SBY Membentuk “Kabinet Bayangan”?

Tadi pagi saya membaca sebuah running text berita di salah satu TV Swasta Nasional yang menyebutkan bahwa Mantan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk sebuah paguyuban  untuk mengumpulkan mantan anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Paguyuban ini bertujuan untuk mendekatkan hubungan dan merekatkan persahabatan melalui jalinan komunikasi antara para mantan anggota KIB.

***

Paguyuban ini diperkenalkan dan di-launching untuk pertama kalinya ketika SBY mengadakan jamuan buka puasa bersama dan reuni antara sesama mantan anggota KIB (Senin, 13/6/16). Pada kesempatan tersebut SBY menjelaskan pula tujuan pembentukan paguyuban tersebut. Menurut SBY, bahwa, "Paguyuban ini adalah wadah untuk melanggengkan persahabatan dan persaudaraan dan tidak dirancang untuk tujuan politik”. Lebih jauh SBY menegaskan bahwa, "Paguyuban ini bersifat inklusif, tidak eksklusif." (sumber).

Paguyuban itu sendiri dalam KBBI diartikan sebagai perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang yang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan) di antara para anggotanya (sumber).

Menilik pada pengertian berdasarkan KBBI di atas, maka pembentukan paguyuban ini menjadi sesuatu yang positif dan tidak perlu dipersepsikan atau ditafsirkan secara keliru. Seperti sudah ditegaskan bahwa paguyuban ini bersifat kekeluargaan, maka 'produk' yang dihasilkan dari proses kerja anggota paguyuban diharapkan bernilai manfaat untuk semua. Kerja-kerja intektual dan praksis yang diolah dan dihasilkan melalui dapur paguyuban diharapkan berimplikasi positif bagi perkembangan perjalanan kebangsaan Indonesia ke depan.

***

Bahwa paguyuban KIB ini lahir tidak atas tendensi dan motif politik, apalagi motif ekonomi tertentu. Tapi sebagai sebuah wadah berekpresi bagi mantan-mantan pejabat, apalagi mantan anggota kabinet (menteri dan presiden) setelah tidak lagi berada di tampuk kekuasaan, untuk memberikan sumbangsih bagi pembangunan dan kebesaran negeri. Kita berprasangka baik (husnudzon) bahwa dengan terlibat secara akitif dalam paguyuban ini, para mantan diberi ruang untuk dapat dengan leluasa berekspresi secara kreatif. Dengan begitu, kevakuman setelah berkuasa tidak membuat mereka terjebak dan mengalami sindrom setelah berkuasa (post power syndrome).

Kita perlu menghindari pemikiran stigmatis bahwa para mantan penguasa negeri 'berulah' hari ini dengan membentuk ini itu, bukan karena khawatir kehilangan 'panggung'. Tapi apa yang kita lihat hari ini dari 'para mantan' ini karena kecintaan mereka yang begitu besar terhadap kebesaran dan keberlangsungan negeri ini.

Mereka tidak ingin semua yang telah dilakukan sejak dari para founding father sampai pada era kepemimpinan mereka menjadi sia-sia. Kesia-siaan bukan karena nilai dari usaha yang telah mereka lakukan, tapi hal itu terjadi karena rezim pengganti (suksesor) kurang memberikan penghargaan yang sepantasnya. Karena itu menjadi wajar bila 'para mantan' merasa resah dan gelisah, menurut kacamata mereka, melihat kecenderungan arah pengelolaan manajemen pemerintahan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai perjuangan, ideologi, dan konstitusi negeri. Kemudian atas latar tersebut mereka merasa terpanggil turun gunung untuk memberikan saran dan masukan.

Saran dan juga mungkin kritik, tidak semata atas landasan niat membalas dendam, tapi semata-mata karena ketulusan hati mereka yang tidak ingin menyaksikan sebuah kesalahan kecil dapat merusak seluruh tatanan yang sudah rintis dan ditata sejak awal. Maka sudah seharusnya rezim sekarang menyambut 'niat baik' kehadiran paguyuban ini sebagai sebuah elemen bangsa untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun kebesaran negeri. Negeri Indonesia, yang adil dan makmur, gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo.

***

Para mantan di bawah komando SBY harus dapat membuktikan melalui kerja intelektual maupun praksis dan tidak bermaksud untuk merecoki rezim yang sedang berkuasa. Jika hal itu tidak terbukti, akan menimbulkan kecurigaan dan tudingan, bahwa di balik pembentukan paguyuban ini, memang sejak awal dirancang sebagai bentuk move politic.

