Peran Pemerintah dalam Perekonomian Islam

Pemerintah merupakan lembaga yang bertugas sebagai pengendali suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki peran dan fungsinya secara syumul dan merata. 

Dalam ekonomi Islam, tindakan ekonomi diatur secara seimbang sehingga peran individu memperoleh kebebasan, tetapi dibatasi oleh batasan-batasan tertentu dan pemerintah menetapkan peraturan sesuai dengan kehendak rakyat. Adanya peraturan pemerintah mendorong harmonisasi kegiatan ekonomi. Dengan menerapkan ekonomi Islam, masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk mengembangkan ekonomi yang adil dan makmur.

A. Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Ekonomi Islam

Dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah yang berusaha melakukan penertiban dan mensejahterakan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam perspektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas didasarkan pada premis bahwa Islam bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga dalam negara perspektif Islam dapat mendefinisikan apa pun fungsinya dalam mencapai sasaran tersebut.

Peran pemerintah dalam ekonomi Islam:

• Melindungi integritas teritorial negara
• Penegakan hak dan kewajiban negara
• Administrasi sipil
• Membangun dan mengelola kerangka institusi
• Mengelola kebebasan masyarakat 
• Melindungi properti right dari masyarakat
• Penegakan keadilan

Fungsi pemerintah dalam perekonomian:

• Fungsi Alokasi (Mekanisme pasar dan intervensi pemerintah)
• Fungsi Distribusi (Redistribusi pendapatan dan kesejahteraan melalui instrument kebijakan ekonomi)
• Fungsi Stabilisasi (Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, stabilitas tingkat harga)

B. Kebijakan Fiskal dalam Islam

Kata Fiskal merupakan kata yang dirujuk dari Bahasa Latin yaitu Fiscus yang berarti pemegang kuasa dari keuangan pertama di Zaman Romawi Kuno. Dalam KBBI Fiskal diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan urusan pendapatan negara/pajak. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah agar mampu mengendalikan perekonomian negara melalui pengeluaran dan penerimaan pemerintah (dalam bentuk pajak).

Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan peningkatan penerimaan pemerintah melalui cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah, mempengaruhi jalannya perekonomian untuk dapat meningkatkan PDB dan pertumbuhan ekonomi secara optimal yang berkelanjutan dan berkeadilan.

C. Kebijakan Fiskal di Indonesia

Dalam konteks Negara Indonesia, Menteri Keuangan merupakan pembantu presiden yang mendapat mandat sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang diemban oleh kepala negara/presiden. 

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan pasar barang dan jasa. Instrumen kebijakan fiskal adalah pajak, pengeluaran belanja negara, dan obligasi. Tujuan kebijakan fiskal untuk menstabilkan ekonomi negara. Ada beberapa contoh kebijakan fiskal di Indonesia, di antaranya: Tax Amnesty, Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), Subsidi BBM dan Gas.

D. Kebijakan Fiskal dalam kerangka Ekonomi Islam di Indonesia

Kebijakan Fiskal dalam kerangka Ekonomi Islam di Indonesia kebijakan fiskal pada kerangka ekonomi Islam yang ada dalam buku dianalisis menggunakan pendekatan masa kini. 

Secara umum, kebijakan fiskal Islam di Indonesia dapat terlihat dari beberapa aktifitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi dengan menggunakan dana, instrumen, dan kebijakan fiskal Islam seperti: penerimaan sebagian pajak, penghimpunan dana pemerintah, dan penghimpunan dana pemerintah dari penerbitan surat berharga.

E. Kebijakan Moneter dalam Islam

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mengendalikan kondisi ekonomi makro dengan mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian agar berfungsi sebagaimana mestinya. Kebijakan moneter syariah harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam riba yang termasuk didalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. 

Dengan pelarangan ini, bunga bank, alat utama pengelolaan uang dalam ekonomi kapitalis, tidak akan efektif lagi. Pengelolaan mata uang Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. Tujuan atau fungsi kebijakan moneter, yaitu: menjamin stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, melindungi stabilitas harga barang di pasar, meningkatkan lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga keeimbangan neraca pembayaran internasional. 

Contoh kebijakan moneter di Indonesia: 

• Pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia
• Program intervensi rupiah
• Penerbitan surat utang negara
• Penyediaan fasilitas overdraft

F. Uang dalam Islam

Dalam Islam, uang memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Uang dianggap sebagai alat pertukaran yang sah dan diperbolehkan untuk digunakan dalam perdagangan dan transaksi lainnya. Fungsi utama uang dalam Islam adalah sebagai alat pertukaran dan satuan hitung nilai. 

Seperti yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 275: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Dalam ayat tersebut, terdapat pengakuan bahwa jual beli atau perdagangan dengan menggunakan uang adalah halal atau diperbolehkan dalam Islam. 

Selain itu, penggunaan uang sebagai satuan hitung nilai juga telah diakui oleh agama Islam. Namun, Islam juga mengatur tentang cara memperoleh dan menggunakan uang, serta mengatur tentang kewajiban mengeluarkan zakat sebagai bentuk redistribusi kekayaan kepada mereka yang membutuhkan. Motif memegang uang dalam Islam juga diatur dengan baik. Islam mengajarkan bahwa uang harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang wajib, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

G. Aplikasi Pokok-Pokok Ekonomi Islam dalam Moneter Islam

Berbagai tujuan aplikasi pokok-pokok ekonomi Islam dalam moneter Islam adalah sebagai berikut :

• Menghapus riba (bunga) Aplikasi pokok-pokok ekonomi Islam dalam moneter Islam bertujuan untuk menghapus sistem riba yang menguntungkan pihak yang memiliki modal dan merugikan pihak yang memerlukan modal.
• Mendorong perdagangan yang halal Aplikasi pokok-pokok ekonomi Islam dalam moneter Islam bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi yang halal, menghindari transaksi yang melanggar aturan syariah, dan memastikan keseimbangan keadilan dalam transaksi.
• Meningkatkan keadilan sosial Aplikasi pokok-pokok ekonomi Islam dalam moneter Islam bertujuan untuk menciptakan sistem moneter yang lebih adil dan merata bagi semua orang.
• Memastikan stabilitas ekonomi Aplikasi pokok-pokok ekonomi Islam dalam moneter Islam juga bertujuan untuk memastikan stabilitas ekonomi dengan mendorong kestabilan nilai tukar mata uang, inflasi yang rendah, dan sistem perbankan yang sehat.