Mohon tunggu...
Emerensiana Mimut
Emerensiana Mimut Mohon Tunggu... Guru - Mahasiswa

Membaca

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Tranformasi Sistem Pajak Indonesia: Menuju Ekonomi Digital dan Global

30 November 2024   15:54 Diperbarui: 30 November 2024   15:54 89
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber dari free pic 

Kedua, pemanfaatan big data dapat memungkinkan DJP untuk menganalisis data transaksi digital dalam jumlah besar secara real-time. Hal ini akan membantu mendeteksi wajib pajak yang belum melaporkan penghasilannya secara akurat.

Ketiga, integrasi dengan sistem pembayaran digital. Dengan semakin populernya metode pembayaran digital seperti dompet elektronik, pemerintah dapat mengembangkan sistem yang memungkinkan pengawasan langsung terhadap transaksi pajak.

Peran Edukasi dan Insentif Pajak
Transformasi sistem pajak tidak hanya soal regulasi dan teknologi, tetapi juga melibatkan perubahan pola pikir wajib pajak. Edukasi tentang pentingnya pajak sebagai sumber pembangunan harus terus dilakukan. Pemerintah dapat memanfaatkan platform digital untuk menyebarluaskan informasi terkait kewajiban pajak, baik melalui media sosial, webinar, maupun aplikasi.

Selain itu, pemberian insentif pajak bagi pelaku usaha digital dapat mendorong mereka untuk lebih patuh. Misalnya, insentif berupa pengurangan tarif pajak atau kemudahan administrasi dapat diberikan kepada UMKM yang mematuhi regulasi perpajakan.

Sumber dari free pic 
Sumber dari free pic 

Pembelajaran dari Negara Lain
Beberapa negara telah berhasil melakukan transformasi sistem perpajakan di era digital.

India, misalnya, menerapkan Goods and Services Tax (GST) yang mencakup transaksi digital. Sistem ini meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak sekaligus mendorong transparansi.

Di Uni Eropa, Digital Services Tax (DST) berhasil memastikan perusahaan digital besar seperti Amazon dan Google membayar pajak sesuai kontribusi mereka.

Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan menyesuaikan kebijakan tersebut pada konteks lokal.

Rekomendasi Kebijakan Menuju Sistem Pajak yang Modern
Penyempurnaan Regulasi
Pemerintah perlu mengembangkan kerangka hukum yang spesifik untuk mengatur transaksi digital, termasuk pajak penghasilan dan PPN untuk aktivitas lintas negara.

Investasi Teknologi
Investasi besar-besaran pada teknologi perpajakan, termasuk pengembangan sistem berbasis cloud dan kecerdasan buatan, dapat meningkatkan efisiensi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun