Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf membuka data bahwa ada 19 ribu lembaga pelatihan kerja mitra pemerintah yang tidak dilibatkan dan tidak mendapat dukungan sama sekali dalam program pra kerja.
Fakta ini tentu mengejutkan, padahal selama bertahun-tahun lembaga pelatihan itu sudah mencetak pekerja dengan memberikan pelatihan atau kursus baik secara langsung maupun online.
Lembaga pelatihan mitra pemerintah adalah aset Pemerintah yang mesti diberdayakan dan hampir ada di seluruh provinsi di Indonesia. Terutama keberadaan Badan Latihan Kerja (BLK) yang telah mencetak tenaga terampil dan diakui kualitas dan kapasitas lulusan oleh dunia kerja dan usaha.
Untuk menjamin kualitas pelatihan dan lembaga pelatihan terdapat lembaga penjamin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Ini semua berada dalam wewenang Menteri Tenaga Kerja.
Tapi sayang, ini semua tidak diberdayagunakan dalam program kartu pra kerja yang mendapat anggaran Rp. 20 triliun. Malah sebaliknya Pemerintah menunjuk 8 startup berbasis pelatihan online. Sedangkan anggaran Rp. 5,6 triliun akan diberikan bagi pendaftar kartu pra kerja secara bergelombang. Dan jumlahnya untuk 1 juta pendaftar.
Tentu ini kebijakan salah sasaran dan tidak tepat saat wabah corona menurunkan banyak transaksi ekonomi rakyat dan gelombang PHK besar-besaran.
Perbaikan data dengan kartu Pra Kerja
Program kartu Pra Kerja efektif guna memperbaiki data pencari kerja dan pekerja yang di PHK.
Karena sebelumnya database pencari kerja tidak terintegrasi dengan data skill dan pelatihan yang pernah diikuti. Disinilah penguatan peran dari program kartu pra kerja efektif memetakan persoalan.
Namun, tidak hanya sebatas itu fungsinya, dan lebih efektif menjadikan 19 ribu lembaga pelatihan sebagai rujukan pelaksana pelatihan sesuai dengan minat pencari kerja.
Pengalihan Anggaran Untuk Bantuan Ekonomi Rakyat