Bahwa di awal sengaja diumbar tidak bermuatan politik dan ekonomi, tapi dalam perjalanan tendensi politik dan ekonomi malah semakin menguat. Maka bukan lagi merupakan sebuah paguyuban yang bersifat kekeluargaan, tapi malah berubah rupa menjadi sebuah kabinet bayangan (shadow cabinet).

***

Dalam alam demokrasi bukan merupakan sesuatu yang diharamkan bila ada kabinet bayangan di luar kabinet resmi pemerintah. Dalam  beberapa hal, sebuah kabinet bayangan harus dilihat sebagai sebuah kreatifitas politik yang positif untuk menyegarkan iklim dan atmosfer politik nasional.

Kehadiran sebuah kabinet bayangan akan memberikan warna yang berbeda dari homogenitas praktek politik. Homogenitas atau keseragaman praktek politik dapat membuat sebuah rezim lupa akan tujuan awal menerima amanah. Karena homogenitas politik akan melahirkan monoloyalitas (loyalitas tungal). Bila sudah terjadi monoloyalitas, maka yang terjadi adalah kecenderungan muncul benih-benih sikap otoriter dan sikap korup. Tapi dengan kehadiran sebuah praktek politik yang cenderung 'berlawanan' akan membuka ruang diskusi sehingga terjadi dinamika kehidupan politik yang dinamis.

Kabinet bayangan secara umum dipahami sebagai sebuah wadah yang dibentuk oleh partai atau koalisi partai oposisi yang bertugas untuk mengawasi kinerja pemerintah yang sedang berkuasa. Dan struktur kabinet bayangan pun dibentuk secara formal sehingga anggota-anggota kabinet bayangan yang berada di dalamnya bertugas untuk membayangi setiap langkah dan kebijakan pemerintah yang berkuasa (sumber). Yakni, menjalani fungsi kritik, kontrol, koreksi dan sekaligus sebagai kekuatan penyeimbang bagi pemerintah yang tengah berkuasa (sumber).

***

Dinamisasi praktek politik yang beragam sebagai perwujudan tanggung jawab bersama dari setiap elemen bangsa akan melahirkan ide-ide kreatif yang mendorong sebuah gerakan masif demi membangun negeri. Diharapkan dengan adanya kabinet bayangan akan memacu semangat rezim berkuasa untuk bersikap hati-hati dalam mengambil kebijakan dan langkah politik. Rezim berkuasa juga harus berbuat yang terbaik sesuai dengan ideologi dan konstitusi negara demi menyejahterakan kehidupan bangsa. Dengan demikian, rezim atau pemerintah yang sedang berkuasa akan senantiasa menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara benar dan bertanggung jawab.

Dengan begitu kita patut berbesar hati (optimis) bahwa rezim di bawah kontrol dari oposisi melalui kabinet bayangan tidak akan berlaku curang untuk mengkhianati amanah rakyat dan bangsa. Itu berarti kita juga patut berharap kepada SBY melalui paguyuban mantan pejabat ini dapat memberikan nilai positif bagi perkembangan politik nasional dan pembangunan bangsa dan negara. Tidak dimanfaatkan untuk praktik politik praktis jangka pendek yang hanya untuk sekadar pencitraan semata. Atau malah ditafsirkan sebagai upaya untuk mengurangi post power syndrome yang seperti selama ini dikesankan oleh publik kepada SBY.

SBY harus dapat menepis kesan stigmatis itu, bahwa kritik, saran, dan masukan yang diberikan kepada pemerintah selama ini bukan karena pengaruh dari 'kerinduan' ingin kembali menikmati privelege masa-masa sebagai presiden. Kalau pun dikesankan sebagai 'kerinduan', hal itu tidak mempunyai kaitan langsung dengan sindrom kuasa. Tapi lebih karena kecintaan terhadap negeri yang demikian besar ini agar tidak lagi terjebak dan jatuh pada sebuah kondisi yang tidak menggembirakan, atau momentum sejarah yang mengecewakan anak negeri.  

Dan pun bila SBY 'berniat' ingin menjadikan paguyuban mantan pejabat KIB ini sebagai embrio awal terbentuknya kabinet bayangan. Asal hal itu diawali dengan niat nan tulus demi kejayaan dan kepentingan seluruh anak negeri dan bangsa. Tidak untuk kepentingan politik kelompok yang bersifat jangka pendek dan sesaat. Kita persilakan bila suatu saat nanti SBY mengarahkan paguyuban ini bermetamorfosa menjadi sebuah Kabinet Bayangan. Why not?

Wallahu a’lam bish-shawabi

Makassar, 14  Juni  2016
Oleh : eN-Te