Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, Indonesia memiliki Rancangan Program Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 -- 2025 dengan sasaran "Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional". Mulai tahun 2017, dana yang  dianggarkan untuk infrastruktu lebih tinggi dibanding dengan sektor-sektor lainnya. tercatat dalam APBN 2017 pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dengan anggaran sebesar 387,3 Triliun rupiah, naik menjadi 123,4% per tahun 2017, hal ini mengindikasikan bahwasannya pemerintah mendukung penuh pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Dalam hal ini, kaitannya dengan infratruktur laut adalah adanya program pemerintah yang dinamakan tol laut.
Tol laut adalah sebuah gagasan dengan memandang laut sebagai penghubung berbagai daerah yang ada di Indonesia. Program ini sudah berjalan sejak awal November 2015. Gambarannya akan ada kapal-kapal besar yang bolak-balik di laut Indonesia, sehingga biaya logistik menjadi murah. Salah satu faktor penunjangnya adalah kebutuhan akan pelabuhan laut dalam (deep sea port) untuk memberi jalan bagi kapal-kapal besar yang melintasi rute dari Sabang sampai Merauke. Sebuah jalur yang membentang sejauh 5.000 kilometer atau seperdelapan keliling bumi.
Dengan adanya program tersebut sudah sewajaranya pemerintah akan membangun pelabuhan dan galangan kapal sebagai ujung tombak penggerak perekonomian antar pulau di Indonesia. Kondisinya Indonesia masih mengalami permasalahan dari segi penyebaran dan kuantitasnya. tercatat sekitar 60% galangan kapal di Indonesia berda di Pulau Batam, sedangkan total galangan kapal di Indonesia saat ini berkisar kurang lebih 250 galangan kapal. Hal ini diperparah dengan hanya terdapat 6 galangan kapal yang berada di daerah Indonesia Timur. Sedangkan dominasi galangan kapal di Indonesia juga masih berada di Pulau Jawa dan Batam.
Sedangkan untuk pelabuhan sendiri Nantinya akan ada 24 pelabuhan yang dibangun, pelabuhan yang dibangun di antaranya deep sea port di Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Sorong. Terdapat empat pembangunan yang sudah berjalan, Presiden sudah melakukan ground breaking di Kuala Tanjung dan 2018 mulai beroperasi. Sampai saat ini hanya pelabuhan yang ada di Sorong yang belum berjalan pembangunannya.
Pembangunan Pelabuhan yang terdapat di Sorong ini menopang kawasan ekonomi khusus yang akan ditetapkan di wilayah Papua Barat. Selain pelabuhan, di wilayah tersebut akan dibangun industri galangan kapal, industri perikanan, pembangkit listrik, serta pengembangan wisata bahari di Raja Ampat.
Menko Indroyono menyebutkan angka US$7 miliar atau setara Rp75 triliun sebagai anggaran yang dibutuhkan pemerintah untuk membangun lima pelabuhan besar pendukung program tol laut Presiden Jokowi. Nantinya tol laut tersebut akan terintegrasi dengan infrastruktur di darat dan udara. Harapannya biaya transportasi jadi murah, distribusi logistik jadi murah dan harga-harga yang berkaitan dengan kebutuhan pokok juga turun dengan signifikan.
Melihat 3 tahun berjalannya program Tol Laut, pembangunan pelabuhan dan galangan kapal dirasa belum mencapai target dan sasaran pemerintah dalam memenuhi kuantitas, hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah tidak adanya dokumen tata ruang laut yang menjadi acuan pasti peletakan pelabuhan dan galangan kapal di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya dorongan untuk pembuatan dokumen tta ruang laut di indoneisa. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 5 meliputi :
*Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K)
*Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)
*Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K)
*Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K)
Hal ini mendorong pemerintah untuk gencar dalam penyususnan dokumen tata ruang laut. Kondisinya hanya ada beberapa dokumen tata ruang laut yang diperdakan. Hal inilah yang sering menjadi hambatan izin pembangunan di beberapa sektor, terutama infrastruktur laut.
Dalam muatan RSWP-3-K, berisikan arahan kebijakan dalam penyusunan RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K dan Rencana yang memuat Arah Kebijakan Lintas Sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui Penetapan Tujuan, Sasaran Dan Strategi Yang Luas Serta Target Pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau Rencana Tingkat Nasional.
Sedangkan muatan dalam RZWP-3-K, berisikan Rencana yang menentukan Arah Penggunaan Sumber Daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang Memuat Kegiatan Yang Boleh Dilakukan Dan Tidak Boleh Dilakukanserta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dan arahan Pemanfaatan Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kab/Kota.
Dalam proses penyusunannya, inovasi yang ditawarkan adalah dengan mengikutsertakan akademisi di bidang perencanaan atau yang bergerak di bidang kemaritiman, sebagai solusi yang lebih kongkrit para akademisi tersebut dilibatkan dalam penyusunan regulasi tata kelola ruang laut. Dalam hal ini yang ditekankan adalah adanya regulasi yang menekankan kedaulatan laut Indonesia yang sistematis dan mudah dalam pelaksanaanya. Dalam kaitannya dengan pembangunan pelabuhan dan galangan kapal. Diharapkan dengan adanya sistem tata kelola ruang laut di Indonesia mempermudah perizinan dan pengelolaan galangan dan pelabuhan di Indonesia lebih berkelanjutan.
SUMBER REFRENSI
Ade. Surya, OPTIMALISASI PEMBANGUNAN KEMARITIMAN NASIONAL, Vol. VI, No. 20/II/P3DI/Oktober/2014
"Pemerintah Susun Roadmap Industri Kapal" diakses 6 November 2017, http://www.kemenperin.go.id/artikel/5332/Pemerintah-Susun-Roadmap-Industri-Kapal.html
"Potensi Indonesia Melalui Konektivitas Tol Laut dan Udara" diakses 6 november 2017
http://dephub.go.id/post/read/potensi-indonesia-melalui-konektivitas-tol-laut-dan-udara
Manfaat Tol Laut Sangat Besar diakses 6 november 2017
https://maritim.go.id/manfaat-tol-laut-sangat-besar/
Himpunan mahasiswa Sistem perkapalan its, Kajian Pengelolaan Industri Galangan Kapal Indonesia. BSO GARDAPANA HIMASISKAL FTK ITS 2016/2017
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 5
