Kedua, Jokowi “berdosa” terhadap Fauzi Bowo (FB). Gegara karena menuruti keinginannya untuk bisa berkompetisi dalam Pilgub DKI Jakarta telah memupus harapan FB untuk dapat menggapai kursi singgasana di Balai Kota dan memimpin DKI Jakarta dalam dua periode. Lebih menyakitkan lagi hati FB, karena Jokowi adalah orang ndeso yang berani menantang kerasnya kehidupan ibukota. Padahal dia sangat paham bahwa ada pameo, kejamnya ibu tiri tak sekejam ibukota. Sampai-sampai dalam kepanikan dan hati nelangsa yang membuat kalap, FB harus “mengusir” warga ibukota yang bukan penduduk asli Jakarta untuk pulang ke Solo bila memilih Jokowi (pada putaran kedua).
Ketiga, Jokowi “berdosa” kepada partai yang ingin merapat dan berkoalisi dengannya dalam pertarungan babak kedua Pilgub DKI Jakarta. Hanya karena “tidak sepakat” dengan mahar politik, Jokowi dengan tegas menolak Partai (katanya berbasis) agama untuk bergabung dengannya. Karena bagi Jokowi praktek patgulipat dengan mahar politik adalah investasi tak berguna, dan hanya membuat politik menjadi sesuatu yang remah-remah.
Keempat, Jokowi “berdosa” karena telah dengan sengaja mengabaikan perasaan Ketua Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subiyanto (PS). Padahal, Jokowi sangat tahu dan mahfum, bahwa PS sudah sangat lama memendam keinginan dan menggadang-gadang akan masuk dan duduk di singgasana istana Presiden RI. Karena keinginan terpendam itu pula, membuat PS rela “membujuk” Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, agar memboyong Jokowi ke Jakarta. Sayangnya, setelah menjadikannya sebagai “orang” di Jakarta, Jokowi malah balik menghadangnya. Bukannya berterima kasih karena telah diberi jalan dan kesempatan, Jokowi malah mengkhianati PS, menerima “tugas” partai untuk maju menjadi Capres dari PDIP. Sakitnya tuh di sini (sambil tunjuk dada). Dalam kegeraman yang amat sangat, PS kemudian mempopulerkan istilah pemimpin mencla mencle, pemimpin pembohong, dan pemimpin boneka untuk memberi stigma (negative) terhadap Jokowi. Tujuannya jelas, untuk menghancurkan kredibilitas dan integritas Jokowi, sehingga rakyat tak percaya dan tidak memilih Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu. Hanya saja, PS kurang awas, sehingga lupa pada hukum kausalitas dan prinsip aksi reaksi, siapa yang menabur angin, ia yang akan menuai badai. Dan badai itu kemudian meruntuhkan “kharisma” PS sendiri sehingga harus takluk oleh Jokowi.
Kelima, Jokowi “berdosa” karena tetap “mendeklarasikan” kemenangannya pada Pilpres lalu meski hanya berdasarkan pada perhitungan cepat, sementara pada saat yang hampir bersamaan kompetitornya, PS juga mengklaim telah memenangkan pertarungan, dan berhak melakuan selebrasi sujud syukur. Dosanya semakin bertambah, karena tetap keuh-keuh mempertahankan kemenangannya, meski sudah dikumpulkan berton-ton “kecurangan” pemilu ala salah satu partai anggota koalisi KMP. PS bahkan nyaris ingin “mengundurkan” diri dari kompetisi karena alasan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Kemudian bersama-sama membuat dagelan yang tidak lucu, baik oleh PS sendiri maupun pendukungnnya. Pendukungnya malah dengan rela “menggadaikan” ketauhidannya (aqidahnya) dan memaksa gusti Allah SWT untuk harus turun tangan “memenangkan” jagoannya (artikel terkait). Tanpa memperhitungkan citra dirinya, PS malah di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tega memaki negerinya sendiri sebagai bangsa kacung dan lebih buruk dari negara-negara totaliter, fasis, dan komunis. Saya tidak tahu, apakah karena terinspirasi dari “pidato penghinaan” itu, kemudian para pendukungnya juga menuduh Jokowi memang memiliki riwayat keturunan “PKI”.
