Anggaran program Pra Kerja berikut Pelatihan Pra Kerja lebih tepat dialihkan untuk bantuan ekonomi bagi pekerja yang terkena PHK baik sektor informal dan formal.
Untuk sisi informal bisa berbasis wilayah dengan penguatan Kelurahan atau sentra sentra UMKM. Sedangkan dari sisi formal berasal dari data perusahaan yang telah mengeluarkan kebijakan PHK akibat kelesuan ekonomi saat ini.
Kebijakan ini setidaknya menjaga ekonomi dasar rakyat dan tidak memberi keuntungan terhadap perusahaan startup yang tidak memiliki rekam jejak menghasilkan tenaga kerja terampil seperti ruangguru. Apalagi sahamnya 99% dimiliki oleh perusahaan dari Singapura.
Ditambah bahwa ada fakta penunjukan 8 startup sebagai pelaksana latihan tidak mengikuti kaidah pelelangan tender, juga tak melibatkan 19 ribu lembaga pelatihan yang telah berpengalaman.
Tentu ini adalah kesalahan kebijakan dan ketidakadilan pemerintah yang berujung kepada salah sasaran, salah pengelolaan dan menghilangkan peran lembaga pelatihan milik pemerintah dan mitra pemerintah selama ini.
Sudah sepantasnya program kartu pra kerja yang menggunakan anggaran Rp. 20 triliun dievaluasi. Sedangkan anggaran untuk yang telah mendaftar program kartu pra kerja sepenuhnya dialihkan menjadi bantuan ekonomi dengan mengintegrasikan dengan program kementrian sosial berupa PKH dan BLT.
