Belitan Korupsi Menghambat Akses Air Masyarakat

"Ingatlah bahwa organisasi kami menguasai 60% air di Bolivia!" Pria itu berbicara sembari memberikan sepucuk surat kepada seseorang berseragam militer. Cuplikan dialog dari film James Bond Quantum of Solace, menguak cerita penguasaan sumber daya air oleh organisasi yang berkuasa.

Mungkin cerita di atas hanya rekaan belaka, namun "emas biru" memang berpotensi sebagai sumber konflik di masa depan. Artikel Christopher Versace di Forbes (2013) telah meramalkan air akan menjadi barang langka di masa depan. Bahkan lebih ekstrem lagi, dalam buku Privatization, Pollution and Profit Vandana Shiva mengenalkan slogan blood for water, sebagai ilustrasi pertumpahan darah karena air. 

Bumi sering disebut planet biru karena melimpahnya sumber daya air. Namun hanya 2,5% air permukaan bumi yang layak diminum. Air, secara siklus hidrologi akan mengalami pembaruan secara alami. Sayangnya, polusi dan kerusakan lingkungan membuat pergeseran pada siklus air. Pada 2017, Kota Cape Town bahkan mendeklarasikan day zero, kekurangan pasokan air besih karena turunnya suplai dari waduk. Film dokumenter Netflix  berjudul Explained World's Water Crisis, kian menegaskan bahwa krisis air merupakan permasalahan yang akan dihadapi cepat atau lambat.

Susan Schemier dari IHE Delft dalam artikelnya menyampaikan bahwa kendali atas air sering dijadikan kendaraan politik atau kekuasan, sehingga di masa depan akan berpotensi konflik. Hal yang sama disampaikan Presiden World Water Council saat Kick-off meeting World Water Forum 2023 karena air erat dengan politik maka penanganan permasalahan air tak lepas dari pengambilan keputusan dan kemauan politik.  

Air memegang peranan penting bagi manusia. Krisis air akan berdampak pada berkurangnya pasokan makanan karena sektor agraria dan peternakan memerlukan air yang cukup besar. Selain itu minimnya air bersih dan sanitasi akan mengakibatkan gizi buruk, stunting bahkan dapat memicu penyakit epidemik.

Bagaimana Korupsi Memperburuk Krisis Air

Vandana Shiva dalam bukunya Privatization, Pollution and Profit berpendapat bahwa adanya krisis air artinya akan ada peningkatan demand. Adanya kenaikan demand air akan berkorelasi dengan meningkatnya tarif air untuk menyeimbangkan permintaan. Hal ini tentunya akan berkorelasi dengan penggunaan kewenangan dan sumber daya secara bertanggung jawab. Secara tidak langsung adanya krisis air akan berdampak pada potensi abuse of power atau korupsi.

Korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus yang artinya tindakan merusak. Sedangkan Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Mengutip Rebecca L Root (2020), setiap 10% investasi di sektor air yang hilang akibat korupsi setara dengan kerugian lebih dari 75 Miliar Dollar per tahun. Korupsi melalui sambungan tidak resmi juga berpotensi membuat  harga sambungan air pelanggan normal menjadi 30% lebih mahal untuk rumah tangga domestik. 

Celah korupsi ada di hampir setiap sektor, namun korupsi di sektor air minum merampas hak dasar rakyat dan berdampak besar pada kesehatan. Korupsi secara sistemik mempengaruhi tata kelola air dengan mempengaruhi siapa yang mendapatkan air, apa, kapan, di mana, dan bagaimana mendapatkan setetes air. Korupsi juga akan berdampak besar pada  tarif yang akan dibebankan kepada tiap individu. Laporan siwi.org menyatakan bahwa di Afrika Sub-Sahara, 44% negara tidak mendapatkan akses air karena korupsi. Dengan kata lain, korupsi berkontribusi terhadap jutaan orang yang meninggal akibat penyakit yang disebabkan oleh kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Upaya Masif Pembenahan Tata Kelola Air

Korupsi di sektor air minum muncul dalam berbagai bentuk. Cakupannya sangat bervariasi baik di struktur tata kelola, maupun dari persepsi dan norma para pelaku yang membiasakan hal yang salah. Contoh korupsi yang terjadi misalnya sambungan ilegal atau pembacaan meter yang difabrikasi. Pada beberapa kasus besar, korupsi melibatkan penyalahgunaan kuasa saat pengadaan barang serta nepotisme dalam alokasi jabatan publik.

Pencegahan korupsi di sektor sumber daya air harus dilakukan dengan melakukan transformasi tata kelola secara menyeluruh. Setidaknya ada tiga hal krusial yang patut dibenahi untuk terus menyuarakan gema anti korupsi.

Pertama, reformasi hukum dan kelembagaan. Instrumen hukum yang memadai menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Reformasi ini meliputi pembenahan peraturan perundangan antara lain prosedur pengadaan/ procurement, pemantauan dan pengawasan, pencegahan, persaingan usaha yang sehat, serta law and enforcement. Memutus mata rantai regulasi yang kompleks namun tidak implementatif menjadi elemen utama reformasi ini. 

Kedua, reformasi sistem penyediaan layanan publik dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Layanan publik yang profesional dan good corporate governance dapat menjadi pembuka jalan peningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Selain itu, profesionalisme dan transparansi dalam pelayanan publik akan meningkatkan trust dan menjadi magnet bagi investor. Wibowo dan Alfen (2014) dalam penelitiannya juga menyampaikan bahwa komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi menjadi kunci sukses keberhasilan investasi publik melalui Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Ketiga, peningkatan kesadaran dan kapasitas publik. Masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam menggagalkan korupsi. Kekuatan masyarakat sipil (atau saat ini kekuatan netizen) memiliki kekuatan besar dalam monitoring pelayanan publik. Raising awareness melalui banyak kanal pengaduan juga menjadi jurus jitu untuk encourage masyarakat melaporkan pelanggaran yang ditemui. 

Korupsi memperburuk krisis air dunia yang akibatnya akan ditanggung secara tidak proporsional oleh masyarakat marjinal. Upaya masif dalam mengatasi krisis air harus dilakukan beriringan dengan pemberantasan korupsi. Harapannya tak akan ada lagi hak rakyat untuk menikmati air yang dirampas karena belitan korupsi. Semoga.