Saya mencoba menyampaikan analisis  situasi tenaga honorer di Indonesia yang jumlahnya cukup besar selama ini:
1. Ketergantungan pada Tenaga Honorer
Indonesia telah lama mengandalkan tenaga honorer untuk mengisi kebutuhan dalam sektor pelayanan publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi.
Namun, status mereka yang tidak jelas dan rendahnya perlindungan serta kompensasi telah menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam sistem ketenagakerjaan.
Misalnya seorang guru PNS dan Honorer dengan jam kerja yang sama mendapatkan kesejahteraan yang jauh berbeda. Bahkan di daerah-daerah masih dijumpai mereka dengan gaji hanya ratusan ribu per-bulan.
2. Kualitas Pelayanan yang Terganggu
Keterbatasan dalam pengakuan status tenaga honorer sering kali berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan. Ketidakstabilan pekerjaan dan kurangnya insentif untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalisme bisa menghambat kemajuan sektor-sektor ini.
3. Kesempatan Kerja yang Terbatas
Kehadiran tenaga honorer yang begitu melimpah juga dapat menyebabkan kurangnya kesempatan bagi tenaga kerja formal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini dapat memperburuk masalah pengangguran dan kemiskinan.
4. Kualitas Layanan Publik
Dengan memprioritaskan pengisian formasi dengan tenaga non-ASN, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengurangi ketergantungan pada tenaga honorer yang sering kali kurang terlatih dan kurang stabil secara kepegawaian.
5. Dampak pada Anggaran Negara
Menambah jutaan formasi baru dalam birokrasi tentu akan berdampak pada anggaran negara. Gaji, tunjangan, dan biaya lainnya yang terkait dengan penambahan pegawai harus dipertimbangkan dengan cermat agar tidak mengganggu keseimbangan fiskal negara.
6. Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas
Penting untuk meninjau apakah penambahan formasi CASN ini akan diiringi dengan reformasi struktural dan upaya peningkatan efisiensi dalam sektor publik.
Pertanyaannya, sanggupkah pemerintah memperkuat sistem pengelolaan kinerja dan pengawasan, serta memastikan adanya sistem reward dan punishment yang adil? Sebab, ini adalah kunci untuk memastikan bahwa penambahan pegawai berkontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas dan efektivitas pelayanan publik.
7. Pengembangan Karier dan Pengembangan Karyawan
