Projek Penguatan Profil Pancasila ( Dilema dan Tantangan Dalam Pembentukan Karakter dan Moral Peserta Didik)

Perubahan pertama jelas pada pelatihan yang dilakukan untuk guru dan sekolah. Pemerintah perlu untuk tidak pelit memberikan penugasan melatih trainer-trainer yang dapat diterjunkan langsung ke sekolah-sekolah untuk melatih guru-guru. Memang perlu biaya yang besar tapi hal ini amat dibutuhkan agar ada keseragaman pemikiran terhadap konsep yang diinginkan. Pelatihan yang baik akan paling tidak memberikan keberhasilan hingga 60 sampai 70 persen sekolah dengan kemampuan yang baik pada penerapan P5 di sekolahnya. Bayangkan dari 60 persen saja sekolah semisal SMA di Indonesia yang berjumlah 14.573 sekolah 60 persennya adalah 8.744 sekolah dengan masing masing sekolah ada 1000 siswa maka aka nada lebih dari delapan juta peserta didik yang siap terjun ke masyarakat dengan karakter dan moral sesuai dengan konsep dan tujuan penerapan P5.

 Perubahan kedua adalah pada penerapan P5 dimana perlu asesmen yang benar terkait sekolah mana yang bisa mengimplementasikan P5. Penerapan P5 berbeda dengan kegiatan prakarya ataupun projek yang digunakan pada mata pelajara. Penerapan P5 mengedepankan pada perubahan perilaku peserta didik yang menunjukkan ketercapaian Profil Pelajar Pancasila sesuai yang diharapkan. Penerapan P5 pun bukan sekadar pemenuhan jam mengajar melainkan bagian dari guru melakukan identifikasi terhadap kebutuhan belajar dan kriteria kecerdasan emosional peserta didik di sekolah. P5 pun diterapkan untuk dapat memberikan kebebasan peserta didik dalam merancang, melaksanakan, mereflesksi, dan menyimpulkan terkait pada projek yang sudah dilakukannya. P5 bukan hanya sebuah identifikasi pengalaman belajar, lebih dari itu P5 memberikan tuntutan pemenuhan kualitas pengamalan, pemikiran, dan tindakan yang dilakukan peserta didik sebagai bentuk perubahan karakternya membentuk Profil Pelajar Pancasila. Oleh karena itu penerapan P5 di sekolah-sekolah wajib ada perlakuan khusus berupa asesmen yang jelas dan sistematis sehingga dapat menunjang perubahan tersebut. Jam P5 pun sebaiknya lebih flexible dengan Batasan jelas, dan menjadi bagian dari jam tersendiri sehingga tidak ada kerancuan dalam pembuatan jadwal serta prosedur pelaksanaan P5 di sekolah.

Terakhir adalah bahwa pemerintah wajin melakukan pengukuran yang jelas bagaimana suatu sekolah benar-benar telah memiliki iklim yang menunjang terhadap perubahan terkait penetapan kurikulum merdeka. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi bukan hanya menunjuk tapi terjun langsung melakukan asesmen terhadap sekolah-sekolah yang dianggap layak melakukan implementasi kurikulum merdeka. Bagi sekolah yang dianggap belum layak maka wajib dilakukan pendampingan minimal satu tahun untuk memastikan iklim sekolah itu menunjang terhadap implementasi. Karena dengan memastikan iklim sekolah benar-benar menunjang lah maka pelaksanaan P5 dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Tak ada gading yang tak retak, tak ada ranting yang tak patah. Sebagai sebuah negara yang sedang membangun identitas pendidikannya maka sudah selayaknya akan selalu ada perubahan. Saat setiap pendidik sudah dipastikan selalu siap terhadap perubahan, sebagai masyarakat pun kita jangan hanya berpangku tangan dan mempasrahkan Pendidikan putra-putri kita hanya pada Lembaga Pendidikan dalam hal ini sekolah. Sebagai masyarakat, kita pun harus selalu melek terhadap berbagai isu Pendidikan dan memastikan bahwa kita pun berkontribusi terhadap pemajuan Pendidikan. Pembentukan karakter dan moral generasi ini bukan hanya tanggung jawab sekolah dan pemerintah, tapi juga tanggungjawab dari masyarakat. Jadi tetap berusaha untuk Pendidikan di Indonesia yang lebih baik.

Penulis  : Endar Priyo Sulistiyo ( Sekjen AGSI, Anggota Dewan Eksekutif APKS PGRI Pusat, Mahasiswa Pascasarjana Prodi IPS Universitas Palangka Raya )