APBD Jember Tak Kunjung Menemukan Kejelasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen yang sangat penting dalam konteks pelayanan publik untuk dapat mensejahterakan rakyat.

Pada masa jabatan Bupati Faida tahun lalu, APBD memang sudah mengalami masalah. Hal tersebut dikarenakan tahun lalu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa resmi menyatakan penolakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 yang diajukan oleh Bupati Jember, Faida.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sebenarnya telah menyuruh Bupati Jember untuk mermperbaiki Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember yang masih terdapat kesalahan atau kerancuan tersebut. Namun, Bupati Jember, Faida tak kunjung memperbaikinya

Akibatnya APBD Kabupaten Jember menjadi tidak sah dan Jember menjadi daerah yang tanpa APBD.

Setelah pergantian masa jabatan pada tahun 2021, Bupati Jember yang baru, Hendy Siswanto telah mengupayakan agar problematika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jember dapat segera diselesaikan.

Pasalnya, hingga saat ini permasalahan - permasalahan baru banyak muncul akibat ketidakjelasan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut. tidak hanya para instansi pemerintahan daerah yang pusing memikirkan hal ini. Namun, para masyarakat juga merasakan dampaknya.

Misalnya pada situasi pandemi seperti sekarang ini yang sudah semrawut menjadi semakin semrawut akibat ambiguitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jember ini. 

Angka masyarakat yang terpapar virus corona di Kabupaten Jember dari hari ke hari semakin meningkat dan tentunya jumlah pelayanan kesehatan juga semakin meningkat. Untuk menangani kasus tersebut, pihak rumah sakit harus melengkapi berbagai macam sarana yang dibutuhkan. Seperti obat - obatan dan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap bagi tenaga kerja di bidang kesehatan. Belum lagi masalah biaya operasional tagihan listrik, air, telepon, dan lain - lain yang harus diperhatikan pula.

Hal tersebut pastinya membutuhkan dana yang sangat besar mengingat jumlah pasien yang terpapar virus Corona yang semakin meningkat. Namun, karena ketidak pastian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, akibatnya rumah sakit daerah yang ada di Kabupaten Jember menjadi kesulitan dalam membiayai keperluan - keperluan yang harus dipenuhi demi lancarnya pekerjaan di bidang kesehatan tersebut.

Tidak cukup sampai disitu, masalah lain pun timbul akibat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jember yang masih belum jelas. Pada masa pandemi saat ini, sekolah - sekolah yang ada di Kabupaten Jember di tutup dan pembelajarannya diganti menggunakan sisten daring (dalam jaringan).

Para murid didik dan guru tidak bisa bertatap muka secara langsung. Oleh karena itu, dengan sistem pembelajaran dalam jaringa tersebut dapat menimbulkan perubahan moral pada murid didik. Banyak diantara para murid yang mulai menunjukkan sikap ketidak sopanan terhadap guru.

Dikarenakan pandemi saat ini sudah mulai mereda, pemerintah daerah ingin merencanakan progam uji coba sekolah tatap muka langsung bagi para murid didik dan guru. Program ini diharapkan mampu mengatasi masalah rusaknya pendidikan pada masa sekarang ini. ini tentunya juga membutuhkan dana yang besar.

Namun, lagi - lagi karena masalah ketiadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jember,  pendanaan program tersebut menjadi terkendala. Akibatnya program yang ditujukan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Kabupaten Jember berjalan dengan tidak sempurna.

Maka dari itu, pada tahun 2021 ini Bupati Jember Hendy Siswanto sangat mengupayakan kelarnya masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Namun, nyatanya selesainya masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jember tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Hal tersebut terjadi karena draf Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara belum juga diserahkan oleh Bupati Jember, Hendy Siswanto kepada DPRD.

Draf tersebut belum juga terkirim karena penginputan data Rencana Kerja dan Anggaran belum diselesaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah. nama pengguna di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah juga belum dirubah dari nama Bupati Jember yang lama ke Bupati Jember yang baru.

Kedepannya, pimpinan DPRD Kabupaten Jember dan Gubernur Jawa Timur berencana untuk mengadakan suatu pertemuan untuk membahas masalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember yang belum juga terselesaikan. 

Dengan ini, diharapkan agar Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat segera disahkan dan permasalahan - permasalahan yang timbul karenanya juga dapat terselesaikan sesegeran mungkin.