama bisa menjadi sarana untuk membangun pemahaman yang lebih baik di antara berbagai kelompok masyarakat. Dengan dialog, kesalahpahaman bisa diminimalkan, dan jalan keluar dari konflik bisa ditemukan.
- Peningkatan Kesadaran Hukum: Masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya penegakan hukum dalam kasus-kasus intoleransi. Dengan demikian, aksi-aksi intoleransi bisa diatasi melalui jalur hukum, bukan dengan kekerasan atau intimidasi.
Kesimpulan