Keenam, Jokowi “berdosa” karena telah dengan sengaja menolak Aburizal Bakrie (ARB) yang membawa bendera Partai Golkar untuk berkoalisi bersamanya dalam pertarungan Pilpres 2014. Setali tiga uang dengan partai (berbasis agama) yang pernah datang menawarkan ingin berkoalisi dalam Pilgub DKI, Jokowi menolak ARB karena alasan yang nyaris sama. Dalam posisi yang sudah “terjepit” ARB masih tinggi hati dan meminta “jatah” untuk berkoalisi yang hampir tidak mungkin dipenuhi Jokowi. Maka dalam kebuntuan itu, dengan membawa segompoh kecewa, ARB pergi dan berlabuh bersama PS, membentuk koalisi merah putih (KMP). Koalisi ini terbentuk karena motif, jika tidak berlebihan, saya mau mengatakan bertujuan ingin “menghancurkan” Jokowi. Tapi, bukan Jokowi kalau tidak sigap mengantisipasi kemungkinan tersebut, dan malah terkesan dapat “memainkan” perasaan koalisi seberang ini, sehingga menjadi terombang-ambing. Terbukti ada anggota koalisi ini (KMP) malah akhir-akhir ini main mata dengan Jokowi, meski masih malu-malu kucing, karena tidak ingin menyakiti hati sekondangnya di KMP dengan cara vulgar.
Ketujuh, Jokowi “berdosa” kepada seluruh rakyat Indonesia. Jokowi telah dengan sengaja “menyembunyikan” identitas diri dan tidak dengan terang benderang membuka kepada public. Jokowi membiarkan public menerka-nerka, apa sesungguhnya identitas aslinya. Publik meraba-raba, apakah Jokowi benar-benar beretnis Jawa? Atau malah sebaliknya, sebagaimana berita bertubi-tubi yang dilansir oleh kelompok spesialis fitnah, bahwa ia beretnis China? Apakah Jokowi seorang muslim atau seseorang yang berlindung di balik inisial “H”. Joko Widodo. Inisial “H” yang oleh kelompok spesialis pemfitnah memplesetkan sebagai nama yang berkesan beragama non Islam, Herbertus. Begitu pula dengan pertanyaan yang membuat produksi fitnah itu tak pernah berakhir, yakni berkaitan dengan paham ideologi Jokowi. Karena “ketidakjelasan” masalah ini, membuat isu Jokowi “PKI” kembali menyeruak. Apalagi pada momentum menjelang mengenang tragedi 30 S/PKI dan 01 Oktober kemarin yang diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Banyak pihak yang ingin membonceng momentum itu, apalagi barisan sakit hati yang tak pernah sembuh-sembuh untuk bergerak maju (move on), mengolah isu dan memproduksi berita bohong dan fitnah, sehingga membuat Seskab, Pramono Anung menjadi berang.
Jokowi Bergeming
Rupanya Jokowi tak terpengaruh dengan semua berita miring tentang dirinya. Jokowi seakan membiarkan pikiran “nakal” public untuk menerka dan menafsirkan dirinya. Bukan saja menerka dan menafsirkan dirinya sesuai dengan persepsi mereka, tapi bila perlu “mengulitinya” sampai habus dan tuntas tas tas taaas. Jokowi seolah ingin mengatakan bahwa biarlah waktu yang berbicara, apakah ia benar-benar sebagaimana dipersepsikan (negative) oleh kelompok spesialis penghina dan yang memfitnahnya? Bagi Jokowi tidak penting ia harus menjelaskan tentang identitas dirinya secara lengkap dan utuh. Toh, apapun yang akan ia klarifikasi tidak akan serta merta menghapus semua stigma yang terlanjur disematkan. Apalagi yang menyematkan itu adalah kelompok, yang memang bawaannya alergi terhadap semua yang berkaitan dengan Jokowi.
Dalam pandangan kelompok ini, biar Jokowi menghadirkan seorang “Nabi” untuk menjelaskan asal usul, etnisitas, agama dan kepercayaan, serta paham ideologinya, hal itu tidak akan cukup mampu menjernihkan “air” yang sudah keruh itu. Buat kelompok spesialis pemfitnah ini, sudah cukup titah dari seseorang yang dinobatkan sebagai “nabi”, yang patut didengar dan ditaati. Selain dari itu, nonsense.
Jokowi, mengapa pula engkau harus lahir, besar, dan menjadi orang pertama di negeri ini? Tidakkah engkau merasa bersalah dan berdosa, karena telah dengan sengaja mengabaikan dan menyakiti perasaan sebagian orang? Termasuk seseorang yang telah sangat berjasa “mengangkatmu”, dan membuatmu begitu dikenal dan digandrungi banyak orang, sehingga harus mengalahkannya dalam sebuah kompetisi dan kontestasi yang sangat bergengsi, menjadi Presiden Republik Indonesia. Maka terimalah sumpah serapah, caci maki, dan fitnah itu dengan kebesaran jiwa dan lapang dada. Tidak usah berkeluh kesah, apalagi harus mengultimatum seseorang atau sekelompok orang yang telah dengan sengaja tak bosan-bosan mencaci maki dan memfitnahmu. Karena semua itu memang “salahmu”, mengapa pula engkau harus lahir di dan menjadi Presiden Indonesia?
Ya sudah begitu saja, selamat membaca!
