Mohon tunggu...
Game Changer
Cerita Pemilih
Analisis Sosok
Fiksiana
Cerbung Cerpen Horor Puisi Roman
Halo Lokal
Bandung Joglosemar Makassar Medan Palembang Surabaya
Humaniora
Bahasa Filsafat Pendidikan Seni Sosbud
Inovasi
Gadget Nature Otomotif
Lyfe
Beauty Book Diary Film Games Healthy Hobby Home Humor Love Music Parenting Worklife
Money
Entrepreneur Financial
New World
Artificial intelligence Cryptocurrency Metaverse NFT
Olahraga
Atletik Balap Bola Raket
Ruang Kelas
Ilmu Alam & Tekno Ilmu Sosbud
Travel Story
Foodie Trip
Video
Vox Pop
Hukum Kebijakan Politik
Lagi Rame!
Sewindu Komikus Hasmi "Gundala"
Asa dan Dilema Guru Madrasah Swasta
Tip "Survive" bagi Guru Baru
Hari Guru Nasional, Apresiasi Tulus dan Formalitas
Mirisnya Nasib Guru Honorer di Indonesia
Tanda-Tanda Masih Ada Trauma dalam Dirimu
Kamu pasti suka!
Elvi Anita Afandi
Elvi Anita Afandi Mohon Tunggu... Lainnya - FAIRNESS LOVER

Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Dua Puluh Bentuk Pelanggaran Netralitas Aparatur Negara, Apa Saja?

3 Februari 2024   17:54 Diperbarui: 3 Februari 2024   17:56 199
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bawaslu Gianyar
Bawaslu Gianyar
Bawaslu Gianyar
Bawaslu
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik
tribratanews lampung - Polri
Bawaslu Gianyar

Uraian bentuk-bentuk sikap pelanggaran tersebut dapat dijadikan pedoman bukan saja oleh ASN, tetapi semua pihak  yang berkempentingan  dengan dugaan pelanggaran netralitas.

Wallahu a'lam

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
LIHAT SEMUA
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
TAG

netralitas

tnipolri

aparat desa

aparatur negara

asn

presiden dpr dpd dprd gubernur wakil gubernur bupati wakil bupatiwalikota wakil walikota

kebijakan

vox pop
Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana
icon
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Batalkan Laporkan
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Akun Terverifikasi
Diberikan kepada Kompasianer aktif dan konsisten dalam membuat konten dan berinteraksi secara positif.
Pelajari selanjutnya.