Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar: Sekolah Penggerak, Bisa!

Hadirnya PSP ini dimaksudkan akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak satu sampai dua tahap lebih maju. Program ini dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak.

Kedua, seleksi dilakukan terhadap Kepala Sekolah karena kepala sekolah sebagai leader di satuan pendidikan harus menjadi motor penggerak dan katalisator dalam menggerakkan semua unsur di sekolah untuk serentak bergerak bersama melakukan pembenahan di sekolah. Kepala Sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di setiap satuan pendidikan yang menggerakkan sekolah dengan berkolaborasi bersama para pemangku kepentingan untuk mewujudkan sekolah yang berpusat pada murid.

Merdeka Belajar adalah ikhtiar berkelanjutan untuk menghadirkan sistem pendidikan Indonesia, mulai dari tingkat paling bawah, dasar, menengah, dan tinggi agar dapat beradaptasi dengan era industri 4.0. 

Konsep merdeka belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. 

Dengan kata lain, konsep Merdeka Belajar memberi ruang yang sangat terbuka kepada peserta didik untuk menunjukkan semua potensi dan kualitas berdasarkan bakat dan kemampuan, baik pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga domain pembelajaran ini dicobagerakkan secara sinergis dan integratif agar dapat melahirkan insan Indonesia yang unggul dan paripurna.

Dan hal itu dapat dilakukan melalui PSP, di mana dengan pendekatan PSP akan menitikberatkan integrasi secara holistik kompetensi dan kemampuan literasi dan numerasi, dan karakter peserta didik secara simultan, yang diawali dengan pengembangan SDM yang unggul, dalam hal ini Kepala Sekolah dan guru di tingkat satuan pendidikan (sekolah).

Dokpri

PSP diharapkan dapat mendorong percepatan (akselerasi) transformasi pendidikan Indonesia menuju visi Indonesia maju dengan terciptanya Pelajar Pancasila yang berkrpibadian berdaulat dan mandiri. Melalui lima intervensi yang dilakukan dan diperoleh sekolah, maka akan memperkuat seluruh aspek sekolah, baik pada aspek manajemen, administrasi, perencanaan berbasis data, proses pembelajaran (paradigma baru), dan digitalisasi sekolah.

Untuk angkatan pertama 2500 Sekolah Penggerak,  saat ini sedang mengikuti Diklat Komite Pembelajaran (DKP). Komite Pembelajaran itu sendiri direkrut dari unsur sekolah penggerak sendiri, yang terdiri dari Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, Guru Kelas, dan Guru Mata Pelajaran sesuai dengan jenjang satuan pendidikan. Sekanjutnya setelah mengikuti DKP, maka Komite Pembelajaran melakukan in house training (IHT) di sekolahnya masing-masing dengan melibatkan semua guru dan tenaga pendidik lainnya. 

Dalam pelaksanaannya Sekolah Penggerak juga didampingi oleh Pelatih Ahli. Pelatih Ahli Sekolah Penggerak adalah pendamping Kepala Sekolah, Guru/Pendidik, dan Pengawas Sekolah/Penilik untuk mewujudkan sekolah yang berpusat pada murid. Pelatih Ahli dalam melaksanakan tugas pendampingan mengacu pada tiga tugas utama, yaitu gotong royong untuk pendidikan, mendampingi komunitas sekolah, dan menfasilitasi transformasi pendidikan.

Gotong royong untuk pendidikan, adalah berkontribusi dalam upaya gotong-royong untuk transformasi pendidikan Indonesia; mendampingi komunitas sekolah, yakni berkesempatan belajar dan berbagi bersama pengawas, kepala sekolah, dan guru di daerah sasaran PSP; sedangkan menfasilitasi transformasi, adalah berjejaring dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan dan komunitas praktisi dalam program sekolah penggerak.

Dengan pola seperti ini maka "serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar" adalah sebuah pilihan yang niscaya demi mempercepat transformasi pendidikan Indonesia yang lebih maju. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belakar bersama komunitas penggerak yang terdiri dari orang tua, tokoh masyarakat dan adat, organisasi, cendekiawan, relawan, dan pemangku kepentingan lainnya.